Diduga Berkolaborasi dengan Aparat, Politisi Partai Demokrat Kota Gunungsitoli Bungkam Wartawan Nias

Lima Tahun Laporan Ke Polisi Tak Jelas Nasibnya

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Loózaro Zebua. Loózaro Zebua juga anggota Wilayah II Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI).
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Loózaro Zebua. Loózaro Zebua juga anggota Wilayah II Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI).

Lima tahun laporannya tidak diproses, wartawan bernama Lo’ozaro Zebua ini malah dilaporkan balik oleh pihak-pihak yang tidak senang akan pekerjaannya mengungkap ketidakadilan.

Kini dia menduga ada serangkaian skenario jahat dari para oknum politisi, aparat hokum dan kaki tangannya, untuk tetap membungkam dan menutup laporan perkara dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Politisi Partai Demokrat Kota Gunungsitoli, Nias atas nama Herman Jaya Harefa.

Loózaro Zebua yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kepulauan Nias, Sumatera Utara ini tak mendapat proses hukum yang adil sejak dari daerah hingga ke Jakarta.

“Ada dugaan saya, bahwa mereka semua telah merancang skenario yang terstruktur dan sistematis untuk membungkam ini. Dan dengan sengaja merusak proses penegakan hokum dan mengubur para pencari keadilan, seperti saya. Ini semua harus dibongkar tuntas,”tutur Loózaro Zebua, di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Loózaro Zebua yang juga anggota Wilayah II Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) ini kembali datang ke Jakarta dari Gunungsitoli, Kepuauan Nias, untuk menanyakan, melaporkan kembali dan meminta kejelasan status dan perkara yang dilaporkannya. Dia tiba di Jakarta pada Jumat, 11 Oktober 2019.

“Saya meminta kepada institusi-institusi terkait, kiranya pemakai ijazah aspal (asli tapi palsu), Herman Jaya Harefa, segera ditangkap,” ujarnya.

Ijazasah yang dimiliki dan dipakai oleh politisi Partai Demokrat Kota Gunungsitoli, Herman Jaya Harefa itu, lanjut dia, adalah ijazah illegal. Ijazah itu tidak memiliki nomor seri sebagai ijazah. Sekolah dan kampus yang mengeluarkan ijazah itu pun tidak memiliki izin dalalam penyelenggaraan Ujian Negara.

“Juga, tidak ada nomor peserta ujian mahasiswa. Padahal, semua itu wajib dicantumkan dalam ijazah. Namun, pencalonan Herman Jaya Harefa sebagai Calon anggota DPRD Kota Gunungsitoli, di tahun 2014-2019, sudah dia pakai ijazah palsu ini. Dan lolos,”” ujarnya.

Sekarang, di Pemilu 2019 kemarin juga masih mengulangi hal yang sama. Dan tetap diloloskan. “Padahal kami sudah membuka dan melaporkan semua pelanggaran yang dilakukannya. Tidak pernah diusut,”tutur Loózaro.

Adalah fakta hukum, lanjutnya, Surat Keputusan mengenai Izin Program Studi di kampus Sekolah Tinggi Teologia Sunsugos (STT Sunsugos) Jakarta, tempat Herman Jaya Harefa mengaku berkuliah dan memperoleh ijazahnya, baru terbit pada tanggal 30 Januari 2013. “Kok ijazah terbit pada tanggal 1 Januari 2013,”ujarnya.

Kinerja aparat kepolisian dan aparat hokum di Kepulauan Nias dan Sumatera Utara, menurut Loózaro sangat dipertanyakannya. Tidak professional, sarat dengan dugaan kepentingan keberpihakan kepada Herman Jaya Harefa. Dan malah disuruh menyerang balik Loózaro Zebua, untuk membungkam dan menutup sepak terjangnya.

“Kalau aparat penegak hukum mau bertindak sedikit saja, pasti tidak ada kesulitan menelusuri ijazah palsunya Herman Jaya Harefa. Bisa dicek online kok. Karena sudah pernah dibuka melalui internet, ternyata tidak terbuka, tetapi ijazah yang legal terbuka semua,”ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, menurut Loózaro Zebua, berbohong dan bersengaja melakukan ijazah palsu dan malah melakukan tindak pidana, yang tak terbantahkan.

Misalnya, lanjutnya lagi, adalah hal yang sangat fatal, ketika Herman Jaya Harefa mengaku telah kuliah di STT Abdi Sabda Filadelfia Internasional di Jakarta.

Herman Jaya Harefa mengaku kuliah di kampus”STT Abdi Sabda Filadelfia International itu sejak tahun 2017, sehingga mendapat Akta pada Tahun 2011. Pertanyaan saya, kenapa NIKA STT Sunsugos malah tahun 2009? Dia katakana dia di STT Sunsugos,” ungkap Loózaro lagi.

Dengan berdasarkan fakta dan bukti-bukti itu, lanjut Loózaro, Herman Jaya Harefa kok bisa memperoleh ijazah tanpa menjalani perkuliahan. Dia menegaskan, atas persoalan ini, Wakil Walikota Gunungsitoli, Aroni Zendrato bahkan sudah meminta secara tegas agar penegak hokum segera menangkap dan mengusut tuntas Herman Jaya Harefa.

“Pak Wakil Walikota Gunungsitoli, Aroni Zendrato bahkan meminta penegak hukum kiranya segera menangkap pelaku. Semua yang diduga terlibat harus ditangkap. Untuk mengusut itu semua, pelaku pengguna ijazah palsu itu yang harus ditangkap terlebih dahulu,”ujar Loózaro.

Dia mengingatkan, ketika lembaga Ombudfsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan atas laporan itu, juga sudah dikeluarkan rekomendasi bahwa ijazah Herman Jaya Harefa yang itu ilegal.

“Sesuai temuan Ombudsman, bahwa kurikulum yang  yang dibuatkan oleh Gabriel Mangunsong tentang Pendidikan Sekolah Teologia pada Tahun 2010, tentang adanya Pendidikan Agama Kristen di kampus STT Sunsugos itu pun illegal. Belum ada kurikulumnya. Sehingga, ini sangat fatal. Kok bisa ijazah diterbitkan tanpa ada kurikulum,” bebernya.

Politisi Partai Demokrat Kota Gunungsitoli, Nias, Herman Jaya Harefa menyerahkan semua proses hukumnya lewat pihak Kepolisian.

“Itu kan sudah ranah penegakan hukum. Silakan ditanyakan sama mereka saja. Tanya ke Polisi saja, itu palsu atau tidak,”tutur Herman Jaya Harefa, ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (19/10/2019).

Ketika disampaikan bahwa proses pengusutan laporan di kepolisian terkesan lamban dan malah ada yang di-SP3, Herman Jaya Harefa mengelak ada intervensi yang dilakukannya kepada aparat penegak hukum dalam pengusutan laporan atas ijazah palsunya itu.

Dia menantang untuk membuktikan intervensi dan atau dugaan sogok yang dilakukannya kepada aparat hokum, agar memendam laporan atas dirinya itu.

“Kapan saya terlihat menyogok Polisi? Saya tidak mau melayani ini. Selamat malam,” tutupnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Nias yang kemudian menangani persoalan ini tidak mau menjelaskan proses yang terjadi.

Kasat Reskrim Polres Nias AKP J Tarigan mengatakan, dirinya tidak berhak memberikan tanggapan atas persoalan itu. “Saya tidak berhak memberikan tanggapan, respon maupun klarifikasi,” ujarnya.(JR)

 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan