Diserang Dari Berbagai Arah, Wakil Ketua Pansel Ungkap Misleading Tentang Capim KPK

Diserang Dari Berbagai Arah, Wakil Ketua Pansel KPK Ungkap Misleading Tentang Capim KPK.
Diserang Dari Berbagai Arah, Wakil Ketua Pansel KPK Ungkap Misleading Tentang Capim KPK.

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Capim KPK) 2019, Prof Indriyanto Seno Adji mengungkapkan sejumlah misleading informasi yang menyerang para capim yang namanya sudah diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia. Terutama Capim dari unsur kepolisian, Firli Bahuri alias FB.

Mantan Wakil Ketua KPK ini menyampaikan, sejumlah informasi yang menyerang Pansel dan para Capim perlu diluruskan.

“Ini perlu diluruskan. Misleading statemen uji silang rekam jejak,” tutur Indriyanto Seno Adji, dalam siaran persnya, Jumat (13/09/2019).

Seno Adji merespon pernyataan KPK, melalui pernyataannya kepada pers, tentang adanya dugaan pelanggaran berat etik yang dilakukan FB, yakni salah seorang Capim yang lolos, untuk 10 nama yang mengikuti fit and proper test  di DPR.

Sebagai tanggung jawabnya di Pansel kepada publik, Seno Adji merasa perlu meluruskan pernyataan KPK itu.

“Permasalahan ini menjadi domain Pansel di ruang publik yang telah memberikan keputusan meloloskan 10 nama Capim, termasuk Saudara Firli Bahuri atau FB,” ujar Indriyanto.

Seno Adji menegaskan, perlu dipahami bahwa sejak tahap uji administratif, uji kompetensi, objective test dan pembuatan makalah, psikotest, pemeriksaan, profile assessment, tes kesehatan dan wawancara atau uji  publik, FB memiliki basis levelitas dengan konsistensi terbaik.

“Bahkan, dapat dikatakan, dalam posisi terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan sejak awal dengan 386 capim yang mengikuti tes, hingga menjadi 10 nama capim. Dan ini sudah menjadi keputusan bulat pansel,” tutur Indriyanto.

Untuk Firli Bahuri, lanjutnya, Pansel sudah melakukan cross examination. Mengenai positif negatif hasil rekam jejaknya. Baik dari BIN, BNPT, BNN, PPATK, Polri, Kejaksaan, bahkan KPK.

Rekam jejak Firli itu, diserahkan langsung oleh Deputi PIPM KPK kepada Pansel. Telah dilakukan uji silang dengan rekam jejak dari lembaga-lembaga. “Pansel tidak menememukan sama sekali wujud Keputusan DPP formil yang memutuskan secara definitif adanya pelanggaran berat etik dari Saudara Firli Bahuri,” ujar Seno Adji.

Saat tahap wawancara atau uji publik, lanjutnya, FB juga sudah mengklarifikasi dan menjelaskan, tidak ada keputusan dari DPP.

Secara eksploratif, pansel telah mendalami masukan-masukan dari KPK dan masyarakat sipil. “Mereka juga tidak menemukan keputusan formal DPP atas pelanggaran etik Saudara Filri Bahuri. Kecuali, hanya pernyataan-pernyataan, rumusan-rumusan dan ucapan-ucapan obscuuryang dapat menciptakan stigma dan labelisasi negatif kepada Capim tersebut,” ungkapnya.

Jadi, adanya pernyataan KPK, rumusan dan ucapan yang dikemas dalam bentuk tersebar di ruang publik ini dapat menciptakan misleading statement dan character assassination.

“Yang tentunya merugikan harkat martabat Capim. Apalagi bila pernyataan ini justru untuk menciptakan labelisasi stigma negatif dari tujuan eliminasi tahapan fit and proper test Capim di DPR,” ujar Seno Adji lagi.

Dia mengatakan, sebaiknya, terlepas pro kontra dan suka tidak suka, semua pihak terkait kepentingan hasil uji kelayakan di DPR dapat bersikap bijak.

“Dan tidak prejudice, bahkan menebar dzolim dan kebencian yang berdampak pada disharmonisasi kelembagaan penegak hukum,” ujar Seno Adji.

Dia menegaskan, pernyataan-pernyataan menyesatkan dengan stigma negatif itu, sudah mewujudkan demokrasi yang tidak sehat. Melanggar tataran hukum di ruang publik terbuka. Yang seharusnya dihormati.

“Semua pihak sebaiknya mempercayakan semua mekanisme fit and proper test itu ke DPR. Bagi siapapun Capim yang terpilih,” tutup Indriyanto Seno Adji.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan