Dieksploitasi Besar-Besaran Oleh Perusahaan Tambang Nikel, Kepulauan Obi Hancur Berat

Maluku Utara Bukan Toilet

Mauluku Utara Bukan Toilet. Dieksploitasi Besar-Besaran Oleh Perusahaan Tambang Nikel, Kepulauan Obi Hancur Berat. Foto: Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Maluku Utara Menolak Perusahaan Tambang di Kepulauan Obi, Kamis 12 Maret 2020. (Istimewa).
Mauluku Utara Bukan Toilet. Dieksploitasi Besar-Besaran Oleh Perusahaan Tambang Nikel, Kepulauan Obi Hancur Berat. Foto: Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Maluku Utara Menolak Perusahaan Tambang di Kepulauan Obi, Kamis 12 Maret 2020. (Istimewa).

Pernah mendengar atau pergi ke Kepulauan Obi? Kepulauan ini terletak di Provinsi Maluku Utara (Malut). Kepulauan Obi yang jauh dari pusat kekuasaan itu kini terancam hancur dikarenakan terjadinya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang nikel.

Puluhan perusahaan tambang nikel rakus beroperasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat, lingkungan, biota laut dan juga masa depan anak cucu warga di Kepulauan Obi itu.

Ketua Umum Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB Formalut) Agus Sena mengungkapkan, kini Kepulauan Obi sudah bagai toilet, yang dijadikan sebagai tempat pembuangan tailing atau limbah-limbah tambang.

Agus Sena menuturkan, dalam dua dekade terakhir, daratan dan perairan Maluku Utara tengah digempur habis-habisan oleh aktivitas industri ekstraktif. Mulai dari pertambangan, perkebunan sawit, hingga hutan tanaman industri (HTI).

“Akibatnya, lahan pertanian dan perkebunan bagi petani, juga pesisir dan laut bagi  nelayan, terus tergerus oleh ekspansi industri ektraktif tersebut,” tutur Agus Sena, dalam rilisnya, Sabtu (14/03/2020).

Pada sektor tambang misalnya, lanjut Agus Sena, terdapat setidaknya 313 jumlah ijin tambang yang aktif berproduksi. Tambang-tambang itu tersebar di daratan Halmahera, serta pulau-pulau kecil, seperti Pulau Pakal, Mabuli, Gee, Gebe, dan Kepulauan Obi.

Itu belum termasuk pabrik pengolahan dan permurnian atau smelter maupun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Maupun pabrik pengolahan baterai listrik, yang semuanya beraktivitas di atas negeri rempah-rempah itu.

“Eksploitasi habis-habisan oleh korporasi tambang yang terus berlangsung massif itu telah membuat daratan dan pesisir Maluku Utara sekarat,” imbuhnya.

Penambangan telah mengupas vegetasi dan membongkar isi perut pulau.Sehingga kerusakannya tak hanya wilayah daratan, tapi juga wilayah laut yang rentan tercemar material tambang.

Penambangan juga telah menyebabkan alihfungsi lahan dalam skala besar, menghancurkan kawasan hutan, menghilangkan dan mencemari sumber air. Bahkan tak sedikit warga akan tergusur. Seperti rencana perusahaan Harita Group yang hendak menggusur masyarakat Desa Kawasi di Halmahera Selatan.

Fakta eksploitasi besar-besaran Maluku Utara itu, lanjut Agus Sena, juga dirangkai dengan derita penghancuran ruang hidup warga, semakin diperparah dengan rencana pemerintah untuk membuang limbah tailing nikel di perairan kepulauan Obi. Pembuangan tailing itu akan dilakukan melalui Proyek Deep Sea Tailing Placement atau pembuangan limbah nikel ke laut dalam untuk pabrik hidrometalurgi.

Dia melanjutkan, ada 4 perusahaan yang sudah dan tengah mengurus rekomendasi dan perijinan dari pemerintah. Mereka adalah PT Trimegah Bangun Persada, yang merupakan anak perusahaan Harita Group. Perusahaan ini berada di Kepulauan Obi. Kemudian, ada PT QMB New Energy Material. Di Sulawesi, ada PT Sulawesi Cahaya Mineral, dan PT Huayue Nickel Cobalt di Morowali, Sulawesi Tengah.

PT Trimegah Bangun Persada sendiri telah mengantongi ijin lokasi perairan dari Gubernur Maluku Utara. Dengan No SK 502/01/DPMPTSP/VII/2019 pada 2 Juli 2019 lalu.

Proyek pembuangan tailing ini, secara tidak langsung akan mematikan sumber penghidupan masyarakat Kepulauan Obi. Terutama bagi lebih dari 3000 keluarga nelayan perikanan tangkap yang menjadikan laut sebagai satu-satunya tempat mencari nafkah.

