Breaking News

Dilaporkan Korupsi, KPK Harus Usut Penyelewengan Dana BPJS

Dilaporkan Korupsi, KPK Harus Usut Penyelewengan Dana BPJS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut adanya dugaan korupsi berupa penyelewengan penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

 

Memasuki tahun keempat penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masih banyak permasalahan yang dialami oleh peserta JKN. Diskriminasi terhadap pasien, sulitnya mencari ruang perawatan, hingga obat yang dibatasi masih sering terjadi. Bahkan KPK menemukan adanya indikasi kecurangan (fraud) dalam klaim pelayanan rumah sakit.

 

Koordinator Front Mahasiswa Peduli Jaminan Sosial (FMPJS), Sahrul Ramadhan, mengatakan temuan KPK tentang adanya indikasi kecurangan/fraud dalam 175 ribu klaim pada rumah sakit atau BPJS Kesehatan senilai Rp 400 milyar selama semester pertama tahun 2015 akan berdampak buruk bagi kemampuan pembiayaan BPJS ke rumah sakit. Akibatnya rumah sakit hanya memberikan pelayanan sekedarnya ke pasien.

 

“Hal ini juga bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan peserta atau masyarakat terhadap JKN dan BPJS itu sendiri. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus terjadi maka akan banyak korban yang berjatuhan serta uang negara atau peserta akan terus dikorupsi,” katanya dalam keterangan persnya, Rabu (29/03/2017).

 

Pembentukan Satgas oleh Kementerian Kesehatan dan KPK perlu secepatnya untuk dioperasikan sebagai sub-pengawasan di setiap rumah sakit dan BPJS dalam mengawal dan mengontrol jalannya JKN. Tim Satgas juga harus melakukan pendataan, mendeteksi dan memverifikasi indikasi penipuan dalam klaim BPJS dan para pihak yang terbukti melakukan fraud diproses ke ranah hukum. Sementara KPK harus bertindak cepat dan tegas.

 

Terkait kewajiban badan usaha dan BUMN mengikut-sertakan pekerjanya, direksi BPJS Kesehatan gagal memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan Perpres no. 111 tahun 2013 dimana direksi membiarkan beberapa BUMN seperti PT. PLN dan PT.  Pertamina tidak mematuhi Perpres tersebut yaitu enggan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS kesehatan.

 

“Namun direksi BPJS Kesehatan malah memaksa mahasiswa baru untuk menjadi peserta JKN, melalui MoU BPJS dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Mahasiswa baru harus membayar iuran sampai enam bulan pertama saat mendaftar, ini sudah merupakan pelanggaran,” kata Sahrul.

 

Anggota Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) Rahmad Abdullah menyebutkan BPJS Ketenagakerjaan juga mengalami masalah di kepesertaan. Pihaknya mencatat, masih banyak Badan Usaha (BU) yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

 

“BPJS Ketenagakerjaan harus menjelaskan kepada para peserta soal hitungan hasil investasi bersih Rp22,5 triliun,” ujarnya. Para direksi juga harus menjelaskan penggunaan hasil investasi dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaringan Kematian (JKM) yang sangat besar. Selain itu, harus juga dijelaskan tentang dana operasional BPJS Ketenagakerjaan tahun 2017 sebesar Rp. 4,75 triliun yang diambil dari iuran peserta dan hasil investasi.

 

Abdullah mengungkapkan, ada indikasi tindak pidana percobaan korupsi pada pengajuan dana kontijensi senilai Rp300 milyar yang belakangan ditolak oleh Kementerian Keuangan. Menyikapi hal tersebut, Gekanas mendesak Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti inidikasi kecurangan atau korupsi di BPJS.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*