Digerogoti Mafia, Sebaiknya Barang Milik Negara Dijadikan PMN ke BUMN

Melawan Mafia di BUMN, salah satu caranya yaitu dengan menyertakan Barang Milik Negara seperti pelabuhan, airport, hotel, jalan tol yang saat ini dioperasikan oleh BUMN untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Negara, sehingga akan meningkatkan nilai kapitalisasi BUMN seperti PT Pelindo, PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura yang ditugas untuk mencari sumber pendanaan oleh Presiden dalam mensukseskan program Nawacita.

Pemerintah diminta melibas setiap mafia yang menggerogoti anggaran Negara. Salah satunya, dengan menjadikan barang milik Negara sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam upaya merealisasikan Nawacita, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang sangat membutuhkan dana sangat besar, terutama dalam membangun Bidang Infrastruktur, dengan mengajukan anggaran lewat DPR RI untuk menyuntikkan dana APBN ke BUMN, ada baiknya jika barang milik Negara dijadikan sebagai PMN ke BUMN.

Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Tri Sasono menyampaikan, dalam mencanangkan pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi harus meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Untuk itu, sejumlah langkah diperlukan, tak terkecuali pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Jokowi-JK juga menargetkan pembangunan 2000 kilometer jalan baru. Selain itu, akan turut dibangun masing-masing 10 bandara dan 10 pelabuhan di seantero Tanah Air.

“Tentu tak bisa hanya omong-omong saja untuk mewujudkan itu. Bukati keseriusan pemerintah itu juga diikuti dengan besarnya nominal anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika pada APBN 2015 anggarannya tercatat Rp 290 triliun, pada tahun ini jumlahnya melebihi Rp 300 triliun,” ujar Tri Sasono, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis (09/06/2016).

Lebih lanjut, kebutuhan infrastruktur yang sudah direncanakan pemerintah sepanjang 2015-2019 sangat besar. Nilainya bisa mencapai Rp 5000 triliun hingga Rp 6000 triliun. Artinya, tiap tahun butuh antara Rp 1100 triliun sampai Rp 1200 triliun.

“Jadi, untuk 2016 saja, masih kekurangan 900 triliun rupiah,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa proses pembangunan itu semua diselenggarakan dengan memperkuat BUMN-BUMN yang ada sebagai pelaksana. Menurut Tri Sasono, sangat jelas sesuai keinginan Presiden untuk lebih memberi peran yang lebih besar bagi BUMN dalam mendukung pembuatan dana pembangunan infrastruktur yang masih kurang Rp 900 triliun tersebut.

Kini, lanjut dia, BUMN pun kesulitan mencari dana. Sebagaimana yang dialami oleh BUMN jasa infrastrutur seperti PT Pelindo, PT Angkasa Pura dan lain-lainnya, dalam mencari sumber pendanaan yang besar agar dipercaya kreditur, diperlukan laporan keuangan yang bankable serta dianggap memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari kreditur.

“Salah satu caranya yaitu dengan menyertakan Barang Milik Negara seperti pelabuhan, airport, hotel, jalan tol yang saat ini dioperasikan oleh BUMN untuk dijadikan sebagai penyertaan modal Negara, sehingga akan meningkatkan nilai kapitalisasi BUMN seperti PT Pelindo, PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura yang ditugas untuk mencari sumber pendanaan oleh Presiden dalam mensukseskan program Nawacita,” ujar Tri Sasono.

Cara ini, lanjut dia, sangat dimungkinkan dalam perubahan Undang Undang APBN 2016 agar menetapkan Barang Milik Negara (BMN) yang dipergunakan dan/atau dimanfaatkan oleh BUMN yang harus segera ditetapkan statusnya.

Seperti, pada penerapan Undang Undang Nomor 10 tahun 2010, dimana Barang Milik Negara yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/ Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada Neraca BUMN sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya ( BPYBDS ) atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN tersebut.

“Tapi, justru apa yang diinginkan atau direncanakan oleh Jokowi untuk mengunakan BUMN sebagai lokomotif Nawacita akan terhambat dengan kebijakan dari Departemen Keuangan dan departemen teknisnya,” ungkap Tri Sasono.

Sebab, lanjut dia, hambatan itu ada dalam Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

“Dimana BUMN yang selama ini sudah mencatatkan sebagai sumber pendapatan dalam laporan keuangan dan RKAP-nya, sekarang diharuskan melakukan pembayaran sewa pada pemerintah, seperti sewa bandara, pelabuhan yang dibangun dari dana APBN sebelumnya,” ungkap Tri.

Tentu saja, lanjut dia, kondisi ini akan mempengaruhi nilai buku BUMN, yang berdampak pada penilaian kreditur yang akan memberikan pinjaman pada BUMN.

“Karena itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kebijakan anak buahnya yang meyebabkan hambatan bagi cita-cita nawacita yang dicanangkan oleh Jokowi sendiri,” ujarnya.

Tri menyampaikan, pihaknya juga mencurigai kedua Permen tersebut sebagai bagian agenda besar para mafia di kedua departemen tersebut, agar bisa mengantikan BUMN yang mengoperasikan BUMN tersebut ke pihak swasta, dengan harapan bisa dijadikan ATM bersama.

“Modusnya ya seperti itulah yang dilakukan oleh para mafia di kedua departemen ini. Yakni, BUMN disewakan ke swasta. Biasanya, oknum petinggi di departemen tersebut meminta jatah saham atau jatah preman bulanan kepada pihak swasta yang menyewa barang milik Negara tersebut,” pungkas Tri Sasono.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan