Breaking News

Diperlakukan Bagai Teroris, Diburu Malam Hari, Datang ke Jakarta Masyarakat Adat Sihaporas Mengadu Ke Komnas HAM

Pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) mengadukan dugaan pelanggaran HAM yang dialami warga. Mereka mendatangi Komnas HAM, di Jakarta, Selasa (1/10/2019) sore dan diterima Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga (tengah). Pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) mengadukan dugaan pelanggaran HAM yang dialami warga. Mereka mendatangi Komnas HAM, di Jakarta, Selasa (1/10/2019) sore dan diterima Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga (tengah).

Masyarakat Adat Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta. Mereka mengadukan perlakuan yang sangat brutal yang mereka alami dari pihak-pihak yang mengancam nyawa dan kehidupan mereka.

Sebagai korban kekerasan dan pemukulan yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari (TPL) atau PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) milik taipan Soekanto Tanoto, warga Masyarakat Adat Sihaporas membutuhkan pertolongan, perlindungan hukum dan juga pemenuhan hak-hak asasinya sebagai manusia dan sebagai warga Negara Indonesia.

Wakil Ketua Umum Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras), Mangitua Ambarita menyampaikan, mereka datang ke Jakarta, ke Komnas HAM pada Selasa (01/10/2019) sore. Untuk melaporkan dugaan perburuan dan intimidasi terror yang dialami Masyarakat Adat Sihaporas.

“Melaporkan dugaan perlakuan dari sekelompok orang yang mengaku dari Kepolisian. Yang datang ke kampung, memburu para kaum lelaki. Mereka juga memburu hingga ke perladangan, pada malam hari,” tutur Mangitua Ambarita, di Jakarta, Rabu (02/10/2019).

Tindakan teror yang dilakukan oknum aparat kepolisian di Kabupaten Simalungun, lanjutnya, diduga berkolaborasi dengan pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dengan biadab memperlakukan Masyarakat Adat Sihaporas, seperti memburu binatang.

“Kami mohon perlindungan dan pendampingan Ibu dari Komnas HAM. Karena kami ini diperlakukan seperti binatang. Warga dikejar-kejar, diburu sampai ke perladangan pada malam hari. Kalau kami dipanggil baik-baik, pakai surat panggilan, kami akan hadir dan hadapi pemeriksaan polisi. Kami siap, saya sendiri sudah pernah terpenjara dua tahun karena memperjuangakan tanah adat Sihaporas,” tutur Mangitua Ambarita ketika bertemu Komnas HAM.

Mangitua Ambarita atau Ompu Morris hadir bersama Ketua Umum Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) Judin Ambarita (Ompu Sampe), dan Ketua Panitia Pengembalian Tanah Adat Warisan Ompu Mamontang Laut, Eddy Haryanto Ambarita serta beberapa perantau asal Sihaporas.

Rombongan masyarakat adat Sihaporas didampingi Sinung Karto, dan Marolop Manalu, keduanya dari Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN).

Warga masyarakat adat Desa/Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, diterima Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga dan staf.

Komunitas Masyarakat Adat Sihaporas, melaporkan juga asal mula sengketa tanah adat dengan PT Toba Pulp Lestari (TBK), bertempat di Ruang Pengaduan Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat itu.

“Saya mendapat kabar dari pemuda-pemuda di Sihaporas, saudara-saudara kami di sana diperlakukan seperti teroris. Semua laki-laki menjadi takut, tidak berani tidur di rumah karena kehadiran orang-orang yang mengaku dari kepolisian. Sekali datang, mereka itu berkelommpok menumpang sampai dua mobil,” ujar Donal Ambarita, pemuda asal Sihaporas yang berdomisili di Jakarta.

Menurut dia, terkait bentrokan warga masyarakat Sihaporas kontra pekerja PT Toba Pulp Lestari di Buntu Pangaturan, Sihaporas, pada Senin 16 September 2019 lalu, dua orang pengurus Lamtoras telah ditahan Polres Simalungun. Sedangkan dari pihak pekerja PT TPL belum ada yang ditahan polisi.

Mereka adalah Thomson Ambarita (Bendahara Lamtoras) dan Jonny Ambarita (Sekretaris Lamtoras). Thomson Ambarita ditangkap dan ditahan  setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor pada Selasa (24/9/2019). Padahal Thomson mengalami luka, korban penganiayaan.

Setelah penahanan Thomson dan Jonni, sejumlah orang mengaku anggota polisi setiap hari datang ke Sihaporas. Akibatnya, warga ketakutan, sehingga menginap di gubuk-gubuk, di perladangan. Namun ternyata, gerombolan polisi kadang datang malam, bahkan sampai menginap.

Pada sekitar tanggal 25 dan 26 September 2019, segerombolan mengaku polisi  membawa peralatan senter sebagai penerang, memburu laki-laki warga Sihaporas di perladangan.

“Kami mohon Komnas HAM agar menyurati Kapolri atau Kapolda Sumut dan Kapolres Simalungun untuk melakukan penegakan hukum secara profesional. Jangan meneror warga,” kata Donal.

Donal Ambarita adalah putra dari Mangitua Ambarita. Donal Ambarita kuliah di Bandung. Kini berhenti kuliah selama 2 tahun lantaran turut membantu orang tuanya mempertahankan dan memperjuangkan tanah Masyarakat Ada Sihaporas.

Mangitua ditangkap Polisi pada 6 September 2004 di perladangan Sihaporas, yang bersengketa dengan PT TPL. Peristiwa itu bukan saja Donal yang putus kuliah dari universitas ternama, putra bungsunya, Gio Ambarita, pun lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Universitas Bangka Belitung, namun tidak dapat melanjut karena ketiadaan biaya.

Sinung Karto, dan Marolop Manalu dari Biro Advokasi, Hukum dan HAM Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) menegaskan, warga masyarakat Adat Sihaporas butuh perlindungan.

Sinung Karto mengungkapkan, beberapa hari ini, ada warga masyarakat adat Sihaporas yang datang ke kantor PB AMAN. Mereka bercerita, perlakukan dugaan tidak profesional polisi. Akibatnya warga ketakutan, tidak tenang berladang untuk mencari hidup bagi keluarga dan anak-anak yang sedang sekolah.

“Untuk itu, mohon Komnas HAM turut mendesat, agar polisi menegakkan hukum secara adil dan profesional,” ujar Sinung sembari mengatakan akan menyurati Kapolda Polda dan Divisi Propam Mabes Polri terkait dugaan tindakan tidak profesional dan kurang adilnya sikap penyidik.

Mangitua Ambarita melanjutkan, kalau warga dipanggil polisi baik-baik, mereka akan datang. “Itu pun dengan  catatan, pelaku pemukulan terhadap anak tiga tahun, Mario Teguh Ambarita, juga diperiksa dan tiahan polisi. Sebab pemukulan anak itulah yang memicu amarah warga Sihaporas sehingga emosi mempertahankan diri,” katanya mengenang kejadian dua pekan silam.

Mangitua juga meminta Komnas HAM agar turun melihat lokasi konflik, serta memonitor dua pengurus lembaga adat yang telah ditahan polisi.

Sengketa tanah adat di Sihaporas mendapat perhatian juga Kordinator International Land Coalition (ILC) untuk Wilayah Asia, Saurlin Siagian. Melalui Hutan Rakyat Institut (HaRI),Saurlin Siagian menyampaikan, sebaiknya Negara segera melindungi warga masyarakat adat.

“Sebaiknya Komnas HAM memanggil, atau bertemu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, supaya mengecek ulang konsesi TPL di wilayah itu. Dan untuk sementara melarang operasi atau moratorium di lokasi berkonflik,” ujar Saurlin Siagian.

Ia juga meminta polisi untuk membebaskan orang adat yang mempertahankan tanahnya dari PT TPL, korporasi milik Sukanto Tanoto itu.

“Nggak bakalan jatuh miskin beliau, kalau warga yang hidupnya tergantung pada tanah sepetak itu dikembalikan. Ditangkapnya dua orang itu (Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita) menjadi momentum untuk penyelesaian segera. Kurasa, kalau nggak diselesaikan, konfliknya akan selalu berulang,” kata Saurlin Siagian yang juga aktivis HaRI (Hutan Rakyat Institut).

Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga secara seksana mendengar pengaduan masyarakat Adat Sihaporas. “Baik Amang, Mauliate. Kami terima pengaduannya untuk selanjutnya kami proses,” ujar Sandra, dalam dialog gabungan Toba dengan Bahasa Indonesia.

Sandra berjanji segera berkoordinasi dengan para pihak terkait. Pengurus Lamtoras berencana melaporkan kasus serupa kepada Komisi Nasional Kepolisian (Kompolnas), Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*