Breaking News

Dituduh Sebagai Penambang Timah Liar, Datangi Kantor Menkopolhukam, Warga Bangka Belitung Minta Pemerintah Lindungi dan Legalisasi Penambang Rakyat

Dituduh Sebagai Penambang Timah Liar, Datangi Kantor Menkopolhukam, Warga Bangka Belitung Minta Pemerintah Lindungi dan Legalisasi Penambang Rakyat.

Penduduk Kepulauan di Provinsi Bangka Belitung sangat rentan mengalami kriminalisasi dan dituding sebagai penambang liar. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, warga melakukan aktivitas mencari makan di tanah mereka sendiri dengan cara menambang timah.

Datangi kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), perwakilan warga Bangka Belitung meminta pemerintah untuk segera melindungi warga masyarakat dari tindakan-tindakan premanisme hukum dan kriminaliasi yang gencar dialami warga.

Masyarakat meminta pemerintah memberikan jaminan dan melegalkan penambang-penambang rakyat untuk beraktivitas mencari makan.

Direktur Eksekutif Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Ayub Faidiban, sebagai salah seorang perwakilan warga yang mengikuti pertemuan di kantor Kemenkopolhukam menjelaskan, sangat banyak warga masyarakat Bangka Belitung yang karena memiliki inisiatif untuk memperoleh penghasilan tambahan secara ekonomis, melakukan penambangan sederhana mencari pasir timah yang bisa dijual ke PT Timah.

Sayangnya, hingga kini malah warga masyarakat dituduh dan dikriminalisasi sebagai penambang liar. Hampir setiap saat warga penambang rakyat mengalami pemerasan dan proses hukum yang sengaja dilakukan para cukong dan oknum-oknum aparatur penegak hukum.

Ditegaskan Ayub Faidiban, mereka warga masyarakat biasa, tanah dan rumah mereka di Bangka Belitung, lahir dan hidup mereka di sana. Mereka butuh peningkatan perekonomian yang memadai. Mereka menambang di tanah-tanah dan wilayah-wilayah milik mereka sendiri.

“Mereka tidak layak disebut sebagai penambang liar. Masyarakat itu adalah penambang-penambang rakyat yang mencari penghidupan dengan mempergunakan tanah dan alam mereka untuk menambah nilai perekonomian lebih baik. Karena itu, Negara dan pemerintah Indonesia harus melindungi rakyat, dengan menjamin dan melegalisasi mereka menambang timah, di bawah koordinasi PT Timah sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di sana,” tutur Ayub Faidiban, di Jakarta, Sabtu (23/03/2019).

Pria yang dinobatkan sebagai Panglima Laut Nelayan oleh komunitasnya itu menegaskan, Negara dan pemerintah Indonesia harus berpegang teguh pada Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam memberikan jaminan dan legalisasi bagi warga yang menjadi Penambang Rakyat di Bangka Belitung.

Pasal 33 UUD 1945 berbunyi; pertama, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Tiga,  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Empat, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dan Kelima, Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

“Sangat jelas, bahwa rakyat bisa menambang bagi kemakmurannya dan kemakmuran Negeri ini. Negara dan pemerintah Indonesia, harus melindungi warganya,” ujar Ayub.

Dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemenkopolhukam pada Kamis, 22 Maret 2019 kemarin itu, lanjut Ayub Faidiban, hampir semua unsur pemerintahan hadir. Mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), unsur Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Kepala-Kepala Dinas Bangka Belitung, PT Timah.

“Ada yang tidak hadir itu cuma dari Pihak Kementerian ESDM, mungkin sedang sibuk,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, lanjutnya, dibahas secara menyeluruh persoalan tambang rakyat yang ada di Bangka Belitung.

“Pertemuan sangat baik dan menghasilkan beberapa kesimpulan yang pada prinsipnya tidak keluar dari aturan yang ada. Jadi, Tambang Rakyat Laut dan Tambang Rakyat Darat jangan bekerja illegal, kalau boleh legal, sesuai prosedur dan aturan-aturan yang berlaku. Maka masyarakat diminta supaya dijadikan tambang rakyat legal,” ujar Ayub.

Paling tidak, diungkapkan Ayub lagi, ada tiga kesimpulan utama dari pertemuan itu. Yang pertama adalah setiap pihak yang sudah memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT Timah sebagai BUMN, bisa tetap berjalan dan melakukan aktivitas penambangannya di bawah kendali PT Timah.

“Semua yang sudah ada SPK PT Timah itu yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan, silakan berjalan saja dan tunduk kepada semua rambu-rambu dan aturan-aturan yang ada,” tutur Ayub.

Poin kesimpulan kedua dari pertemuan yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN), agar segera ditindaklanjuti.

“Dan yang ketiga, supaya Tim Terpadu, yang sudah dibentuk Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dengan stakeholdersagar diberdayakan lagi. Tim Terpadu ini harus bekerja melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di sana. Dan di sini masyarakat harus dilibatkan untuk melakukan pengawasan,” bebernya.

Ayub Faidiban menegaskan, pertemuan itu sendiri menekankan kepada PT Timah agar mengayomi dan melegalkan tambang rakyat laut dan tambang rakyat darat untuk beroperasi, sesuai dengan aturan peraturan yang berlaku.

“Ya terutama PT Timah, sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dipercayakan Negara untuk mengurusi timah, agar melibatkan masyarakat dan menjamin legalisasi penambang rakyat di bawah PT Timah,” ujar Ayub.

Terkait legalisasi penambang rakyat, dia mengatakan, semua pihak yang ikut pertemuan sepakat agar menghindarkan intervensi-intervensi atau praktik-ptaktik di belakang layar yang hanya mengedepankan kepentingan cukong tertentu atau oknum aparat tertentu.

“Sebab, kita tahu banyak sekali kepentingan di timah ini. Maka PT Timah harus menaungi rakyat, dan hindarkan intervensi-intervensi kepentingan yang mencoba menyusupi,” ujarnya.

Ayub juga menekankan, berbagai proses hukum yang sedang ditangani aparat kepolisian dan aparat hukum, harus dilakukan dengan adil. Permainan-permainan oknum penegak hukum dalam urusan kasus atau perkara perijinan tambang saat ini sedang dalam pengawasan dan monitoring ketat dari Kemenkopolhukam.

Ayub menyebut, saat ini aparat kepolisian tengah mengusut adanya dugaan permainan dan korupsi dalam proses penerbitan ijin tambang kepada pihak-pihak tertentu.

Karena itu, dia meminta aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, untuk mengusut semua pemain utama penerbitan ijin tambang timah yang sangat merugikan Negara dan masyarakat itu.

“Pihak-pihak di balik penerbitan ijin itu harus diseret ke ranah hukum. Jangan main-main. Semua pihak termasuk, para perusahaan yang memberikan rekomendasi seperti PT Surveyor Indonesia, sehingga diterbitkan ijin kepada orang tertentu secara illegal, harus diungkap dan diproses hukum. Seret saja para direksinya dan tersangkakan, agar terang benderang siapa saja pemain-pemain di belakangnya yang masih bercokol,” ujar Ayub Faidiban.

Pertemuan itu juga menekankan harus diputusnya mata rantai para pemain yang melakukan intervensi pada penguasaan tambang dan ijin tambang secara illegal.

“Harus bersih dari kepentingan-kepentingan dan intervensi-intervensi gelap. PT Timah harus melibatkan masyarakat untuk beraktivitas dan mengawasi,” ujarnya.

Pada penutup, lanjutnya, para peserta rapat juga berharap agar semua pihak bersikap bijak untuk melihat masa depan bangsa dan masa depan wilayah pesisir.

“Kita sangat mengharapkan semua bijak melihat masa depan masyarakat di wilayah pesisir, dengan mematuhi peraturan yang berlaku, tanpa adanya intervensi gelap,” ujar Ayub.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*