Dibubarkan Tapi Masih Dapat Penghargaan, ST Burhanuddin Mesti Dalami Motif Pemberian Penghargaan Kementerian PUPR Kepada TP4 Kejaksaan

Dibubarkan Tapi Masih Dapat Penghargaan, ST Burhanuddin Mesti Dalami Motif Pemberian Penghargaan Kementerian PUPR Kepada TP4 Kejaksaan.
Dibubarkan Tapi Masih Dapat Penghargaan, ST Burhanuddin Mesti Dalami Motif Pemberian Penghargaan Kementerian PUPR Kepada TP4 Kejaksaan.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin diminta mendalami motif di balik pemberian pengharagaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Kejaksaan Agung. Terutama terkait penghargaan bagi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

Sebab, Jaksa Agung ST Burhanuddin sendiri, telah membubarkan keberadaan TP4 itu. Dan diumumkan resmi pada Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia (Rakernas Kejaksaan) 2019, yang digelar di Hotel Yasmin, Cipanas, Jawa Barat, dari Selasa 3 Desember 2019 hingga Jumat 6 Desember 2019.

Anehnya, di hari acara Rakernas itu pula Kejaksaan Republik Indonesia menerima penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Apresiasi terkait keberhasilan Korps Adhyaksa dalam melakukan pendampingan penyelesaian masalah hukum dan pengamanan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Koordinator Jaksa Watch Indonesia (JWI) Haris Budiman mengatakan, ada yang aneh dari pemberian pengharagaan itu. Selain sudah dinyatakan bubar oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, pemberian penghargaan atas TP4  itu dilakukan di hari pelaksanaan Rakernas Kejaksaan 2019.

“Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin harus menelusuri dan mendalami motif di balik pemberian pengharagaan dari Kemen PUPR kepada Tim TP4 itu. Itu agak aneh. Dan cenderung ada semacam gerakan melawan kebijakan Jaksa Agung di dalam Korps Adhyaksa itu sendiri,” tutur Haris Budiman, di Jakarta, Rabu (04/12/2019).

Menurut Haris, ini tantangan pertama yang harus dihadapi ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Ketika di depan mata sedang mengumumkan pembubaran TP4, di saat bersamaan pula terjadi dugaan upaya pembangkangan oleh segelintir anggota Korps Adhyaksa terhadap kebijakan yang dikeluarkan Jaksa Agung.

“Kita dukung Jaksa Agung mengusut tuntas motif di balik pemberian penghargaan itu. Semua anggota Korps Adhyaksa yang jadi pembangkang, mesti ditindak tegas,” cetus Haris Budiman.

Dalam siaran persnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri membenarkan hal itu.

Mukri menyampaikan, Kejaksaan Republik Indonesia menerima penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Apresiasi terkait keberhasilan Korps Adhyaksa dalam melakukan pendampingan penyelesaian masalah hukum dan pengamanan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Pemberian penghargaan yang digelar di Lapangan Sapta Taruna Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019), itu dilakukan dalam rangka peringatan HUT Bhakti PU ke-74 Tahun 2019.

Empat pejabat Kejaksaan RI yang menerima penghargaan tersebut ialah Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka yang diwakili oleh Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jamintel, M Roskanedi.

Berikutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrizal, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Firdaus Dewilmar, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muhammad Iqbal Arief.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan yang bertindak selaku inspektur upacara HUT Bhakti PU ke-74 Tahun 2019, didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, membacakan sambutan Presiden Joko Widodo.

Dalam upacara yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Kementerian PUPR serta tamu undangan, Menteri Luhut berpesan agar ke depannya sinergitas dan dukungan dari aparat penegak hukum dapat ditingkatkan. Upaya itu penting dilakukan demi kemajuan pembangunan di negeri ini.

Keberhasilan Kejaksaan RI dalam melakukan pendampingan penyelesaian masalah hukum dan pengamanan percepatan pembangunan infrastruktur strategis PUPR merupakan buah kerja keras yang dilakukan jajaran.

Melalui inovasi penegakan hukum yang akhirnya diapresiasi oleh Kementerian PUPR, Kejaksaan pun berkomitmen untuk terus mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur strategis di penjuru Tanah Air.

Prinsipnya, pelbagai program pembangunan yang menyangkut proyek strategis nasional juga harus dilaksanakan dengan benar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Proyek tersebut tidak boleh terhambat dengan pelanggaran hukum.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan