Polemik soal audit investigatif pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta, mencuat kembali setelah Ahok menyebut audit BPK ngaco. Ahok dan pihak BPK seperti saling menyerang.
Setelah kasus ini kembali memanas, Komisi III DPR sempat mengagendakan untuk meminta Ahok sapaan Gubernur DKI Jakarta untuk mengklarifikasi sejumlah hal, termasuk kasus Sumber Waras.
“Saya kira kita harus melakukan pengawasan,” ungkap Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Waroeng Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).
Fadli menilai, DPR yang memiliki fungsi mengawasi pihak eksekutif, punya kewenangan untuk terlibat. Setelah Kasus Sumber Waras ini sudah sangat menyita perhatian publik.
“Gubernur selaku kepanjangan tangan eksekutif. Kawan-kawan di Komisi III akan datang ke BPK untuk meminta informasi soal Sumber Waras,” kata Fadli.
Politisi Gerindra itu juga mengatakan bahwa, awal pekan depan dia berencana akan mendatangi lokasi lahan Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI di kawasan Jakarta Barat. kepada BPK, tambah Fadli, meminta untuk membuka hasil penyelidikan audit invesigatif Sumber Waras kepada DPR.
“Kalau tidak ada halangan saya juga Senin (18/4) besok akan meninjau langsung lahan Sumber Waras. Supaya tidak ada perdebatan,” lanjut Fadli.(Jimmi)
