Dianggap Hanya Jadi Jongos Amankan Proyek Bermasalah, TP4 Kejaksaan Diminta Dibubarkan Saja

Dianggap Hanya Jadi Jongos Amankan Proyek Bermasalah, TP4 Kejaksaan Diminta Dibubarkan Saja.

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung dianggap hanya sekelas jongos yang mengamankan dan mengawal proyek bermasalah agar tidak diusut. Karena itu, tim ini diminta dibubarkan saja, sebab tidak memiliki manfaat bagi masyarakat.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, dari sejumlah pemantauannya terhadap proyek bermasalah yang mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), malah terkesan TP4 itu hadir sebagai tim keamanan agar dianggap proyek tersebut tidak akan diusut kalau terjadi dugaan korupsinya.

Lihat saja, lanjut Boyamin kasus dugaan korupsi suap kesempatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 yang menyeret Wakil Ketua Komisi VII DPR  dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih menjadi tersangka, fungsi TP4 sangat tidak jelas.

“Jadi kasus itu sekaligus menunjukkan kegagalan TP4 dalam mengawal proyek Negara sehingga selayaknya dibubarkan tim tersebut. Malah kayak jadi jongos atau centeng yang jagain proyek saja. Bubarkan saja TP4 itu,” tutur Boyamin Saiman, di Jakarta, Jumat (20/07/2018).

Boyamin mengatakan, Kejagung melalui TP4 harus bertanggung jawab dan bersedia menjadi saksi jika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ada dugaan korupsi yang ternyata ada TP4 mengawal proyeknya. “Kalau dipanggil, ya harus hadir,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Kejaksaan harusnya instropeksi diri dengan banyaknya proyek yang diungkap KPK, meski sudah ada TP4 melakukan pengawalan. “Harus tahu malu dan instropeksi,” ujarnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo membantah pihaknya mendampingi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 melalui TP4 Kejaksaan Agung.

“Kami tidak tahu menahu, sudah cek ke TP4 pusat atau daerah tidak ada pendampingan itu,” kata Prasetyo seusai meninjau pameran foto dalam rangka menyambut Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-58 di Jakarta, Selasa (17/07/2018).

Prasetyo mengatakan, ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, diketahui banyak penyimpangan terjadi pada proyek strategis nasional yang tidak didampingi TP4. “Tim TP4 ini semata-mata untuk mengawal bukan memberikan perlindungan,” ujar Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.

Prasetyo mengaku, banyak pejabat yang segan dengan TP4 Kejaksaan. “Justru (Kejaksaan) ingin mengawal dan mengamankan supaya proyek pembangunan meningkat,” katanya.

Saat ditanya PT PLN (Persero) yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejagung, Prasetyo menegaskan MoU itu tidak semata-mata TP4 saja. “Tapi kalau untuk didampingi harus ada permintaan dahulu,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) memberikan pengawalan dan pengamanan pada proyek pengadaan pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW) yang tengah digarap Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Kita harapkan proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW dapat menjadi gerbong utama kemajuan bangsa,” kata  Adi Toegarisman saat masih menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel).

Pada kesempatan tersebut, Adi M Toegarisman yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung itu, menyaksikan penandatanganan kontrak pengadaan transmisi 500 kV Jalur Utara Jawa, kontrak proyek pembangkit 927,5 MW dan surat penunjukan (LOI) 898 MW yang merupakan bagian dari proyek pengadaan pembangkit listrik 35 ribu MW.

Ketiga proyek tersebut mendapat pengawalan dari TP4, mulai dari tahapan tender hingga penentuan pemenang.

“Keikutsertaan TP4 diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek sehingga pemerataan listrik dapat segera terwujud,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta itu pada acara Penandatanganan Proyek 35.000 MW di Kantor Pusat PLN Jakarta, Jumat (17/03/2018).

Pada Minggu (15/07/2018), KPK telah menggeledah rumah Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, untuk mengembangkan pengusutan dugaan korupsi suap kesempatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 itu.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/07/2018), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu yaitu uang Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sebelumnya Eni sudah menerima dari Johannes sebesar Rp4,8 miliar yaitu pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebanyak Rp2 miliar dan 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta yang diberikan melalui staf dan keluarga. Tujuan pemberian uang adalah agar Eni memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Dalam kasus tersebut Johannes Budisutrisno Kotjo ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai tersangka penerima suap yaitu Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.(Richard)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*