Dirjen Perikanan Tangkap Mundur, Pukulan Telak Bagi Kebijakan Menteri Kelautan Dan Perikanan Edhy Prabowo

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati: Dirjen Perikanan Tangkap Mundur, Pukulan Telak Bagi Kebijakan Menteri Kelautan Dan Perikanan Edhy Prabowo.
Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati: Dirjen Perikanan Tangkap Mundur, Pukulan Telak Bagi Kebijakan Menteri Kelautan Dan Perikanan Edhy Prabowo.

Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo, menyebabkan korban. Salah seorang petinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar mengundurkan diri.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai, mundurkan Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar adalah pukulan telak bagi kebijakan yang dikeluarkan Menteri Edhy Prabowo.

Pada Selasa (14/07/2020), Zulfikar Mochtar mengirimkan surat secara resmi mengenai pengunduran dirinya posisi dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Informasi ini membuat masyarakat, khususnya para pelaku perikanan di Indonesia kaget dan bertanya-tanya.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati, menyampaikan representasi masyarakat bahari, yang terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir, menilai bahwa pengunduran diri Zulfikar Mochtar tidak terjadi di ruang kosong.

“Ada persoalan serius di KKP, sehingga sosok semacam Zulfikar memutuskan untuk mengundurkan diri,” kata Susan Herawati, Kamis (16/07/2020).

Susan Herawati melanjutkan, keputusan mundurnya Zulfikar sangat terkait dengan sejumlah kebijakan yang telah, tengah, dan akan dikeluarkan oleh Menteri KP, Edhy Prabowo. Khususnya kebijakan ijin ekspor benih lobster, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri KP No. 12 Tahun 2020, rencana revisi Permen 71 Tahun 2016, yang akan mengizinkan kembali penggunaan alat tangkap merusak semacam cantrang.

Sebagaimana diketahui, kebijakan ekspor benih lobster dan Permen 71 Tahun 2016 ada di bawah tanggung jawab Dirjen Perikanan Tangkap.

“Mundurnya Dirjen Perikanan Tangkap di tengah lahirnya kebijakan ijin ekspor benih lobster dan rencana revisi Permen 71 Tahun 2016 merupakan perlawanan Zulfikar terhadap kebijakan Menteri KP. Ini pukulan telak bagi Edhy Prabowo,” tegas Susan.

Kaitan pengunduran diri Zulfikar Mochtar, khususnya dengan ijin ekspor benih lobster, tambah Susan, sangat terang dan dapat dilihat oleh publik.

Pasalnya, dalam proses ekspor benih lobster pada tanggal 12 dan 17 Juni 2020 lalu, ia tidak dilibatkan sehingga enggan berkomentar ketika dimintai keterangan.

Dengan mundurnya Zulfikar Mochtar, Susan mendesak Menteri KP untuk mencabut Permen No. 12 Tahun 2020 dan tidak melakukan revisi terhadap Permen 71 Tahun 2016 yang melarang penggunaan alat tangkap merusak.

“Jika tetap bersikukuh mencabut Permen No. 12 Tahun 2020 dan merevisi terhadap Permen 71 Tahun 2016, kami mendesak Edhy Prabowo untuk mundur dari kursi KKP,” katanya.

Tak hanya itu, Susan mengatakan, pengunduran diri Zulfikar Mochtar dari kursi Dirjen Perikanan Tangkap, menjadi penanda bahwa kebijakan ekspor benih lobster di lingkaran inti Menteri KP, tidak mendapatkan dukungan yang sangat kuat.

“Kebijakan ekspor benih lobster serta praktik ekspornya penuh dengan masalah. Tak didukung oleh masyarakat luas sekaligus tidak didukung oleh lingkaran A-1 Menteri KP,” pungkas Susan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Zulficar Mochtar mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut telah diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Selasa, 14 Juli 2020 lalu.

Informasi mundurnya Zulficar beredar melalui pesan pendek. Saat dikonfirmasi terkait kabar itu, dia tidak membantah. “Benar,” kata Zulficar.

Belum jelas alasan Zulficar mundur. Namun, dalam pesan itu, ia mengatakan telah menyampaikan prinsip-prinsipnya kepada Edhy.

Direktorat yang dibawahi oleh Zulficar turut terlibat penerbitan regulasi pembukaan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020. Beleid tersebut diundangkan pada Mei 2020.

Zulficar juga meminta maaf kepada koleganya di lingkup KKP atas pengunduran diri yang mendadak. Meski begitu, dia memastikan masih akan mengerjakan tugas dan disposisi di Kementerian hingga 17 Juli 2020.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan