Diancam, Dipukuli, Ditodong Dengan Pistol Pada Saat Pemeriksaan, Waduh, Kok Begitu Perilaku Polisi Kepada Orang Asli Papua

Koordinator Tim Advokat Orang Asli Papua (OAP) Sugeng Teguh Santoso: Diancam, Dipukuli, Ditodong Dengan Pistol Pada Saat Pemeriksaan, Waduh, Kok Begitu Perilaku Polisi Kepada Orang Asli Papua.
Koordinator Tim Advokat Orang Asli Papua (OAP) Sugeng Teguh Santoso: Diancam, Dipukuli, Ditodong Dengan Pistol Pada Saat Pemeriksaan, Waduh, Kok Begitu Perilaku Polisi Kepada Orang Asli Papua.

Tim Advokat Orang Asli Papua (OAP) mengungkapkan perilaku polisi yang tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) ketika melakukan pemeriksaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang dijadikan tersangka atas kerusuhan yang terjadi di Papua.

Koordinator Tim Advokat Orang Asli Papua (OAP) Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan, orang-orang asli Papua yang kini telah menjadi terdakwa itu mengalami ancaman, pemukulan dan ditodong dengan pistol saat mengikuti pemeriksaan di Kepolisian.

Sugeng Teguh Santoso sangat menyayangkan masih terjadinya kekerasan terhadap para terdakwa, stigmatisasi dan rekayasa dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di Kepolisian Daerah (Polda) Papua, ternyata masih terjadi di tengah institusi kepolisian, yang notabene mulai melek perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Sugeng mengungkapkan, pendekatan tidak manusiawi itu dialami para terdakwa dalam kasus kerusuhan Jayapura akhir Agustus 2019 lalu. Di sidang pengadilan, mereka akhirnya mencabut isi keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Sebabnya, mereka dalam memberikan keterangan berada dalam tekanan diancam, dipukul, bahkan ditodong pistol. Mereka dipaksa mengakui melakukan perbuatan pengrusakan pada saat aksi unjuk rasa menolak rasisme terhadap Orang Asli Papua (OAP),” bebernya, Jumat (13/12/2019).

Mendengar fakta demikian, Majelis Hakim yang diketuai Maria Sitanggang itu, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan penyidik sebagai saksi verbalisan pada persidangan berikutnya.

Berdasarkan keterangan terdakwa R, yang mengalami ancaman. Di persidangan dia mengungkapkan ancaman yang dialaminya dari penyidik kepolisian.

“Jika saya tidak bilang iya, maka saya dipukul, diancam ditembak. Terpaksa saya bilang iya saja, meskipun perbuatan pelemparan itu tidak pernah saya lakukan,” ungkapnya.

Adapun kekerasan yang dialami R, tidak dilakukan oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan, melainkan teman-temannya si penyidik kepolisian, yang sedang tidak berurusan dengan pemeriksaan. Menurut terdakwa R, pelakunya adalah oknum anggota kepolisian juga.

Demikian juga terdakwa Y yang mengalami kekerasan. Pinggangnya ditendang ketika membantah dia bukan pelaku.

Hal serupa dialami terdakwa D. Ia ditangkap sejak Pukul 17.00 WIT, namun proses BAP baru berlangsung Pukul 23.00 WIT.

Awalnya ia membantah melakukan pelemparan, namun ia dipaksa, diarahkan dan diancam agar memberi keterangan yang tidak dilakukannya. Karena ada tekanan berupa ancaman, pemukulan dan todongan pistol kepada para terdakwa sehingga para terdakwa tidak bebas memberikan keterangan waktu pemeriksaan di kepolisian.

Padahal, diterangkan Sugeng Teguh Santoso, pasal Undang-Undang  No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengamanatkan bahwa setiap  proses pemeriksaan termasuk pemeriksaan di tingkat penyidikan di kepolisian, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas.

Pemukulan terhadap para terdakwa waktu pemeriksaan di kepolian merupakan penyiksaan atau torture.

“Padahal penyiksaan dalam proses penyidikan dilarang dan tidak dibenarkan oleh hukum karena merendahkan martabat manusia,” ujarnya.

Hal itu secara tegas diatur dalam pasal 28G ayat 2 UUD 1945, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan, Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Terjadi Perlakuan Rasisme di Kantor Polda Terhadap Orang Asli Papua

Anggota Tim Advokat Orang Asli Papua (OAP) Frederika Korain mengungkapkan, rasisme terhadap OAP, ternyata tidak hanya terjadi di Surabaya dan Malang yang memicu aksi protes ribuan masyarakat.

Terdakwa Y dalam persidangan mengatakan bahkan pada saat diperiksa di Polda Papua, oknum anggota kepolisian menyebutnya dengan kata-kata “monyet”. “Manusia itu secitra dan serupa dengan Allah. Tidak pantas kami disamakan dengan monyet,” ungkap terdakwa Y.

Sementara itu, beberapa terdakwa mengaku, keikutsertaan mereka dalam aksi unjuk rasa menolak rasisme terhadap OAP, semata-mata karena inisiatif sendiri.

“Mereka merasa harus melakukan protes atas perendahan harkat dan martabat Orang Asli Papua,” ujar Frederika Korain.

Aksi unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusiia (HAM) yaitu hak menyampaikan dan menyatakan pendapat di muka umum  yang dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

Frederika Korain juga mengungkapkan adanya rekayasa dalam proses pendampingan yang dirangkai dengan tindakan oknum advokat yang melegalkan kekerasan kepada para terdakwa.

Di sisi lain, karena para terdakwa dijerat dengan pasal yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun, maka penyidik telah menunjuk advokat untuk memberi bantuan hukum.

“Ironisnya, para terdakwa mengaku belum pernah bertemu dengan advokat yang ditunjuk tersebut,” ujarnya.

Misalnya, saat terdakwa M mengaku surat kuasa ditandatangani karena disuruh oleh penyidik dan tidak pernah bertemu dengan advokat yang ditunjuk itu, alih-alih mendapat bantuan hukum.

“Pada saat pemeriksaan, tidak pernah didampingi advokat tetapi dalam BAP terdapat tandatangan advokat yang bernama Charirul Fahru Siregar SH,” katanya.

Menurut Frederika Korain, sikap advokat yang seolah-olah mendampingi para terdakwa, menunjukkan sikap yang tidak profesional dan melegalkan kekerasan terhadap para terdakwa selama proses pemeriksaan.

Dia menegaskan, Penyidik Polda Papua mengabaikan hak para terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Padahal hak mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara yang menghadapi proses hukum.

“Sehingga dengan demikian kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang menghadapi proses hukum,” ujarnya.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 18 ayat 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga Pasal 14 ayat 3 huruf d UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Hentikan Rasisme Terhadap Orang Papua Asli

Dengan fakta-fakta itu, anggota Tim Advokat Orang Asli Papua (OAP) Aloysius Renwarin mendesak  agar Kepala Kepolisian Daerah Papua mengusut pelaku kekerasan dan penyiksaan terhadap para terdakwa dalam proses pemeriksaan.

“Sebab tidak mencerminkan sikap kepolisian yang melayani, melindung dan mengayomi masyarakat. Merendahkan dan melecehkan instistusi kepolisian serta melanggar hukum dan hak asasi manusia. Hal ini juga merendahkan martabat para terdakwa,” ujar Aloysius.

Kemudian, dilanjutkan Aloysius, Kepala Kepolisian Daerah Papua juga harus memberi sanksi yang tegas, berupa pemecatan terhadap oknum anggota kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan dan bersikap rasis terhadap para terdakwa.

“Tim Advokat OAP akan menempuh upaya hukum dan mengadukan advokat itu kepada Dewan Kehormatan,karena bertindak seolah-olah mendampingi para terdakwa, namun faktanya tidak,” ujarnya.

Tim Advokat Orang Asli Papua (OAP)  juga meminta majelis hakim untuk membebaskan dan memulihkan nama baik para terdakwa dari segala tuntutan hukum.

“Mendesak Komnas HAM melakukan investigasi dan menyikapi atas terjadinya kekerasan dan penyiksaan terhadap para terdakwa dalam proses pemeriksaan di Polda Papua,” ujar Aloysius.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*