Laut Indonesia yang luas, ikan yang melimpah, jumlah nelayan Indonesia yang tidak sedikit, serta investasi yang tengah antri menjadi salah satu tulang punggung peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.
Selain itu, dari sektor kelautan dan perikanan ini, potensi devisa atau pemasukan yang tinggi sedang menanti di depan mata. Karena itu, pemerintah diminta memberikan kepastian dan mendorong perkembangan industri perikanan di tanah air.
Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menyampaikan, saat ini, investor sedang antri. Demikian pula dengan nelayan Indonesia.
“Tinggal menyambungkan saja. Investor maunya investasinya aman dan terjamin. Nelayan juga maunya ada jaminan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan. Nah, pemerintah bertugas memfasilitasi jaminan-jaminan di kedua belah pihak ini,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Senin 19 Agustus 2019.
Dia menegaskan, saat ini, sektor perikanan dan kelautan sedang ranum-ranumnya. Para investor yang sedang antri pun tak mau kehilangan kesempatan yang baik ini. Jika tidak ada kepastian dan jaminan atas invetasi yang dilakukan, dikhawatirkan para investor akan hengkang.
Di sisi lain, Siswaryudi Heru menyampaikan, kesejahteraan nelayan mesti menjadi salah satu keutamaan pemerintah dan investor.
Menurut dia, pemerintah perlu memberikan garansi, agar modal yang diinvestasikan di sektor ini saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, nelayan dan pengusaha.
“Sektor laut dan perikanan kita melimpah. Ikan kita jumlahnya banyak. Tetapi nelayan kita masih sulit sejahtera. Di sisi lain, investor yang hendak menginvestasikan uangnya ke Indonesia pun antri. Tinggal bagaimana kita, pemerintah menyambungkan dan memberikan garansi agar investasi itu tepat sasaran dan menyejahterakan nelayan kita,” tuturnya lagi.
Bahkan, menurut Siswaryudi, untuk mengembangkan industry perikanan di Tanah Air, tidak perlu membuang-buang APBN. Sebab, investor sendiri yang akan membiayai, dan nelayan serta sumber laut Indonesia akan mendatangkan hasil melimpah bagi Negara. “Tinggal mengeksekusinya saja dengan baik,” katanya.
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini mengatakan, tidak terlalu rumit untuk sama-sama memberikan kepastian berusaha dan kepastian mengembangkan daerah Nelayan.
Asal patuh aja kepada arahan Presiden Jokowi, pasti berjalan. Sebab, selama ini, yang paling sulit itu adalah implementasi di tingkat daerah.
“Pak Jokowi sudah bagus meletakkan dasarnya. Kini implementasinya di bawah harus jalan. Sektor ini akan menjadi penghasil devisa yang sangat besar,” tuturnya.
Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) merinci, beberapa jaminan yang harusnya ada adalah, ketersediaan bahan baku, pemakaian bahan bakar, jangkauan jarak dan pelabuhan yang memadai, ketersediaan persiapan penangkapan ikan dan juga pengirimannya yang memadai.
“Antara lain itu yang sangat penting dijamin. Selama ini, di tataran regulasi dan kebijakan makro, tidak terlalu banyak persoalan. Di tataran teknis dan implementasi yang perlu banyak pembenahan segera,” tuturnya.
Siswaryudi juga mengingatkan, ketersediaan data perikanan Indonesia perlu segera dibenahi. Selain itu, hal urgen lainnya adalah sistem logistik yang selama ini sudah dipersiapkan Jokowi, perlu pemantapan.
“Termasuk pelabuhan dan sistem pengembangan industri perikanan yang memadai. Soalnya, jangan sampai ikan yang ditangkap kejauhan dari pelabuhan, dan jangan sampai pengirimannya terkendala,” tutur Siswaryudi.
Jika itu tersedia, dan mendapat jaminan, maka peningkatan kesejahteraan nelayan pun pastinya akan terjamin juga.
Harga ikan yang bagus, produksi yang bagus, dan ketersediaan berbagai peralatan dan perlengkapan nelayan pun pastinya akan semakin baik.
“Seharusnya itu segera disambungkan. Sebab nelayan kita pun harus segera ditopang untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.(JR)
