Breaking News

Dipatok Ular Berbisa, Hanya Bisa Numpang Rebahan di Bak Truk Terbuka, Lewati Palembang Aksi Long March Buruh SBSI Didukung KNPI

Dipatok Ular Berbisa, Hanya Bisa Numpang Rebahan di Bak Truk Terbuka, Lewati Palembang Aksi Long March Buruh SBSI Didukung KNPI.

Di Sumatera Selatan, para buruh PT Pelindo I Medan yang tergabung dalam aksi long march FIKEP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) terpaksa harus berhenti sejenak, lantaran salah seorang rekan buruh mengalami kejadiaan nahas digigit ular berbisa.

Kurniadi, buruh peserta long march di rawan satu malam di rumah sakit terdekat. Untunglah nyawanya terselamatkan dari bahaya racun ular setelah mendapat pertolongan dan perobatan di rumah sakit.

Kamis malam, 9 Februari 2017, pada hari ke 21 aksi long march, ratusan buruh itu memang harus menunggu saudaranya Kurniadi yang menjalani perobatan intensif. Sembari menunggu kabar kondisi Kurniadi, buruh menginap dan merebahkan tubuh letih mereka untuk tidur atau beristirahat di tempat dimana saja memungkinkan untuk melepas penat.

Sebuah bak truk pengangkut kendaraan bermotor menjadi salah satu pilihan sejumlah buruh untuk merebahkan tubuh. Dengan berhimpitan di dalam bak truk, mereka tidak menghiraukan ancaman bahanya yang setiap waktu bisa menghampiri mereka.

Sebagian lagi, menggelar alas tidur seadanya di emperan rumah warga dan tidur menghampar di sana. Koordinator Lapangan Aksi Long March Buruh April Waruwu menyampaikan, sesulita apapun kondisi yang mereka alami, tidak akan menyurutkan langkah mereka untuk menembus berbagai tantangan dan rintangan di perjalanan. Aksi long march itu, lanjut dia, harus sampai di Istana Negara di Jakarta dan meminta bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo agar persoalan buruh diselesaikan dengan baik.

“Kondisi fisik memang harus tetap dijaga, dan dengan segala kemampuan dan situasi yang ada, kami sudah siap dengan resiko-resikonya,” ujar April Waruwu, Jumat malam (10/02/2017).

April yang juga Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI) Medan itu mengatakan, meski sampai saat ini pihak-pihak terkait seperti pihak PT Pelindo I tidak peduli, demikian juga dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan berbagai pemangku kebijakan tertinggi di Republik ini masih bungkam atas tuntutan mereka, para buruh itu percaya bahwa Tuhan dan masyarakat mendukung perjuangan dan aksi long march yang mereka lakukan.

“Masyarakat di sepanjang jalan yang kami lintasi banyak yang antusias dan memberikan dukungan moral dan logistik. Demikian juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala pemerintahan di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten, para saudara kami sesama buruh, pimpinan partai politik di tingkat daerah, sudah terbukti mendukung dan memberikan kemampuan mereka mendukung perjuangan ini. Kami sangat berterimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan saudara-saudara kita itu semua,” tutur April.

Jumat pagi, 10 Februari 2017, dijelaskan April, dengan penuh semangat, setelah rekan mereka Kurniadi dinyatakan oleh Tim Medis Rumah Sakit sudah bisa beraktivitas kembali, buruh pun melanjutkan aksinya.

Hari itu, mereka berada di Kecamatan Sungai Lilin, yakni sekitar 100 kilometer ke arah Ibukota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.

Di hari ke 22 aksi long march itu, Kurniadi pun menyambut dengan semangat untuk melanjutkan aksi long march. Dia mengaku sudah fit kembali dan sudah terbebas dari bisa mematikan ular yang memagutnya dan dengan semangat melanjutkan kembali aksi long march bersama buruh lainnya.

“Saat ini, saya sudah pulih atas cidera kejadian tadi malam dari gigitan ular. Hari ini saya keluar dari Rumah Sakit dan bisa melanjutkan aksi long march,” tutur Kurniadi.