“Bahkan, proyek pembuangan limbah taliling ini berisiko besar bagi kesehatan masyarakat, baik karena terpapar secara langsung akibat beraktivitas di laut, maupun terpapar secara tidak langsung akibat mengkonsumsi pangan laut atau seafood,” ungkapnya.

Kondisi serupa juga dialami ribuan petani di Kepulauan Obi, Maluku Utara. Sebab, lahan-lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman sebagai ruang hidup tengah diobrak-abrik oleh 14 perusahaan tambang nikel. Termasuk perusahaan milik Harita Group.

Padahal, ditegaskan Agus Sena, dalam Perda No 2 Tahun 2018  tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Maluku Utara, alokasi ruang perairan Kepulauan Obi tidak dialokasikan untuk pembuangan limbah tailing.

“Tetapi merupakan zona perikanan tangkap untuk ikan yang di permukaan hingga di dasar laut. Selain itu, perairan Kepulauan Obi masuk dalam alur migrasi mamalia laut,” bebernya.

Dengan demikian, menurutnya, adanya dugaan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah memberikan surat rekomenasi pemanfaatan ruang laut, yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan Gubernur Maluku Utara, yang nekat menerbitkan ijin lokasi perairan kepada anak perusahaan Harita Group tersebut, mencerminkan sikap dan posisi pemerintah yang secara terbuka menjadi pengabdi  korproasi.

“Pemerintah secara sadar abai, bahkan membunuh sumber penghidupan masyarakat,” terangnya.

Seluruh kebijakan dan praktik buruk atas daratan dan perairan Maluku Utara yang terus berlangsung selama 1 x 24 jam setiap harinya, akan mencapai puncaknya ketika Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.

“Sebab, sebagian besar pasal yang tercantum dalam RUU ini memprioritaskan kepentingan pengusaha,” katanya.

Beberapa diantaranya seperti masa berlaku ijin konsesi tambang sesuai dengan umur tambang, perusahaan tambang yang melakukan pengolahan dan pemurnian diberikan kelonggaran dalam membayar royalti, dan hilangnya sanksi pidana bagi pejabat yang dalam mengeluarkan ijin bertentangan dengan UU Minerba.

Seluruh rancangan peraturan, UU, dan produk kebijakan tersebut, menunjukkan betapa pemerintah memfasilitasi pelanggengan industri ektraktif di Indonesia.

“Dan pada akhirnya nasib masyarakat menjadi pengungsi di atas tanah sendiri. Tanpa jaminan keselamatan diri atau ruang hidup, tanpa suara untuk menentukan ataupun menolak aliran modal atas pembangunan di tempat kita menetap,” ujar Agus Sena.

Atas persoalan-persoalan yang terjadi di Tanah Kelahirannya itu, para mahasiswa asal Maluku Utara juga telah melakukan protes. Dengan menggelar sejumlah aksi unjuk rasa di Jakarta. Pada sebuah aksi unjuk rasa yang dilakukan Formalut, pada Kamis, 12 Maret 2020, Koordinator Lapangan Aksi Formalut, Hamdan Halil mendesak agar proyek pembuangan tailing di pulau-pulau itu segera dihentikan.

“Kami juga mendesak dilakukannya audit terhadap seluruh tambang itu,” ujar Hamdan Halil.

Para mahasiswa itu juga mendesak Gubernur Maluku Utara untuk mencabut SK 502/01/DPMPTSP/VII/2019 yang diterbitkan pada 2 Juli 2019 lalu tentang Izin Lokasi Perairan PT Trimegah Bangun Persada.

Mereka mendesak KKP untuk mencabut dan atau membatalkan rekomendasi pemanfaatan ruang laut di Perairan Kepulauan Obi bagi PT Trimegah Bangun Persada. Serta meminta KKP tidak mengeluarkan rekomendasi baru bagi PT QMB New Energy Material, PT Sulawesi Cahaya Mineral, dan PT Huayue Nickel Cobalt di Morowali, Sulawesi Tengah.

“Mendesak KKP untuk segera lakukan evaluasi dan audit seluruh tambang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Maluku Utara. Lakukan penegakan hukum, dan pulihkan kerusakan sosial-ekologis yang sudah terjadi,” tuturnya.

Dan yang terakhir, isu yang dianggap akan mematikan kehidupan masyarakat di Kepulauan Obi, yakni Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Itu kami tolak dengan tegas. Kami mendukung seluruh elemen masyarakat menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu, karena terbukti sebagian besar pasalnya hanya untuk memenuhi kepentingan oligarki tambang,” tandas Hamdan Halil.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan