Diingatkan, Menteri Agama Bukanlah Jurubicara Kelompok Intoleran

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus : Malah Berpihak Kepada Pelaku Pelarangan Ibadah Natal, Diingatkan, Menteri Agama Bukanlah Jurubicara Kelompok Intoleran.
Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus : Malah Berpihak Kepada Pelaku Pelarangan Ibadah Natal, Diingatkan, Menteri Agama Bukanlah Jurubicara Kelompok Intoleran.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi diingatkan agar tidak berpihak kepada kelompok-kelompok intoleran yang melarang pelaksanaan Ibadah Natal di Sumatera Barat.

Dalam kasus yang menimpa Umat Kristiani karena pelarangan Ibadah Natal di wilayah Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menunjukkan sikap Menag Fachrul Razi yang tampak bagai juru bicara kelompok intoleran.

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus menyampaikan, posisi Menag bukanlah sebagai Jubir kelompok intoleran.

“Menteri Agama jangan jadi Jubir Kelompok Intoleran dalam pelarangan Ibadah Natal di Sumatera Barat,” tutur Petrus, Selasa (24/12/2019).

Petrus mengatakan, Pemerintah tidak boleh tunduk terhadap Ormas Intoleran. Pemerintah harus memproses hukum para penandatangan Surat Pernyataan penolakan pelaksanaan ibadah bagi umat Kristiani di Sumatera Barat.

Langkah yang harusnya dilakukan Pemerintah, lanjut Petrus yakni memintai keterangan dari Pimpinan Ormas itu untuk pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas.

“Karena tindakan pelarangan itu selain bukan wewenang ormas, juga sudah meniadakan hak-hak warga Umat Kristiani untuk merayakan Ibadah Natal selama bertahun-tahun sebagai kejahatan berlanjut,” ujarnya.

Petrus Selestinus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu meminta Menteri Agama dan Kapolri bertindak dengan tidak boleh mentolerir kaum intoleran.

“Dan jangan berlagak pilon dan bersikap seakan-akan menjadi jubirnya Ormas Intoleran di Sumatera Barat. Dengan dalil bahwa pelarangan ibadah Natal bagi umat Kristiani di Sumatera Barat sudah ada Surat Kesepakatan atau Perjanjiannnya. Itu artinya Aparat Pemerintah tunduk kepada perilaku Intoleran Ormas di balik kesepakatan yang melarang umat Kristiani melaksanakan Ibadah Natal,” jelasnya.

Sikap beberapa Ormas di Sumatera Barat yang membuat kesepakatan melarang umat Kristiani melaksanakan ibadah agama dan merayakan Natal, lanjutnya, jelas merupakan tindak pidana menurut UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Dalam Undang-Undang itu, Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang Penegak Hukum.

“Apapun alasannya, hanya Penegak Hukum yang berwewenang melarang. Karena itu, tndakan sejumlah Ormas setempat yang melarang pelaksanaan Ibadah Umat Kristiani, sebagaimana Surat Pernyataan Pelarangannya beredar di medsos, jelas merupakan kejahatan atau tindak pidana,” ucap Petrus.

Indonesia sebagai negara hukum dan bangsa yang besar, serta majemuk dan berasaskan Pancasila, maka sikap Menteri Agama, Polri dan Pemda setempat yang mentolerir sikap intoleran beberapa Ormas terhadap warga lainnya hanya karena berbeda agama, dan berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada penindakan, adalah peristiwa memalukan.

“Hal itu merupakan sikap yang sangat memalukan, karena menciderai tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dan menciderai hak-hak dasar warganya melakukan ibadah sesuai agamanya,” ujar Petrus.

Padahal, katanya, Indonesia juga tunduk dan melaksanakan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis No 40 Tahun 2008 dan UU Ormas No 16 Tahun 2017 sebagai hukum positif.

“Lalu, mengapa Menteri Agama dan Kapolri tidak segera menindak Ormas pelaku pembuatan Surat Kesepakatan pelarangan melakukan Ibadah Natal dimaksud? Negara justru jadi partisan dan ikut-ikutan intoleran, padahal salah satu kewajiban negara adalah melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai amanat UUD 1945,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*