Dikawal Polisi, Buruh Menginap di Kantor DPD KNPI di Kota Palembang

Pada Jumat malam, memasuki Kota Palembang–Ibukota Provinsi Sumatera Selatan-aparat Kepolisian dari Polresta Kota Palembang menyambut dan melakukan pengawalan kepada para peserta aksi long march buruh.

April Waruwu menjelaskan, malam ke 22 mereka disambut dan diterima oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang.

“Dengan pengawalan dan pengamanan dari pihak Polresta Palembang kami dijagai dan diterima menginap di kantor DPD KNPI Sumatera Selatan. Malam ini kami menginap di kantor KNPI di Palembang,” ujar April.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan, SH, MA, menyampaikan, meski banyak rintangan dan perjuangan buruh tidak mudah, namun DPP SBSI mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuannya kepada para buruh yang melakukan aksi long march.

Seraya terus memberikan motivasi bagi para peserta aksi, Muchtar Pakpahan juga berharap agar para pengambil kebijakan di Jakarta tidak tutup mata dan hendaknya mendengarkan suara dan aspirasi buruh.

Muchtar memperkirakan, para peserta aksi long march itu akan tiba di Jakarta di minggu ketiga bulan Februari 2017.

“Sebanyak 350 orang anggota Fikep SBSI Medan yang merupakan buruh PT Pelindo I Medan dengan para buruh yang melakukan aksi long march tidak lama lagi akan memasuki Jakarta. Terimakasih kepada semua pihak yang mendukung perjuangan buruh, kalau diam saja maka nasib 350 buruh PT Pelindo I yang ter-PHK akan dengan aman dilakukan oleh pelaku manipulasi dan penindas. Karena itu, bergeraklah, mudah-mudahan didengar,” ujar Muchtar Pakpahan.

Muchtar juga berharap, mudah-mudahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masih memiliki rasa prihatin kepada perjuangan buruh. “Atau Meneg BUMN, semoga mau mendengar dan mau menyelesaikan persoalan yang dihadapi buruh,” ujarnya.

Dengan kondisi memperihatinkan yang sedang dialami para buruh yang melakukan aksi long march itu, Muchtar mengajak semua pihak untuk bersolidaritas memberikan bantuan bagi perjuangan mereka, dengan memberikan sumbangan melalui rekening BRI Kramat nomor 0335 01 068418 505 atas nama Bendahara Umum DPP SBSI Wahyuni Indrijanti.

“Seberapapun sumbangan solidaritas, akan sangat membantu perjuangan teman-teman buruh PT pelindo I,” ujarnya.

Aksi longmarh buruh PT Pelindo I Medan itu dimulai pada Jumat 20 Januari 2017. Mereka melakukan aksi long march dari Medan menuju Jakarta untuk menjumpai Presiden Jokowi, lantaran selama setahun nasib mereka diombang-ambingkan oleh para petinggi PT Pelindo I dan para pejabat kementerian terkait.

Koordinator DPP SBSI untuk aksi Longmarch Medan-Jakarta Johannes Dartha Pakpahan menjelaskan, alasan para buruh yang tergabung dalam aksi long march Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejatera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I dari Medan menuju Jakarta dikarenakan tidak adanya kepedulian negara dan pemerintah terhadap nasib mereka.

Dartha Pakpahan merinci, pada tanggal 2 Januari 2017 Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK SBSI) Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Terminal Peti Kemas (Kopkarpel UTPK) Belawan-Pelindo I yang tergabung dalam FIKEP SBSI melakukan aksi unjuk rasa di kantor pusat PT. Pelindo I, di Jalan Krakatau Ujung, Medan, Sumatera Utara.

Aksi ini merupakan respon atas tindakan Kopkarpel UTPK Belawan-Pelindo I dan PT Pelindo I yang secara tiba-tiba meminta semua buruh Kopkarpel untuk menandatangani perjanjian kerja baru dengan perusahaan outsourcing lain bila masih ingin bekerja.

Untuk buruh yang menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing baru, maka masa kerja mereka selama ini dihilangkan dan kembali menjadi 0 tahun. Sedangkan untuk buruh yang tidak mau menandatangani, maka dianggap tidak lagi bekerja untuk Pelindo I di UTPK Belawan.

Hal ini bertentangan dengan hasil perundingan yang dilakukan di tahun 2016, dimana saat itu disepakati penyelesaian semua hak buruh (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kekurangan upah dan lembur) serta akan melanjutkan perundingan terkait status buruh.

“Sebelum melaksanakan aksi, bahkan selama aksi beberapa upaya perundingan yang dilakukan selalu menemui kegagalan, karena pihak PT Pelindo I menolak hadir. Pihak Pelindo I menganggap permasalahan ketenagakerjaan ini merupakan permasalahan antara buruh dan Kopkarpel, serta tidak ada hubungannya dengan PT Pelindo I,” tutur dia.

Dalam beberapa kesempatan, lanjut Dartha, PT Pelindo I selalu mengatakan bila tuntutan buruh salah alamat, karena tidak ada sangkut pautnya antara buruh dengan Pelindo I. Hal ini bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yang mengatur setiap buruh alih daya yang dipekerjakan oleh perusahaan pemberi kerja pada bidang pekerjaan yang merupakan inti usaha secara otomatis beralih menjadi buruh perusahaan pemberi kerja.

Selain itu perusahaan penerima pekerjaan harus merupakan badan hukum yang memiliki ijin penyaluran tenaga kerja menurut lembaga yang mengurus masalah ketenagakerjaan. Di sisi lain, buruh yang bekerja telah melebihi masa kerja 3 tahun sebagaimana yang ditentukan undang-undang untuk dapat diangkat sebagai buruh tetap.

Tindakan PT Pelindo I, lanjut dia, merupakan pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan, terutama setelah dikuatkan oleh rekomendasi Panitia Kerja Outsourcing Komisi 9 DPR RI tanggal 25 Oktober 2013, yang disepakati oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja. Rekomendasi tersebut meminta kepada semua BUMN untuk menghapuskan segala bentuk kerja outsourcing di dalam BUMN, dan bahkan meminta Kementerian BUMN untuk mengganti semua direksi BUMN yang menolak melaksanakannya.

Kemudian, lanjut Dartha, pada mogok kerja hari ke-8 tanggal 10 Januari 2017, perwakilan SBSI diminta untuk bertemu dengan Kapolres Belawan di kantor Polres Belawan. Dalam pertemuan tersebut SBSI yang diwakili oleh Nicholas Sutrisman (Ketua Korwil SBSI Sumatera Utara), Arsula Gultom (Konsolidasi Korwil SBSI Sumatera Utara), dan Johannes Dartha Pakpahan (Staff DPP SBSI bidang Program dan Konsolidasi) menyampaikan tuntutan buruh yaitu Bayarkan semua kekurangan upah buruh sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 sesuai UU dan kesepakatan tahun 2016; Bayarkan semua kekurangan upah lembur buruh tahun 2016; Terkait status yakni pertama, angkat buruh menjadi buruh tetap PT Pelindo I sesuai ketentuan, karena bidang pekerjaannya merupakan inti produksi, masa kerjanya telah lebih dari 3 tahun, dan Kopkarpel bukan merupakan badan usaha resmi yang memilik ijin melakukan pelaksanaan outsourcing, atau kedua, bila PT Pelindo I tidak mau melaksanakan ketentuan undang-undang secara otomatis, tetap pekerjakan buruh melalui Kopkarpel sambil menunggu keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial, namun diminta perjanjian tertulis bahwa semua pihak akan mentaati apapun hasil keputusan pengadilan.

Hasil dari pertemuan tersebut adalah, Kapolres bersedia menjadi mediator dan akan menyampaikan tuntutan buruh kepada SBSI dan SBSI sepakat untuk melanjutkan aksi namun khusus hari itu (tanggal 10) tidak akan dilakukan di depan kantor pusat PT Pelindo I.

“Namun langkah yang diambil oleh Kapolres Belawan tersebut juga tidak membawa hasil, karena Pihak Pelindo I tetap tidak merasa bertanggungjawab atas aksi buruh. Bahkan beberapa perundingan lain yang dicoba dengan bantuan DPRD Medan dan DPRD Sumatera Utara juga tidak membawa hasil,” ungkap Dartha.

