Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (Dirut PLN) Sofyan Baasir disebut sebagai orang yang arogan yang menimbulkan keributan dengan Kementerian ESDM, sehingga merembet pada kegaduhan pada sektor Minyak dan Gas.
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menyampaikan, konflik terbuka antara Mentri ESDM Sudirman Said dengan Dirut PLN Sofyan Baasir akhirnya meledak saat coffe morning kementrian ESDM.
Konflik itu sudah terlalu lama terjadi dan sudah mengganggu kebijakan pemerintah dalam membangun pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat. Bahkan, diungkapkan Ferdinand, di kalangan praktisi kelistrikan, sudah banyak yang mengeluh tentang sikap Dirut PLN yang arogan dan tidak patuh pada pemerintah.
Salah satunya, para pelaku di Mini Hydro dan Mikro Hydro. Alasannya tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak diimplementasikan oleh Dirut PLN.
“Memang arogan dia itu. Akhirnya sektor ini jadi lamban pertumbuhannya padahal harusnya Mini Hydro dan Mikro Hydro adalah andalan pemenuhan listrik didaerah yang jauh dari jangkauan distribusi,” papar Ferdinand, di Jakarta, Sabtu (23/07/2016).
Menurut dia, arogansi Dirut PLN ini jugalah yang diduga membuat Komisaris Utama PLN Kuntoro mundur beberapa waktu lalu. Tidak ada kesamaan visi antara pemerintah dengan Dirut PLN.
“Visi menteri ESDM jelas dan clear bahwa pemenuhan listrik bagi rakyat adalah kewajiban Negara, dan PLN tidak boleh dijadikan sebagai BUMN yang orientasinya profit taking atau ambil untung, tapi PLN adalah BUMN pelayan rakyat,” kata dia.
Sejak saat perbedaan visi inilah, kata dia, maka perbedaan terus berlangsung secara tajam, dimana Dirut PLN menargetkan PLN harus untung besar hingga mengabaikan prinsip PLN adalah BUMN pelayan publik.
Atas visi itu, kata Ferdinand, Dirut PLN bertindak semaunya dan bahkan mengabaikan etika kepatutan hirarki tatanan pemerintahan.
“Dirut PLN itu secara hirarki berada dibawah Menteri ESDM, karena PLN adalah eksekutor kebijakan pemerintah yang diwakili Mentri ESDM. PLN tidak boleh punya kebijakan sendiri akan tetapi hanya mengeksekusi kebijakan pemerintah. Ini yang harus dipahami oleh Sofyan Baasir,” ujarnya.
Arogansi berujung pembangkangan Dirut PLN ini juga tidak terjadi begitu saja. Menurut Ferdinand, keberadaan Mentrei BUMN seolah menjadi backing kekuasaan bagi Sofyan Baasir.
“Ini sangat kasat mata, dimana Dirut PLN seperti lebih mengikuti Mentri BUMN daripada Mentri ESDM,” ujarnya.
Bukan hanya para menteri ini yang turut andil dalam keributan yang terjadi, menurut Ferdinan, Presiden Jokowi juga turut andil dalam masalah ini. Kenapa demikian?
“Jawabannya adalah, ketika Jokowi mengunjungi beberapa pembangkit di Kalimantan dan meresmikan Pembangkit di Aceh, yang ikut serta adalah Mentri BUMN dan Dirut PLN akan tetapi Mentri ESDM tidak diundang. Urusan apa Mentri BUMN dengan masalah teknis listrik? Mentri BUM itu tugasnya manajerial pembinaan BUMN bukan masalah teknis BUMN,” ujarnya.
Kesalahan inilah yang mengakibatkan Sofyan Baasir besar kepala dan merasa tidak perlu mengikuti kebijakan mentri ESDM. “Pembangkangan ini harus dihentikan. Rini Soemarno tidak boleh membiarkan ini terus terjadi karena sudah mengganggu kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat,” katanya.
Sebagai seorang menteri, siapapun yang duduk di kursi itu harus professional. Jangan malah, karena merasa dekat dengan Presiden maka sok ikut-ikutan berkuasa dan menjadi tak taat aturan.
“Jangan memerintah dan merasa lebih berkuasa, karena lebih dekat kepada presiden. Ini negara bukan perusahaan pribadi Rini Soemarno,” ujarnya.
Peristiwa ini, kata Ferdinand, harus menjadi momentum untuk segera mencopot Dirut PLN, dan diganti dengan orang yang paham tentang listrik. “Jangan hanya faham cari uang. Ini BUMN layanan publik bukan BUMN yang orientasi pencari uang. Jangan bebankan rakyat untuk infrastruktur kelistrikan, itu tugas negara. Arogansi Dirut PLN itu sudah masuk kategori pembangkangan kepada negara dan rakyat. Copot dan ganti segera,” pungkas Ferdinand.
Jumat (22/07/2016) pagi, Menteri ESDM Sudirman Said menegur Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dalam acara coffee morning di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta Selatan.
Salah satu yang dipermasalahkan Sudirman adalah ketidakhadiran Sofyan dalam acara maupun rapat yang diselenggarakannya, termasuk di coffee morning untuk menyosialisasikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025 pagi itu.
