Diduga Terlibat Permainan Mafia Hukum, Kapolda Jatim Dilaporkan ke Propam

Direksi PT. Bumi Samudera Jedine, Klemens Candra dan Budi Santoso, melalui kuasa hukum ES MMP Law Firm akan melaporkan Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol. Drs. Machfud Arifin berserta anak buahnya, yakni Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Agung Yudha, dan penyidik Unit III Subdit II, Harda Bangtah ke Kapolri dan Kadiv Propam Mabes Polri atas dugaan praktek mafia hukum dalam kasus pencaplokan tanah.

Klemens Candra dan Budi Santoso merupakan korban atas dugaan praktek mafia hukum di Polda Jatim, yang direkayasa kelompok mafia Surabaya, dengan motif ingin mencaplok tanah seluas 6 hektar, yang di atasnya akan dibangun proyek apartemen Royal Afatar Word.

“Laporan itu juga ditembuskan ke Presiden, Ketua KPK dan Kepala BIN,” ujar Edi Dwi Martono salah satu kuasa hukum Klemens Candra dan Budi Santoso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (20/05/2018).

Edi menjelaskan kasus tersebut seharusnya masuk dalam ranah hukum perdata.

“Jadi, PT. Bumi Samudera Jedine, selaku developer proyek apartemen Royal Afatar Word wanprestasi, karena terlambat mewujudkan pembangunan unit apartemen yang dijanjikan kepada konsumen yang telah membayar,” ujarnya.

Menurutnya peristiwa ini tidak dapat digolongkan sebagai bentuk pidana penipuan, karena PT. Bumi Samudera Jedine selaku pengembang sudah memiliki izin Lokasi berdasarkan putusan Bupati Sidoardjo Nomor 188/2/404.1.3.2/2014, Tanah  HGB No. 71/Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoardjo, Luas 59.924 m2, lalu IMB No. 142 Tahun 2015/Kabupaten Sidoardjo yang lengkap untuk membangun dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan telah dilakukan Pemasangan Tiang Pancang sebanyak 2500 buah.

Dia melanjutkan, di tengah jalan perusahaan mengalami krisis keuangan, sehingga mengakibatkan pembangunan proyek terhenti. Terjadinya keterlambatan dalam penyerahan unit apartemen antara PT. Bumi Samudera Jedine kepada pihak konsumen adalah suatu tindakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang berisikan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu ”. Dimana dalam hal ini  PT. Bumi Samudera Jedine telah lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Meskipun kasusnya masuk ranah perdata, namun penyidik Unit III Subdit II Harda Bangtah yang diduga atas perintah Kapolda Jatim tanpa alat bukti yang cukup bergerak cepat menetapkan status tersangka terhadap Klemens Candra dan Budi Santoso dan menjebloskannya ke sel tahanan sejak 19 April 2018, dengan dikenakan pasal 378 dan 372 KUHP.

“Penahanan tersangka bersamaan dengan kehadiran sejumlah anggota Komisi III DPR yang dipimpin Desmon Junaidi Mahesa. Kehadiran sejumlah anggota Komisi III ini diduga sengaja diundang secara khusus oleh tokoh mafia Surabaya, malam harinya dijamu dinner bersama-sama dengan penyidik Dirreskrimum Polda Jatim di Beatus Resto Citraland Surabaya. Selanjutnya kelompok mafia Surabaya itu  memviralkan secara masif penahanan kedua tersangka tersebut di medsos, dan memprovokasi unjuk rasa konsumen di lokasi proyek dan kantor pengembang,” katanya.

Dia menuturkan, prakrek mafia hukum tersebut sebelumnya telah tercium pimpinan Polri di Jakarta. Namun Polda Jatim memberikan “distorsi” informasi kepada pimpinan Polri di Jakarta, seakan-akan jumlah konsumen yang meminta re funds (pengembalian uang) adalah sebanyak 1104 orang, dengan jumlah total uang telah disetor sebesar 162 milar rupiah.

Menurut Edi, distorsi informasi diduga diberikan yang bertujuan untuk memperkeruh suasana dan mempersuit pengembang untuk mengatasi masalahnya. Padahal konsumen yang membuat LP hanya 73 orang, dengan jumlah total  uang yang disetor sebesar 12,5 miliar rupiah.

Dugaan kebohongan pihak Polda Jatim makin terkuak dan tak terbantahkan setelah terdapat 155 konsumen dari Tim Baik-Baik yang membuat Pernyataan Bersama, justru meminta agar Klemens Candra dan Budi Santoso ditangguhkan penahannya, agar mempermudah pengembang mencari solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi.

“Kami meminta agar Presiden dan Kapolri segera turun tangan memeriksa pimpinan Polda Jatim, mengingat PT. Bumi Samudera Jedine sebagai pengembang diperlukan untuk kepentingan Negara, selain menciptakan lapangan kerja, juga proyek-proyeknya bermanfaat bagi pengembangan pembangunan dan perekonomian daerah. Kriminalisasi dan demontrasi praktek mafia hukum yang dilakukan sangat kasar dan vulgar” ujarnya.

Edi menambahkan, laporan tersebut untuk membuat dugaaan tindak pidana menjadi terang, dimana penyidik Unit III Subdit  II Harda Bangtah Direktorat Reskrimum Polda Jatim seharusnya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi bernama Agung Wibowo, orang yang diduga sebagai “suruhan” kelompok mafia untuk mengaku sebagai investor menjebak Ir Klemens  Sukarno Candra dan Budi Santoso melakukan perbuatan pidana.

Dalam bukti video yang merekam jalannya rapat, yang juga dihadiri oleh unsur kepolisian setempat, memuat pengakuan Agung Wibowo yang menyatakan siap dan mampu sebagai investor pada (05/11/2018) di kantor proyek RAW, sembari memberikan slip pemindahan dana yang ternyata palsu senilai 46,5 miliar rupiah. Agung Wibowo diduga dikirim kelompok mafia, dengan modus menerbitkan slip tersebut untuk memperdaya, menjebak dan menipu Klemens Candra dan Budi Santoso, agar mengeluarkan 428 cek dan giro untuk pengembalian uang konsumen.

“Klien kami percaya dengan investor palsu bernama Agung Wibowo karena dana sebesar 3,5 miliar rupiah pada pemberian cek pertama dapat cair pada hari penerbitan cek. Ternyata pencairan cek senilai 3,5 miliar rupiah itu merupakan “tipuan” dan “jebakan” belaka agar klien kami percaya dan terperdaya untuk menerbitkan 428 cek dan giro. Terbukti, pada saat waktu pencairan, slip pemindahan dana senilai 46,5 miliar rupiah tersebut diketahui ternyata palsu,” jelasnya.

Lanjutnya, dengan modus seperti ini, Agung Wibowo bermaksud agar klien kami terjebak ke dalam perbuatan pidana yakni menerbitkan cek kosong. “Saat ini Agung Wibowo menghilang bak ditelan bumi, dan tidak pernah dicari penyidik. Mens rea (niat jahat) dalam kasus ini justru ada pada orang yang bernama Agung Wibowo ini berserta kelompok mafia yang lain” pungkasnya. (Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan