Dilakukan Tertutup, Eh Malah Minta Kenaikan Anggaran, KPK Dan Aparat Hukum Diminta Bongkar Lelang Pengadaan Pemkab Bekasi

Dilakukan Tertutup, Eh Malah Minta Kenaikan Anggaran, KPK Dan Aparat Hukum Diminta Bongkar Lelang Pengadaan Pemkab Bekasi

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL
21
0
Dilakukan Tertutup, Eh Malah Minta Kenaikan Anggaran, KPK Dan Aparat Hukum Diminta Bongkar Lelang Pengadaan Pemkab Bekasi.

Lelang pengadaan di Pemerintah Kabupaten Bekasi disebut sarat praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Selain dilakukan secara tertutup, proses lelang pengadaan itu malah minta kenaikan anggaran.

Direktur Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) Adri Zulpianto mengungkapkan, Pemkab Bekasi mengajukan kenaikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk mengadakan barang dan jasa. Alasan penambahan anggaran itu, untuk proses berjalannya pembangunan dan program pemerintah.

Anehnya, menurut Adri, situs Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) milik Pemkab Bekasi yang mengelola belanja pengadaan barang dan jasa tidak dapat diakses oleh publik.

“Ini sarat KKN. Padahal, situs tersebut seharusnya dibuka kepada publik agar publik dapat mengawasi pemborosan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KKN,” tutur Adri Zulpianto, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (27/09/2018).

Dia menuturkan, peraturan yang ada mewajibkan untuk membuka situs lelang tersebut secara luas kepada publik.

Hal ini tercantum pada pasal 73 Perpres No. 4 tahun 2015, yang menerangkan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus mengumumkan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa secara luas kepada masyarakat sebelum Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan.

Selain itu, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk terbuka dan transparan.

“Situs LPSE Pemkab Bekasi ditutup untuk publik bersamaan dengan pengajuan APBD Perubahan disebabkan kurangnya anggaran terhadap satu sektor belanja pemerintah,” ujarnya.

Adri melanjutkan, APBD Perubahan seringkali terjadi karena adanya dana APBD yang dikorupsi ataupun seringkali pemerintah membelanjakan APBD tidak tepat sasaran.

“Atau, pemerintah melakukan pemborosan anggaran, sehingga APBD yang dirancang pada awal tahun anggaran mengalami kekurangan,” tuturnya.

Menurut Adri, ditutupnya akses publik kepada situs LPSE Pemkab Bekasi berindikasi kuat adanya masalah dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bekasi.

“Mengingat, bahwa proyek-proyek pengadaan barang dan jasa Pemkab Bekasi bisa menjadi celah besar masuknya kongkalikong antara pengusaha dengan elite birokrat di Pemkab Bekasi. Belum lagi dengan adanya kekurangan anggaran di tahun 2018,” bebernya.

Adri mengingatkan, pejabat berwenang bisa saja menunjuk perusahaan yang ter-afiliasi pihak di dalam Pemkab Bekasi maupun elite politik. Sehingga besar kemungkinan terjadinya korupsi di dalam sistim pengadaan lelang barang dan jasa.

Belum lagi, lanjutnya, tertutupnya situs LPSE Pemkab Bekasi mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran selama tahun 2018. Karena di dalam LPSE tersebut, seharusnya masyarakat luas dapat melihat penggunaan anggaran untuk program Pemkab Bekasi. “Mengingat tahun 2018 sudah hampir berakhir,” ujar Adri.

Karena itu, dia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penelusuran dan pengawasan terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta alokasi APBD Pemkab Bekasi.

“Kami meminta BPK, BPKP, maupun KPK dan Aparatur Pengawas Pengadaan Barang dan Jasa menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi dengan ditutupnya akses publik atas penggunaan anggaran di dalam situs LPSE Kabupaten Bekasi,” ujar Adri.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like