Disclaimer, Pasti Ada Masalah di KKP, KPK Harus Usut Penyelewengan APBN

Disclaimer, Pasti Ada Masalah di KKP, KPK Harus Usut Penyelewengan APBN.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menelusuri dan mulai membongkar berbagai penggunaan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ketua Harian DPP KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan hal itu dikarenakan Kementerian yang kini dipimpin oleh Susi Pudjiastuti itu mendapat predikat disclaimer.

Predikat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK kepada KKP itu sudah berturut terjadi. Marthin mengatakan, selama dua tahun KKP menyandang predikat TMP.

“KKP mendapat predikat disclaimer itu sudah dua tahun berturut. Itu artinya, KKP lemah dalam pengelolaan program, yang berdampak Negara  tidak hadir di pelosok Kampung Nelayan,” tutur Marthin Hadiwinata, Minggu (03/06/2018).

Dia melanjutkan, KKP lemah dalam pengelolaan keuangan dan implementasi program pemerintah. Dikatakan Marthin, Menteri Susi juga tidak bersungguh-sungguh memastikan program pemerintah diterima oleh rakyat nelayan di kampung pelosok nusantara.

Jadi, kata Marthin, adanya justifikasi penghematan anggaran dari pemerintah, tidaklah tepat. Hal itu dikarenakan, seharusnya KKP memastikan penyerapan anggaran pembangunan sebesar hampir Rp 10 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (APBN) agar dapat dinikmati dan dirasakan oleh nelayan di pelosok nusantara.

“KKP  tidak ada kesungguhan bekerja memastikan pembangunan dan program pemerintah dirasakan oleh nelayan. Yang dilakukan KKP, tidak sejalan dengan visi menghadirkan negara untuk mensejahterakan nelayan dari pinggiran yaitu nelayan tradisional,” ujar Marthin.

Oleh karena itu, lanjut dia, KNTI meminta kepada BPK agar memaparkan serta mempublikasikan LHP kepada nelayan. “Agar diketahui permasalahan pengelolaan yang terjadi di KKP,” ujarnya.

Selain itu, ditegaskan dia, selanjutnya perlu ada audit menyeluruh dari BPK dan KPK untuk memulai penyelidikan terhadap KKP atas penyelewengan penggunaan APBN.

Dia pun meminta KKP bersikap terbuka serta memastikan akuntabilitas penggunaan dan laporan anggaran keuangannya. “BPK dan KPK bersama-sama mengawasi semua aktivitas program dalam bidang kelautan dan perikanan yang menggunakan anggaran negara,” ujarnya.

Pada LHP tahun 2017, lanjut Marthin, KKP juga mendapatkan opini Disclaimer, dimana menurut BPK salah satu penyebabnya adalah hasil dari pemeriksaan atas pengadaan 750 kapal untuk nelayan.

Jika dilihat dalam ketentuan yang ada,  lanjutnya lagi, pengadaan itu seharusnya selesai sesuai tahun buku yaitu ada Desember 2016. Namun, selama proses KKP hanya mampu merampungkan 48 kapal dan pengadaan kapal diperpanjang hingga Maret 2017.

“Sedangkan anggaran senilai Rp 209 miliar untuk pengadaan barang tersebut sudah keluar. Salah satunya adalah program bantuan kapal di Provinsi Kalimantan Utara. Mereka hanya menerima 9 kapal yang merupakan program pengadaan tahun 2016, tetapi baru diterima pada bulan April tahun 2017. Namun hingga detik ini tidak beroperasi atau mangkrak,” jelas Marthin.

Ketua KNTI Basis Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Thamrin menambahkan, nelayan dari Pulau Sebatik penerima kapal 12 GT, terdapat beberapa permasalahan.

Kesalahan-kesalahan itu, dirincinya, pertama, kapal diserahkan tanpa dokumen sehingga tidak bisa melaut sama sekali. Kedua, spesifikasi kapal tidak sesuai model kapal yang pernah ditunjukkan dan diminta kepada pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga memerlukan modifikasi.

Ketiga, tidak adanya dana penunjang kegiatan operasional untuk nelayan padahal telah dijanjikan sebelumnya. Empat, kapal juga tidak terkait dengan akses terhadap pendingin (cold storage atau es) bagi nelayan.

Kelima, hal yang sama terkait akses BBM dimana nelayan masih kesulitan untuk mendapatkan akses BBM yang cukup. Keenam, program bantuan kapal tidak juga memastikan adanya proses fasilitasi terkait dengan akses pasar untuk penjualan ikan.

“Dalam konteks situasi di Kabupaten Nunukan, nelayan lebih memilih menjual ikan di Malaysia, dimana nelayan mendapatkan harga lebih mahal, tetapi juga masih dipermainkan,” tutur Thamrin.

Perlu diketahui, lanjut Thamrin, di tahun 2017, KNTI mencatat, KKP banyak mengeluarkan program prioritas pada tahun 2017 seperti Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), yang memberikan fasilitas permodalan kepada nelayan dengan nama Gerai Permodalan Nelayan (Gemonel).

“Dalam praktiknya, banyak nelayan yang masih kesulitan mengakses bantuan tersebut. Sementara program dan anggaran telah digulirkan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, ada juga Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan premi asuransi kepada nelayan.

“Program ini juga memiliki catatan, karena banyak nelayan yang belum mendapatkan akses terhadap asuransi nelayan. Pun proses klaim terhadap asuransi tersebut dinilai sangat rumit,” kata Thamrin.

Program berikutnya yang juga tidak berjalan, program alih Alat Penangkapan Ikan (API) Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Sampai saat ini, di beberapa daerah KKP masih belum menyelesaikan tanggungjawab atas pendistribusian penggantian alat tangkap yang telah dilarang,” ujarnya.

Thamrin menyebut, masih ada program lainnya seperti bedah rumah nelayan, penataan perizinan, dan lainnya, yang juga memerlukan konsen dan keseriusan KKP dalam pelaksanaan dan pengelolaan programnya.

“Program tersebut sepertinya tidak berjalan dengan baik. Bahkan masih mengulangi kesalahan pemerintah sebelumnya, karena tidak terbuka dan tidak partisipatif termasuk juga permasalahan koordinasi dengan pemerintahan daerah,” pungkasnya.

Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto meminta BPK segera melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) menindaklanjuti opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer-nya BPK atas laporan keuangan KKP tahun 2016.

Rifky Effendi Hardijanto menyatakan, KKP telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan lanjutan kepada BPK pada tanggal 15 dan 17 Mei lalu. “Sebelumnya kita sudah meminta perpanjangan waktu kepada BPK, karena BPK tidak bersedia memberikan perpanjangan waktu, kita minta dilakukan pemeriksaan baru. Kalau misalnya kita tanggal 2 (Juni)  diperiksa, kita siap. Benar-benar siap,”  ujar Rifky.

KKP mengakui adanya keterlambatan penyerahan dokumen pertanggungjawaban terkait pengadaan 1.716 Kapal Penangkap Ikan (KPI) pada Agustus 2016 lalu.

Keterlambatan itu terjadi karena adanya hambatan kerja yang ditemui galangan. Hal ini tidak menyangkut kerugian negara sama sekali tidak, hanya saja waktu yang dimiliki KKP untuk menyiapkan laporan keuangan sangat rigid.

Pembangunan 1.716 KPI tersebut adalah program KKP untuk menyediakan kapal penangkap ikan bagi nelayan-nelayan kecil di Indonesia. Tujuannya agar keberhasilan pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) juga dapat dinikmati oleh nelayan kecil.

Di samping itu, KKP juga menginginkan galangan kapal Indonesia tumbuh, terutama galangan menengah ke bawah.

Untuk itu, KKP memilih pembangunan kapal dengan sistem e-katalog agar pengadaan kapal dapat berjalan cepat dan efisien, serta dapat menyentuh galangan menengah. Sistem lelang dinilai hanya akan menguntungkan galangan-galangan besar.

Namun, pengadaan KPI tersebut mengalami sedikit hambatan. Penyebabnya, mitra yang berupa galangan menengah memiliki modal kerja yang terbatas. Beberapa galangan bahkan membatalkan kontrak, padahal pembayaran seharusnya sudah diselesaikan pada akhir tahun.

Menanggulangi hal tersebut, pada pertengahan Desember 2016, KKP menyepakati perubahan cara pembayaran dari turnkey (pembayaran saat semua pekerjaan selesai) menjadi termin (pembayaran berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan), perpanjangan kontrak hingga 90 hari, dan pengurangan volume.

“Mengikuti tata cara pembayaran akhir tahun, kita melakukan pembayaran untuk 754 kapal sekitar Rp209 miliar, dengan bank garansi pembayaran sekitar Rp97 miliar sesuai prediksi kemajuan fisik pekerjaan per tanggal 23 Desember 2016 dan 31 Desember 2016,” tuturnya.

Perbaikan kontrak berupa perubahan volume, perpanjangan kontrak, perubahan tata cara pembayaran, bahkan pemutusan kontrak baru dapat dilakukan bertahap dan diserahkan lengkap pada awal Mei 2017. Begitu pula dengan perhitungan denda keterlambatan, juga baru bisa dilakukan setelah semua dokumen lengkap.

Pembangunan dengan sistem pembayaran turnkey tidak mensyaratkan kosultan pengawas. Namun, dengan berubahnya pembayaran menjadi sistem termin, KKP membutuhkan pengawas untuk melakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan.

Untuk itu, KKP mengirim tim mereka langsung untuk memeriksa ke tiap-tiap galangan untuk menghitung kemajuan fisik per tanggal 31 Desember 2016 yang akan diperhitungkan dengan jaminan pembayaran, yang baru bisa dilaksanakan pada Februari 2017. Sedangkan, tim audit BPK sudah mulai meminta dokumen pada minggu ketiga Januari 2017.

Diakibatkan berbagai perubahan dan tambahan kegiatan tersebut, KKP baru bisa menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban pada awal Maret 2017, sedangkan BPK meminta 31 Maret 2017 semua dokumen telah diserahkan.

Meski tak dapat memenuhi tenggat waktu yang diberikan BPK, KKP tetap menyerahkan dokumen laporan secara bertahap. Pihak auditor menolak semua bukti dengan alasan tidak tersisa cukup waktu lagi untuk meneliti bukti tersebut karena disampaikan melewati batas waktu pemeriksaan lapangan.

Sebagai informasi, pada penyediaan KPI tersebut, KKP membuat sekitar 20-an tipe kapal yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di seluruh Indonesia.

Dari 754 KPI yang dibangun, saat ini 509 sudah diserahkan kepada penerima bantuan, 201 sudah selesai dan menunggu didistribusikan kepada penerima bantuan, dan 44 lainnya dalam pengerjaan 80 persen.

Kepala Biro Keuangan KKP, Darmadi Aries Wibowo juga menjelaskan penyebab lainnya opini disclaimer BPK terhadap laporan keuangan KKP.

Penyebab lainnya itu, terkait dokumen kepemilikan tanah di Jawa Timur berdasarkan perjanjian Ruislag Departemen Pertanian tahun 1998, diputuskan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tahun 2009 lalu harus ditindaklanjuti KKP.

“Tapi kita belum bisa tindaklanjuti karena KKP sendiri tidak memiliki dokumen perjanjian tersebut dan masih dalam tahap konfirmasi Badan Pertanahan Nasional (BPN),” tutur Darmadi.

Selain itu, lanjut dia,  pembelian tanah Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Pelabuhan Ratu dari Pertamina yang dibayar secara bertahap masih dalam negosiasi akan dilanjutkan atau dibatalkan.

“KKP sudah membayar Rp20,7 miliar dan nilai total Rp47,34 miliar, tetapi kita belum punya sertifikatnya karena tadi masih dalam proses negosiasi,” papar Darmadi lagi.

Dia menyampaikan, untuk laporan pengadaan kapal, dokumennya sudah diterima BPK. “Namun laporan itu tidak dianggap karena keterlambatan. Kalau yang ruislag Departemen Pertanian dan pembelian tanah Pertamina ini kan memang on process. Jadi kami sekali lagi, kami siap untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” pungkas Darmadi.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan