Breaking News

Diganjal Di Internal & Tak Lolos Pencalegan, Kader PDIP Ini Curhat

Diganjal Di Internal & Tak Lolos Pencalegan, Kader PDIP Ini Curhat.

Setelah dinyatakan tidak lolos dalam daftar pencalegan, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Piliah P Hutasoit menumpahkan uneg-uneg-nya melalui curhat (Curahan Hati).

Pria yang juga dikenal sebagai Aktivis 98 ini tidak kuasa menerima dirinya tidak lolos dalam pencalegan internal partai untuk Pemilu 2019. Padahal, Pilian P Hutasoit sudah pernah juga menjadi Caleg PDIP untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta, dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur di Pemilu 2014 lalu. Waktu itu, dirinya juga tidak memperoleh suara yang maksimal untuk memperoleh kursi DPR DKI Jakarta.

“Sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya merasa terpanggil untuk ikut dalam proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta dalam rangka menyeleksi kader-kader terbaik partai yang akan diutus untuk menyakinkan masyarakat DKI Jakarta agar memilih PDI Perjuangan dan Joko Widodo sebagai Presiden RI yang kedua kalinya,” tutur Pilian H Hutasoit, memulai curhatnya, Minggu (29/07/2018).

Mantan aktivis Forum Kota (Forkot) ini pun menyampaikan, DKI Jakarta sebagai ibukota yang notabene barometer Indonesia, mendapatkan perhatian khusus dalam hal proses seleksi untuk menjadi caleg DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan.

“Tentunya, kader-kader terbaik partailah yang akan diutus untuk merebut hati para pemilih di DKI Jakarta ini,” tuturnya.

Pria yang juga menjadi pengurus di Organisasi Sayap PDIP—Banteng Muda Indonesia (BMI)—ini menekankan, proses skoring merupakan salah satu hal yang wajib dipertimbangkan oleh partai. Selain itu, loyalitas juga merupakan faktor penentu yang juga menjadi faktor penilaian dan hal ini bisa dilihat dari beberapa hal yang salah satunya adalah soal berapa lama yang bersangkutan sebagai kader partai yang ber-KTA (Kartu Tanda Anggota PDIP).

“Beberapa hal tersebut harusnya menjadi hal baku dan tidak bisa dikesampingkan oleh faktor lain, bila memang tidak dalam keadaan genting dan mendesak,” ujar Pilian.

Nah, lanjut dia, beberapa unsur penilaian tersebut, seharusnya menjadi ukuran seseorang dalam men-caleg lewat PDIP. “Beberapa hal di ataslah yang membuat saya, Pilian P Hutasoit, SE, mantan aktivis Forkot yang sudah puluhan tahun menjadi kader partai ikut dalam seleksi bacaleg untuk DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan,” ujarnya.

Namun, sayang sekali, dirinya gagal terdaftar dalam Caleg PDIP untuk Pemilu 2019. “Hasil saya menjadi salah satu dari sekian banyak kader partai di seluruh pelosok negeri ini yang terhempas dari proses seleksi ini dan tidak tahu apa alasannya bisa terhengkang. Walau samar-samar sebenarnya saya pun hampir tahu alasannya,” ujarnya.

Menurut dia, hal yang sangat menggelitik dirinya terkait gagalnya dalam daftar Caleg PDIP, membuat dirinya bertanya-tanya dengan alasan yang diterimanya bahwa semua Pencalegan adalah atas persetujuan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Seokarnoputri.

“Akan tetapi yang sangat mengelitik buat Pilian P Hutasoit, kader yang membela Ketua Umumnya saat Fadlizon mau mempolitisir kasus situkang sate yang menghina Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi dalam pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh M Arsat, si tukang sate–adalah ketika para petinggi partai ramai-ramai mengatakan bahwasanya untuk proses DKI Jakarta ini langsung atas petunjuk dan arahan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri,” jelasnya.

Bagi Pilian, mungkin saja benar. “Tapi sesungguhnya ada proses yang mereka penggal atau hilangkan saat ketemu dengan Ibu Ketum,” tutur Pilian.

Menurut Pilian, bila kemudian kondisi nama-nama yang disodorkan sudah matang, tanpa lagi ada pembahasan dan penjelasan kepada Ibu Ketua Umum kenapa harus nama-nama yang mereka sodorkan saja yang dipilih tanpa memberi kesempatan bagi nama-nama yang mereka tidak inginkan dipresentasikan di depan Ibu Ketua Umum?

“Menurut hemat saya, ini sama saja dengan menjebak dan memaksa Ibu Ketua Umum men-sahkan apa yang mereka inginkan,” ujarnya.

Soalnya, menurut Pilian P Hutasoit, kok ada bacaleg yang bermasalah dan sudah direkomendasikan partai dari tingkat bawah untuk dicoret, namun tetap saja bisa terdaftar menjadi Bacaleg PDIP untuk 2019.

“Bagaimana mungkin ada kader yang jelas-jelas sudah ditolak oleh struktural dalam hal ini Ranting, PAC dan DPC, yang mana penolakan tersebut juga sudah disampaikan ke DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta dan ke DPP PDI Perjuangan, kok masih direkomendasi namanya? Dan, ada pula kader yang KTA-nya pun masih bau stempel diberi ruang sebagai caleg. Apakah sampai dan diketahui oleh Ibu Ketum?” tanyanya.

Pilian melanjutkan, mungkinkah sampai sejauh itu Ibu Ketua Umum mengetahui akan hal tersebut? Ditambah lagi, katanya, mungkin saja jajaran struktur yang bertanggung jawab akan hal tersebut tidak memberikan keterangan seperti yang diinginkan oleh Ibu Ketum agar dapat memberikan Punishment  and Reward bagi kader-kader PDI Perjuangan.

“Saya berharap, semoga kiranya tulisan dan curahan hati ini ada manfaatnya dan bisa sedikit mengobati hati rekan-rekan kader seperjuangan di seluruh tanah air. Merdeka,” ujar Pilian menutup Curhatnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*