Mahasiswa yang menamakan dirinya Suara Mahasiswa Untuk Demokrasi (Somas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jumat (25/09/2020). Mereka mendesak Presiden Joko Widodo mencopot pelaku dugaan tindak pidana korupsi yakni Menteri Perhubungan Budi Karya dari kursi kabinet.
Setelah dari Istana Negara, peserta aksi bergerak ke kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang selanjutnya juga melakukan aksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kuningan, Jakarta Selatan.
Koordinator Aksi Somas, Kifli menyatakan, banyaknya kasus korupsi yang terjadi lingkungan Kementerian Perhubungan, apalagi selama Budi Karya menjadi Menteri Perhubungan, namun tidak pernah diusut tuntas.
Seperti, korupsi harga tiket. Kifli mengungkapkan, kasus korupsi yang ada di Kementerian Perhubungan mulai dari harga tiket pesawat yang tidak terjangkau sejak 2018.
Dalam kasus itu, harga tiket paling murah mencapai Rp 840.500 untuk orang dewasa. Padahal harga tiket serupa hanya berkisar Rp 350.000-an pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, harga tiket ke Singapura dari Jakarta di waktu yang sama hanya Rp550.000.
“Selain itu, saat menjabat sebagai Direktur Utama Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi diduga melakukan korupsi dalam pembangunan terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta,” ujar Kifli.
Sepak terjang Budi Karya Sumadi selama menjabat sebagai Direktur Utama Angkasa Pura II, pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta sudah siap beroperasi. Faktanya, terminal 3 masih belum rampung dan mendapatkan segudang masalah.
“Terminal 3 Ultimate berubah jadi aib bagi bangsa karena banyaknya masalah. Mulai dari lampu mati sampai kebanjiran hebat,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Kifli, saat masih menjabat sebagai Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol, Budi Karya yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perhubungan diduga melakukan korupsi yang merugikan negara mencapai Rp 515 Miliar.
“Saat Budi Karya menjabat sebagai Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol, muncul kasus korupsi pengalihan penggunaan lahan milik DKI Jakarta di Ancol Beach City Mall yang merugikan negara sekitar Rp 515 Miliar,” bebernya.
Selanjutnya, saat Budi Karya menjabat Dirut Angkasa Pura II, terjadi kasus Peningkatan Kapasitas Jaringan Listrik (PKJL) Bandara Soekarno Hatta.
“Budi Karya memenangkan tender PT Nindya Karya padahal perusahaan tersebut melanggar Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam proyek PKJL,” jelas Kifli.
Dia menegaskan, saat ini juga, Kementerian Perhubungan di bawah kendali Budi Karya Sumadi tidak mempunyai terobosan dalam melakukan pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di setiap angkutan transportasi baik darat, udara dan laut.
Bahkan, dalam rangka mencegah penularan Virus Covid-19, Kementerian Perhubungan tidak mempunyai program dalam pencegahan penyebaran Virus Covid-19.
Sementara itu, temuan kasus penyebaran Covid-19 dari transportasi umum, menjadi perhatian khusus dari Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
Bahkan, Budi Karya Sumadi juga diduga terlibat dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Dan yang paling memukul pemerintahan Jokowi adalah kasus mega korupsi di Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) yang terjadi ketika Budi Karya menjabat Menteri Perhubungan,” ujarnya.
Pada kasus ini, Dirjen Hubla kena operasi tangkap tangan (OTT) dan akhirnya divonis 5 tahun penjara.
“Atas kasus mega korupsi tadi, di depan hakim dia mengaku lengah antisipasi korupsi. Dengan rekam jejak seperti ini, maka seharusnya Presiden mempertanyakan kapabilitasnya sebagai pemimpin, atau indikasi pembantu yang dipilihnya itu merupakan bagian dari korupsi itu sendiri,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Suara Mahasiswa Untuk Demokrasi (Somas) meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Budi Karya Sumadi dari jabatanya sebagai Menteri Perhubungan.
“Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memecat Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi,” pungkas Kifli.(Nando)
