Disebut Sebagai Bagian Peredaran Narkoba, Kalapas Cipinang Merasa Difitnah

Belum Ada Loh Lapas Untuk Penyandang Disabilitas, Tolong Dong, Negara Sediakan Solusinya.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cipinang (Kalapas Cipinang) Andika Dwi Prasetya menyebut, apabila ada pihak yang menyeret-nyeret namanya dalam bisnis narkoba di Lapas, hal itu tidak benar.

Menurut Andika, ada saja orang yang hendak menjerumuskan atau iri hati dengan kinerja dan capaiannya selama ini. “Saya yakin, itu semua adalah fitnah dalam upaya memojokkan saya, menjatuhkan saya dengan cerita seperti itu,” tutur Andika.

Menurut dia, banyak orang yang ngiri atas karirnya selama ini. Dikarenakan Andika dipercaya oleh organisasi mengamankan tugas di tempat-tempat strategis.

Masih menurut Andika, dirinya selalu bertindak tegas dalam melaksanakan tugasnya. “Dalam melaksanakan tugas, saya tidak pernah main-main. Enggak pernah kompromi dengan kepentingan-kepentingan Napi yang menyimpang,” tuturnya.

Dia mengatakan, tudingan kepada dirinya itu berasal dari Narapidana (Napi), lantaran Andika tidak mau berkompromi dengan kepentingan menyimpang mereka.

“Saya yakin, ini adalah perbuatan kalangan Napi yang tidak saya berikan keinginan-keinginan mereka yang menyimpang. Misal, saya perketat pengawasan di dalam Lapas. Saya juga tidak mempermudah ijin kepada mereka untuk menghindari penjara atau ketika mereka hendak berada di luar sel, tanpa alasan yang diatur oleh Undang Undang,” tutur Andika.

Andika yang dalam masa penugasan awal ditugaskan di Menado, Sulawesi Utara (Sulut) itu juga pernah bertugas di Lampung. Menurut dia, tidaklah sulit untuk menangkap dirinya apabila ada indikasi keterlibatannya dengan jaringan Narkoba di Lapas.

“Kalau memang saya terlibat, mana mungkin pihak yang berwenang di sana tidak menindak saya. Bagaimana mungkin saya main narkoba, sementara saya sekarang dalam tugas tidak pernah ada masalah. Pihak berwenang sangatlah canggih untuk mudah mengungkap kalau memang saya main narkoba,” tuturnya.

Andika juga menampik bahwa dirinya dilindungi oleh petinggi elit politik dan pejabat teras yang juga diduga sebagai bagian dari jaringan bisnis narkoba di Indonesia. Menurut dia, jika di era lalu ada sebutan setoran kepada pimpinan, maka di era sekarang hal itu tidak berlaku.

“Sekarang, enggak jaman atasan menerima-nerima setoran. Apalagi uang narkoba. Kalau saya lakukan itu, pasti pihak berwenang sudah menangkap saya. Mereka enggak bakalan diamkan,” ujarnya.

Yang pasti, kata dia, di setiap tempat tugas, Andika melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan serius.

“Boleh dicek, jarang Kalapas melakukan upaya-upaya seperti yang saya lakukan,” ujarnya.

Sekedar menginformasikan, lanjut dia, yang paling baru, program dilakukan Andika adalah mempergunakan anggaran untuk memasang CCTV dan Jammer.

Dengan alat itu, lanjutnya, semua pegawai yang keluar masuk pintu dicatat dan dipantau lewat rekaman CCTV. “Mereka yang sedang dinas malam, keluar masuk Lapas, saya suruh diperiksa. Pegawai saya yang baru, berjumlah 99 orang. Mulai minggu depan akan saya bikin mereka jadi herder. Akan saya tugaskan mereka di pintu masuk, supaya pengawasan di pintu masuk lebih ketat. Karena, selama ini, disinyalir, narkoba masuk lewat pintu yang kurang ketat atau tidak ketat pengawasannya,” ujarnya.

Andika menegaskan, dirinya pun sangat berkomitmen untuk memberantas peredaran gelap Narkoba, terutama di tempat kerjanya, di Lapas.

“Karena itulah, saya mengambil sikap dan langkah-langkah untuk memerangi Narkoba di Lapas tempat saya bertugas. Saya selalu mendapat info adanya peredaran Narkoba di Lapas. Namun, tim saya sulit untuk membuktikan dan kesulitan menemukan pelaku, karena mereka licik. Mereka mempelajari kami, sehingga bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk kebiadaban mereka itu,” tuturnya lagi.

Dia tidak sendirian. Andika mengatakan, pihaknya juga menjalin kerja sama yang baik dengan aparat hokum lainnya, dalam rangka pemberantasan kejahatan narkoba dan peredaran gelap narkotika di Lapas.

“Kami selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti Polri maupun BNN. Karena kami sadar, kami lemah dalam dukungan SDM Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasaranan (Sarpras),” ujarnya.

Yang pasti juga, kata dia, dirinya tidak akan berani bertindak aneh-aneh. “Yang pasti, saya katakan, enggak mungkin saya berani untuk mengkhianati diri saya yang diberi kepercayaan oleh institusi dan organisasi saya. Sekali lagi, saya yakini, cerita-cerita fitnah ini diangkat oleh orang-orang yang iri dan sakit hati, karena saya enggak mau berpihak kepada mereka,” ujarnya.

Cerita bahwa dirinya pernah diperiksa dan menjadi Target Operasi (TO) aparat Kepolisian karena menjadi kaki tangan jaringan Narkoba di Lapas, menurut dia, hanya isapan jempol belaka.

“Itu sama juga, fitnah. Ada pihak yang memojokkan saya dengan cerita-cerita fitnah. Setiap saya bikin kebijakan yang tidak berpihak kepada yang punya kepentingan, saya dilawan dengan menyebarkan cerita-cerita fitnah. Tapi saya yakin, TUHAN akan melindungi dan membantu saya,” tutupnya.

Sebagai bentuk dukungan untuk pencapaian Indonesia Negeri Bebas Narkoba sebagaimana tertuang dalam Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan 4 (empat) kebijakan yang juga selaras dengan semangat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Empat kebijakan tersebut adalah Program Anti Halinar, Pengetatan Pemberian Hak-Hak Napi, Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika, serta Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Program Anti Halinar adalah program anti HP (handphone), pungli (pungutan liar), dan Narkotika. Kemenkumham menetapkan Lapas dan Rutan di setiap wilayah sebagai pilot project Anti Halinar.

Bagi yang melanggar, dikenakan hukuman disiplin tingkat berat bagi Napi/tahanan dan sanksi tegas bagi oknum petugas yang turut membantu atau terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pengetatan pemberian hak-hak Napi ditujukan bagi Napi Narkotika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun, diperketat syarat dan tata cara pemberian hak-haknya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan data Ditjenpas, terdapat 16.382 orang Napi Narkotika yang terkena pengetatan. Syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan hak-haknya adalah mereka mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya, setelah itu akan mendapatkan pertimbangan/rekomendasi tertulis dari pimpinan lembaga terkait.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan