Ditangkap Dari Tempat Tongkrongan dan Dituduh Pakai Narkoba, Keluarga Diperas Oknum Polisi

Ditangkap Dari Tempat Tongkrongan dan Dituduh Pakai Narkoba, Keluarga Diperas Oknum Polisi

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL
45
0
Ditangkap Dari Tempat Tongkrongan dan Dituduh Pakai Narkoba, Keluarga Diperas Oknum Polisi.

Persoalan kasus narkoba memang sangat rentan terjadi pemerasan oleh oknum aparat. Hal itu diakui seorang Ibu inisial Fa di Jakarta Timur. Fa menuturkan, pada bulan Maret 2019, dirinya diperas oleh oknum polisi yang mengaku dari bagian narkoba di Polres Jakarta Timur.

Menurut ibu yang akrab disapa Ibu Haji itu, menjelaskan, anak lelakinya yang masih berusia 20-an tahun pada suatu malam nongkrong bersama teman-temannya tidak jauh dari rumahnya. Di sekitar permukiman mereka, ada juga sejumlah anggota Polisi yang bermukim.

“Sehari-hari tampak akrab dan mengobrol baik-baik kok,” tuturnya.

Menurut Ibu Haji, anaknya tidak memakai narkoba. Malam itu nahas bagi anaknya, bersama teman-temannya ditangkap dari tempat tongkrongan dan digadang ke Kantor Polres Jakarta Timur.

“Saya tanyakan baik-baik kepada anak saya, apakah malam ditangkap memakai narkoba? Anak saya bilang, Sumpah Demi Allah, saya tidak memakai narkoba. Namun anak saya tetap ditahan. Dites urin pun tidak ada narkoba,” tuturnya.

Pada malam itu juga, lanjut Ibu Haji, seorang oknum Polisi dari Polres Jakarta Timur itu menelepon dirinya. Dalam sambungan telepon itu, polisi meminta uang sebanyak Rp 20 juta, agar anaknya segera dikeluarkan dari tahanan.

Dikarenakan panik, lanjutnya, dan sedang tak pegang uang kes sebanyak itu, Ibu Haji hanya sanggup men-transfer uang sebanyak Rp 10 juta. Keesokan harinya, Ibu Haji berjanji akan besuk anaknya di tahanan. Dan akan menyelesaikan sisanya.

“Ada saudara saya Polisi juga. Saudara jauh. Mengetahui kejadian ini. Dia menelepon saya, dan meminta nomor penyidik yang meminta uang itu. Dia bilang, lepaskan anak itu, dia tidak pakai narkoba, kalau tidak, kamu yang akan saya laporkan. Begitu katanya,” tutur Ibu Haji.

Keesokan harinya, anaknya dilepaskan dari tahanan. Dan penyidiknya memohon jangan dilaporkan. Tetapi ketika uang yang sudah terlanjur ditransfer itu ditanya, penyidiknya mengelak. “Katanya sudah terlanjur terpakai bersama teman-temannya polisi. Sehingga tidak bisa dikembalikan lagi. Ahk sudahlah, ribet dan penuh tipu daya. Saya ikhlaskan sajalah,” ujar Ibu Haji sembari berjanji takkan mengusik lagi.

Penyadang Disabilitas dan Keterbelakangan Mental Dituduh Sebagai Pengedar Narkoba

Berbeda lagi dengan yang dialami pemuda berumur 22 tahun penyandang disabilitas dengan keterbelakangan intelektual dan mental bernama Wendra Purnama.

Wendra Purnama ditangkap dan dipaksa mengakui diri sebagai pengedar dan penguasa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 gram. Sejak 25 November 2018, Wendra mendekam di dalam kurungan jeruji besi.

Setelah lebih dari 2 bulan hanya didampingi paralegal Drug Policy Reform Indonesia (IDPR), akhirnya pada tanggal 25 Januari 2019, Wendra dapat didampingi kuasa hukum dari LBH Masyarakat.

Mendapat dukungan ini keluarga mengajukan permohonan agar Wendra mendapatkan layanan tim asesmen terpadu yang menjadi proses penentuan apakah seseorang itu pecandu atau pengedar dan sekaligus memohon asesmen psikologis dikarenakan dia semakin murung dan kerjanya hanya menangis.

Tak disangka, permohonan asesmen psikologis yang diajukan oleh keluarga, ditolak tegas oleh jaksa penuntut umum dengan alasan berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, IDPR mengandeng Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIPSI) wilayah Banten dan muncullah hasil yang menjelaskan IQ Wendra berada di bawah nilai 55 yang menjelaskan sehingga diterjemahkan bahwa Wendra tidak mampu membedakan antara hak dan kewajiban.

Direktur LBH Masyarakat Dicky Gunawan menyampaikan, dengan mengabaikan seluruh fakta yang ada, persidangan dipaksa jalan entah untuk tujuan apa.

Menurut dia, tanpa rasa takut, dengan melawan Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, penegak hukum yang menangkap, jaksa penuntut umum yang menentukan kelayakan kasus hingga PN Kelas I Tangerang, beserta hakim yang ada melanjutkan dugaan keji tanpa melihat fakta dan bukti ahli mengenai disabilitas Wendra.

“Ini preseden buruk penegakan hukum dan instrumen pengadilan pidana, akan lahir yurisprudensi yang merusak penyelenggaraan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Kita harus tegakkan keadilan yang benar. Proses ini telah menciderai rasa dan narasi keadilan di Indonesia,” ujarnya.

Atas seluruh proses ini, LBH Masyarakat meminta kepada Presiden RI, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Menkes, Mensos, Kepala BNN dan Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti persoalan ini dengan segera membebaskan Wendra demi tegaknya hukum dan rasa keadilan.

“Kami mendesak agar sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan kegiatan, pencabutan izin, atau penutupan, diberikan kepada institusi pelayanan di luar sektor kesehatan yang telah dengan sengaja mengagalkan hak Wendra mengakses kesehatan jiwa pada awal proses hukum sesuai dengan Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2 UU No 18 Tahun 2014,” ujarnya.

Ada Polisi Yang Motivasinya Nyari Duit

Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis (Gepenta) Brigjen Pol (Purn) DR Parasian Simanungkalit menegaskan, setiap aparat hukum yang bermain-main dengan narkoba dan proses hukumnya, wajib ditindak tegas.

“Kalau benar mereka (korban) tidak terlibat Narkoba, maka oknum Polisi itu harus diproses hukum. Apalagi ada unsur pemerasan,” ujar Brigjen Pol Parasian Simanungkalit.

Dia pun berjanji, proses-proses hukum yang terjadi itu akan dikawalnya. “Akan kita kawal itu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pekerja Setara Instutute, Hendardi menyampaikan, mengawasi polisi yang jumlahnya mencapai 400 ribuan-an, tidaklah mudah.

Penyelewengan demi penyelewengan sangat berpotensi besar terjadi di aparat kepolisian. Karena itu, Hendardi menyampaikan, proses dan pola pengawasan terhadap kepolisian harus sangat ketat.

“Proses dan pengawasan terhadap penyidik harus ketat. Kalau tidak, potensi mereka menyeleweng juga sangat besar,” tutur Hendardi.

Menurut dia, banyak anggota Kepolisian yang memiliki motivasi yang kurang baik dalam bertugas, seperti niat mencari duit saja.

“Apa-apa duit, apa-apa duit. Itu yang masih terjadi. Tidak juga karena polisi kita bodoh, tetapi tak sedikit yang memiliki motivasi mau cari duit. Inilah tugas kita semua untuk memperbaiki institusi Kepolisian,” tutur Hendardi.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like