Breaking News

Di Toba, Proyek Destinasi Wisatanya Jokowi Matikan Rakyat

Di Toba, Proyek Destinasi Wisatanya Jokowi Matikan Rakyat. Di Toba, Proyek Destinasi Wisatanya Jokowi Matikan Rakyat.

Aksi penolakan terhadap kehadiran proyek yang digelar oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) di Kawasan Danau Toba (KDT) mesti dilakukan, dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Kehadiran proyek yang ditaksir bernilai triliunan rupiah itu bukan menghidupkan masyarakat sekitar KDT, malah mematikan.

Berbagai bentuk aksi protes telah dilakukan warga Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk mempertahankan hak atas tanahnya dari penguasaaan dan perampasan. Termasuk aksi yang menghebohkan, yakni aksi buka baju yang dilakukan sejumlah kaum ibu dan nenek-nenek untuk menolak masuknya kekerasan dan upaya menguasai lahan mereka di daerah itu.

Sesepuh Warga Sigapiton, Rasmi Sinaga menyampaikan, proyek pengembangan Pariwisata Danau Toba yang dilakukan BPODT, telah merapas tanah adat serta sumber mata air milik masyarakat Desa Sigapiton, Ajibata, Toba Samosir, Sumatera Utara.

Danau Toba yang ditetapkan pemerintah sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai New Bali, hendak dikelola dengan cara-cara pemaksaan dan brutal oleh BPODT. Masyarakat Sigapiton mengaku terus berseteru dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).

“Tanah persawahan penting bagi Sigapiton, kalau ada bangunan kami mati, tidak ada air, tidak ada tempat bertani,”  ujar sesepuh warga Sigapiton, Rasmi Sinaga, Senin (16/09/2019).

BPODT disebut melakukan penyerobotan lahan milik warga Desa Sigapiton. Lahan milik warga dipasangi patok, tanpa pemberitahuan untuk dibangun bangunan milik BPODT.

Manogi Sirait, warga Sigapiton lainnya, mengatakan, pada lahan yang diserobot BPODT terdapat sumber mata air untuk pengairan sawah milik warga desa.

“Saat ini kondisinya mengkhawatirkan karena sudah tercemar,” ujar Magoni Sirait.

Jika masih dipaksakan, menurut dia, maka BPODT dan pemerintah, bersengaja membunuh dan mematikan warga di Kawasan Danau Toba. “Mate nama hami. (Kami akan dibunuh), perlahan,” ujarnya.

Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Delima Silalahi menjelaskan, pada Kamis 12 September 2019, BPODT mengirim alat berat ke Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir. BPODT bermaksud membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali. Sepanjang 1900 meter dan lebar 18 meter.

Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Tob (KDT). “Bersama dengan alat berat, BPODT mengajak aparat keamanan. Seratusan Masyarakat Adat Sigapiton, bersama KSPPM, menghadang upaya memasukan alat-alat berat yang akan menggilas dan mengangkangi hak-hak masyarakat atas tanah dan hutannya,” beber Delima.

Bentrokan tak terhindarkan. Salah satu staf KSPPM yang ikut mendampingi masyarakat dipukul aparat dan mengalami luka di bagian mata kiri. Masyarakat terus bertahan sekalipun di bawah ancaman kekerasan yang bisa tampil dalam bentuk yang lebih kasar.

“Kejadian ini tidak bisa diterima dan perlu diwartakan seterang-terangnya kepada semua pihak,” cetus Delima.

Pertama, pembangunan pariwisata adalah gagasan Presiden Jokowi yang sangat memperhatikan masa depan peningkatan kesejahteraan masyarakat di KDT.

Tapi, sepanjang yang diketahui, Presiden Jokowi tampaknya tidak pernah memerintahkan mengirim aparat keamanan, apalagi sampai melakukan tindakan pemukulan.

“Sangat perlu dipertanyakan secara sangat serius dan secara public. Apakah tindakan yang dilakukan BPODT adalah cara unik lembaga ini memahami dan menginterpretasi apa yang dimaksudkan Presiden Jokowi dengan membangun Pariwisata?” tanyanya.

Kedua, yang jauh lebih berbahaya, tindakan yang dilakukan BPODT membangkitkan kembali memori publik, tentang perilaku yang umumnya dilakukan Pemerintah saat akan membangun.

BPODT tampaknya sedang meminjam repertoire of action yang dimiliki rezim politik Orde Baru dalam melakukan pembangunan. Yakni menggunakan cara-cara militeristik atas nama pembangunan.

“Sudah tentu Pemerintahan ini bukan Rezim Orde Baru. Juga bukan rezim yang bertumpu pada kekerasan. Tapi tindakan BPODT sedang menegaskan sebaliknya,” ujar Delima.

BPODT sedang membawa pemerintahan ini kembali ke masa-masa kelam Orde Baru. Ketika pembangunan juseru berujung dengan pemukulan aparat terhadap warga. Penangkapan terhadap para pemrotes dan intimidasi secara sistematis.

Ketiga, dua hal yang disebutkan di atas, membuat legitimasi dan justifikasi terhadap keberadaan BPODT perlu dipertanyakan kembali.

Bukan saja lembaga ini sama sekali belum menampakkan tanda-tanda memajukan pariwisata setelah lebih dari dua tahun beroperasi, malah menimbulkan ketegangan di masyarakat, memantik banyak konflik, dan yang terakhir mempraktekan kekerasan secara terbuka.

“Sementara lembaga ini beroperasi dengan uang negara yang bersumber salah satunya dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Termasuk masyarakat di Sigapiton, yang akan sedang diserobot tanahnya dan diperlakukan dengan kekerasan,” ujar Delima Silalahi.

Keempat, pemukulan terhadap aktivis KSPPM, apapun alasannya perlu diproses secara hukum. Bahkan, kehadiran aparat keamanan dalam keseluruhan upaya BPODT memasukan alat-alat berat, perlu dipertanyakan secara serius.

“Untuk apa membawa aparat keamanan jika konon kabarnya niatnya demi kebaikan masyarakat setempat? Bukankah membawa-bawa aparat bersumber dari kecurigaan terhadap masyarakat dan berlandaskan keyakinan di bawah sadar bahwa tindakan membawa alat berat adalah tindakan yang sifatnya sepihak? Bukankah juga semua peristiwa ini hanya menegaskan betapa pada dasarnya semua berbasiskan pada paksaan?” cetusnya.

Ironinya, kata dia, oleh lembaga yang begitu yakin sedang membawa kemaslahatan kepada masyarakat yang hak-haknya justru sedang diinjak-injak.

Pembangunan industri pariwisata di Desa Sigapiton, , Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, diwarnai kericuhan, Kamis (12/9/2019).

Aparat bentrok dengan Masyarakat Adat Raja Na Opat Sigapiton hingga ada warga yang pingsan dan terluka.

Kejadian berawal saat alat berat BPODT masuk ke lahan yang diduduki ratusan warga. Alat berat itu difungsikan untuk membuka jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1,9 km dan lebar 18 meter. Warga menolak hingga terjadi bentrok dengan aparat di lokasi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*