Karena arogansi PT Pelindo I yang merasa di atas hukum (menolak menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum), maka PT SBSI Kopkarpel UTPK Belawan-Pelindo I, merasa satu-satunya langkah adalah mengadukan hal ini secara langsung ke Kementerian BUMN dan Presiden Republik Indonesia.

Hal ini dilakukan karena, pertama, PT Pelindo I secara terang-terangan menolak proses hukum, yang membuat PK SBSI Kopkarpel UTPK Belawan-Pelindo I meragukan pelaksanaan isi putusan bila menempuh jalur hukum.

“Karena Pelindo I sudah tidak mau menempuh jalur hukum, maka dipastikan dengan kekuasaannya Pelindo I akan melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi proses hukum sebagaimana yang telah terjadi dimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan laporan pelanggaran hak normatif yang disampaikan oleh PK SBSI sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut,” ujarnya.

Kedua, PT Pelindo I merupakan Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian BUMN dan Presiden Republik Indonesia. Bila perusahaan BUMN menolak untuk melaksanakan ketentuan peraturan, maka lebih baik melaporkan pelanggaran tersebut kepada pengambil keputusan tertinggi, Presidan atau Kementerian BUMN.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pada tanggal 20 Januari 2017, PT SBSI Kopkarpel UTPK Belawan – Pelindo 1 (132 orang yang tersisa) bersama dengan 4 orang pengurus DPC FIKEP SBSI dan seorang pengurus Korwil SBSI Sumatera Utara melakukan aksi longmarch Medan-Jakarta.

Titik keberangkatan dimulai dari depan kantor pusat Pelindo I jalan Krakatau Ujung No. 100, Medan, Sumatera Utara dan akan berakhir di depan Istana Merdeka, Jakarta. Kesiapan peserta aksi dapat dilihat ketika keberangkatan mereka dilepas oleh keluarga. Bahkan beberapa tokoh juga ikut memberangkatkan rombongan dari depan Mesjid Raya Medan.

Dalam orasinya saat keberangkatan, Korwil SBSI Sumatera Utara Arsula Gultom menyatakan, karena arogansi PT Pelindo I yang merasa kebal hukum, maka keberangkatan aksi ini tidak hanya mengemban misi menyampaikan pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. Pelindo I, namun juga dugaan pelanggaran lainnya.

Oleh karena itu, selain akan mengunjungi Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian BUMN serta Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mabes Polri, dan DPR RI terutama komisi VI yang membidangi BUMN dan Komisi IX yang membidangi Ketenagakerjaan.

“Langkah ini untuk mendukung program pemerintah menyelenggarakan pelabuhan yang profesional dan bersih dari segala kecurangan termasuk pungli serta agenda penegakan hukum terutama di bidang ketenagakerjaan. Buruknya pelaksanaan aturan ketenagakerjaan dan pengawasannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi memaksa mereka untuk melakukan tindakan nekad ini,” ujar Dartha.

Dia menyampaikan, melalui langkah yang dilakukan ini dapat mendorong penegakan aturan hukum ketenagakerjaan, terutama di seluruh BUMN.

“Dan juga berharap agar setibanya di Jakarta, dapat menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan dukungan mereka terhadap upaya penegakan hukum, dengan menyampaikan data-data yang mereka miliki. Mereka juga berharap untuk dapat diterima oleh Kapolri di Mabes Polri, Ketua KPK, Ketua BPK, Komisi VI dan Komisi IX DPR RI,” ujarnya.(JR)

Untuk Perkembangan Aksi dapat berkomunikasi dan menghubungi:
Ketua Umum DPP SBSI Muchtar Pakpahan: 081295853704
Sekjen DPP SBSI Andi Naja F Paraga: 087884044215
Korwil SBSI Se-Sumatera Amser Hutauruk: 087711145338
Korwil SBSI Sumatera Nicholas Sutrisman: 081263976597
Ketua Korwil SBSI Sumut Arsula Gultom: 085297318011
Ketua DPC SBSI Medan April Waruwu: 081310052827 dan 081310052872

Leave a comment

Your email address will not be published.


*