DPR: Ingat, Gerakan Reformasilah Yang Melahirkan KPK

Dialog Politik Hukum Terkini dengan tema RUU Kontroversi dan Residu Politik Papua, yang digelar Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), di Student Center PP GMKI, Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Sabtu (28/09/2019). Pembicara: Tokoh Buruh Prof Dr Muchtar Pakpahan, Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Dr Marthen Napang, dan Ketua Umum PP GMKI Korneles Galanjinjinai. Dimoderatori Sekretaris Fungsi PP GMKI Christian Patricho Adoe.
Dialog Politik Hukum Terkini dengan tema RUU Kontroversi dan Residu Politik Papua, yang digelar Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), di Student Center PP GMKI, Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Sabtu (28/09/2019). Pembicara: Tokoh Buruh Prof Dr Muchtar Pakpahan, Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Dr Marthen Napang, dan Ketua Umum PP GMKI Korneles Galanjinjinai. Dimoderatori Sekretaris Fungsi PP GMKI Christian Patricho Adoe.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengakui, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga satu-satunya dipercaya rakyat.

Hal itu ditegaskannya, saat bicara dalam Dialog Politik Hukum Terkini dengan tema RUU Kontroversi dan Residu Politik Papua, yang digelar Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), di Student Center PP GMKI, Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Sabtu (28/09/2019).

“Indeks kepercayaan terhadap KPK sangat tinggi,” ujar Martin Hutabarat.

Selain Martin Hutabarat, narasumber dalam diskusi itu adalah Muchtar Pakpahan, Ketua Umum PP GMKI Corneles Galanjinjinai, dan Guru Besar Universitas Hasanudin Marthen Napang. Dimoderatori Sekretaris Fungsi PP GMKI Christian Patricho Adoe.

Martin mengungkapkan, enam kali DPR ingin merevisi KPK, terus begejolak.

“Harus diakui bahwa lahirnya KPK ini adalah amanat reformasi untuk memberantas korupsi. Salah satunya korupsi, kolisi, dan nepotisme kroni-kroni Soeharto,” imbuhnya.

Kalau mau negara kuat, lanjut Martin, habisi korupsi sampai keakar-akarnya, tanpa pandang bulu.

“Semoga anggota DPR memperkuat KPK, bukan melakukan pelemahan. Tapi revisi yang terjadi tidak sesuai amanat reformasi,” katanya.

Martin mengkritisi, bila Undang-Undang KPK direvisi diminta Pemerintah untuk gugat ke Mahkamah Konstitusi adalah tidak bijak.

“Saya kuatir kalau Pemerintah tidak mengerti perasaan mahasiswa maka demo akan terus berkepanjangan,” ujarnya.

Martin mencontohkan, ditetapkan Direktur Utama Petral sebagai tersangka oleh KPK adalah langkah yang tepat.

“Ribuan triliun rupiah uang negara dirugikan oleh Petral. Saya apresiasi apa yang dilakukan pak Jokowi membubarkan Petral. Perusahaan Petral adalah perusahaan yang didirikan Pemerintahan sebelum Jokowi,” jelasnya.

Hal senada, tokoh buruh Muchtar Pakpahan mengatakan, untuk membersihkan korupsi dibutuhkan upaya pemerintah untuk tampil ke depan untuk mengangkat pejabat yang bersih dan konsisten memberantas korupsi.

“Presiden harus mengangkat Jaksa Agung seperti Baharudin Lopa, dan Kapolri seperti Hoegeng bila mau memberantas korupsi,” ujar Muchtar Pakpahan.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*