Sudirman menyebut Sofyan kerap mangkir, enggan datang ketika diundang olehnya. Menurut Sudirman, sulit sekali berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mantan Direktur Utama PT PLN tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Sofyan mengaku tidak ada memiliki masalah apapun dengan Kementerian ESDM maupun Sudirman. Kalau diundang Menteri ESDM, sebagai bawahan Sofyan mengaku pasti akan hadir.
“Nggak ada masalah. Saya kalau dipanggil pasti datang. Mau diskusi apa juga boleh. Kalau ada undangan pasti datang. Dipanggil menteri kan nggak mungkin nggak datang. Nggak boleh lah,” kata Sofyan saat dihubungi wartawan, Jumat (22/7/2016).
Mengenai ketidakhadirannya di acara coffee morning itu, Sofyan menjelaskan bahwa ada kesalahan administrasi. Sofyan mengaku tak hadir karena undangan yang dikirim oleh Kementerian ESDM melalui fax tak sampai padanya. Penerima fax di Kantor PLN tanpa sengaja tidak menginformasikan acara itu ke dirinya.
“Saya jujur nggak tahu, rupanya katanya ada undangan. Saya sungguh nggak lihat, nggak tahu juga, nggak diinformasikan juga di bawah. Karena baru saya cek tadi, saya bilang coba ada undangan nggak. Katanya saya diundang, saya cek memang rupanya masuk di fax. Kealpaan kita mungkin tidak terinformasikan kepada saya. Jadi sama sekali saya nggak tahu ada undangan itu. Saya juga kaget, karena ada di fax. Biasanya kan kalau surat langsung masuk gitu ya dibukukan, diadministrasikan. Itu saja sih,” paparnya.
Sofyan menambahkan, pihaknya selalu siap sedia jika dipanggil oleh Menteri ESDM. Dirinya pun hadir dalam rapat-rapat dengan para pejabat Kementerian ESDM. Tapi diakuinya, memang agak jarang ia rapat langsung dengan Sudirman. Rapat lebih sering dilakukan dengan pejabat eselon I Kementerian ESDM yang lebih mengetahui teknis di lapangan.
“Pak Menteri kan menterinya PLN. Kalau dipanggil pasti datang kita. Kalau dengan Dirjennya (Kementerian ESDM) saya sering ketemu, pada kesempatan ketemu kami komunikasi sama Dirjennya. Ada hal apa kami sampaikan. Diskusi beberapa hal kami diskusi sama dirjennya, sama Pak Jarman (Dirjen Ketenagalistrikan). Kami suka bicara kalau ada hal yang perlu didiskusikan. Memang sama Pak Menteri jarang ya, karena di lapangan lebih detail kalau sama Pak Dirjen,” ujarnya.
Sofyan menjelaskan, pihaknya tidak semata mencari keuntungan untuk kepentingan korporasi. PLN mencari laba demi kepentingan negara, kepentingan masyarakat.
Sebab, laba yang diperoleh PLN akan digunakan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan, misalnya pembangkit listrik dan jaringannya. Ujung-ujungnya, rakyat yang menikmati karena pasokan listrik lancar berkat infrastruktur yang dibangun dengan dana PLN sendiri.
“Kita selama ini mendukung ESDM itu agar proyek PLN harus jalan sesuai dengan waktunya. Dalam arti, harus cari uang. Cari uang itu bisa pinjam, bisa laba yang ditahan. Kalau nggak ada laba kan nggak bisa mengerjakan proyek. Kalau mau pinjam ke bank kan tetap harus ada dana sendiri. Dana sendiri kan dari keuntungan,” ucapnya.
Artinya, laba yang dikumpulkan PLN pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas kelistrikan. “Pasti kembali kepada kepentingan negara. Jadi modal untuk kita berjalan itu PMN (Penyertaan Modal Negara) dan laba yang ditahan. Nah itu semua kita untuk berinvestasi. Kalau modal kerja ya dari tarif listrik. Tapi kalau investasi itu pinjaman, PMN, dan laba yang ditahan,”.
Sofyan menambahkan, kebijakan-kebijakan Kementerian ESDM yang diperdebatkan sebelumnya, misalnya soal harga listrik mikro hidro, sudah diselesaikan bersama. Harusnya sudah tidak ada masalah lagi antara PLN dengan Kementerian ESDM.
“Mikro hidro kan kita sudah bicara sama Pak Dirjen (Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman). Coba tanyakan sama direksi PLN. Mereka sudah jalan, nggak ada masalah,” kata dia.
Ketika PLN kurang setuju dengan kebijakan yang dibuat Kementerian ESDM, lanjut Sofyan, ketidaksetujuan itu telah disampaikan langsung dalam rapat-rapat bersama Kementerian ESDM. Tidak ada yang disembunyikan di belakang dan diumbar-umbar ke publik. PLN tidak begitu saja tiba-tiba menentang kebijakan pemerintah.
“Sudah disampaikan, sama Pak Dirjen bisa bicara dua sampai tiga kali. Justru kita kan tidak mungkin tiba-tiba bicara ke publik, nggak mungkin. Tidak ada kepentingannya saya bicara ke publik. Saya bicaranya sama pengusaha, nggak ke publik dong. Kalau ada hal apa kan bisa bicara sama Dirjennya. Coba tanya Pak Dirjen, pernah didiskusikan (ketidaksetujuan PLN) nggak sama Pak Dirjen (Jarman),” pungkasnya.(JR)
