Di tahun 2018, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menemukan adanya sebanyak Rp 126 miliar kosmetik ilegal. Tak sedikit yang mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti merkuri.
Kepala Badan POM Penny K Lukito mengingatkan, setiap pelanggan dan juga produsen maumun distributor produk kosmetik mestinya komitmen untuk tidak mempergunakan bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik.
Sebagai bentuk dukungan dan partisipasi terhadap implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury atau Konvensi Minamata Mengenai Merkuri dan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, maka Badan POM menyelenggarakan acara Penggalangan Komitmen Kosmetik Bebas Merkuri di Karawang, Selasa (27/082019).
Kegiatan ini menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan (kemendag), Pemerintah Daerah Karawang, serta perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bali Fokus Foundation dan Asosiasi Pelaku Usaha Kosmetik, serta e-commerce menyelenggarakan acara Penggalangan Komitmen Kosmetik Bebas Merkuri di Karawang, Selasa (27/082019).
Acara ini dihadiri lebih dari 300 orang termasuk Generasi Milenial di sekitar Kabupaten Karawang.
“Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2018, Badan POM menemukan Rp 126 miliar kosmetik ilegal. Temuan tersebut didominasi oleh produk kosmetik perawatan kulit dengan jenis bahan berbahaya yang teridentifikasi digunakan di dalamnya antara lain merkuri,” jelas Penny K Lukito, Rabu 28 Agustus 2019.
Dia mengatakan, temuan kosmetik mengandung merkuri mencapai hingga 230 produk. “Hal ini menunjukkan bahwa merkuri merupakan bahan yang sering dicampurkan pada kosmetik,” lanjutnya.
Merkuri berbahaya bagi kesehatan karena merupakan bahan yang bersifat karsinogenik yakni menyebabkan kanker dan teratogenik yakni yang mengakibatkan cacat pada janin.
Badan POM telah melakukan berbagai upaya terobosan dalam mencegah peredaran kosmetik mengandung merkuri.
Seperti, penyusunan dan harmonisasi regulasi pembatasan penggunaan merkuri sebagai pengawet dalam kosmetik dengan sesama anggota negara ASEAN.
“Juga mengadakan kegiatan penindakan. Termasuk penggerebekan empat industri kosmetik ilegal di Jakarta pada awal tahun 2019,” ujarnya.
BPOM juga melakukan kegiatan edukasi masyarakat. “Terutama kepada generasi milenial. Yang dilakukan di 33 kota serta dihadiri lebih dari 8.000 orang peserta,” urainya.
Demikian juga, kata Penny, penyelenggaraan acara Penggalangan Komitmen Kosmetik Bebas Merkuri, bertujuan mendukung program pemerintah yaitu Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Khususnya target Kosmetika Bebas Merkuri, tahun 2020.
“Melalui acara ini, kami berharap generasi milenial dapat menjadi motor perubahan dalam lingkungan. Generasi milenial dapat mengajak keluarga, rekan dan lingkungan untuk waspada dan tidak menggunakan kosmetik mengandung merkuri yang memang mempunyai efek instan untuk memutihkan namun sangat berbahaya bagi kesehatan,” ujar Penny K Lukito.
Selain penggalangan komitmen, acara hari ini juga diisi dengan talkshow bertajuk Kosmetika Bebas Merkuri. Hadir sebagai narasumber yaitu Kepala Badan POM Penny K Lukito, Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup Yunik Kuncaraning Purwandari, LSM Bali Fokus Foundation Sonia Buftheim, Kepala Divisi Geriatric Dermatology-Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr Shannaz Nadia Yusharyahya), dan Hendri Siswadi.
“Badan POM mendukung penuh Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Semoga kegiatan hari ini menjadi forum diskusi, interaksi, berbagi pengetahuan, serta menguatkan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan kosmetik mengandung merkuri.” tutup Kepala Badan POM Penny K Lukito.(JR)
