Breaking News

Di Tangan Jokowi, 59 Tahun Perjuangan Reforma Agraria Gagal, Peringati Hari Tani Nasional, Ribuan Petani Akan Turun Ke Jalan; Hentikan Kekerasan Kepada Petani, Lakukan Reformasi Agraria Total

Di Tangan Jokowi, 59 Tahun Perjuangan Reforma Agraria Gagal, Peringati Hari Tani Nasional, Ribuan Petani Akan Turun Ke Jalan; Hentikan Kekerasan Kepada Petani, Lakukan Reformasi Agraria Total. Di Tangan Jokowi, 59 Tahun Perjuangan Reforma Agraria Gagal, Peringati Hari Tani Nasional, Ribuan Petani Akan Turun Ke Jalan; Hentikan Kekerasan Kepada Petani, Lakukan Reformasi Agraria Total.

Selama 59 tahun perjuangan mewujudkan Reforma Agraria, tadinya berharap aka nada perbaikan nyata di era Pemerintahan Joko Widodo yang pertama. Ternyata, sama saja, reforma agrarian yang diterapkan penuh dagelan. Program ini gagal di tangan Joko Widodo.

Hal itu dinyatakan Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Menuju Hari Tani Nasional (HTN) 2019, dalam konperensi persnya, Minggu (22/09/2019).

Koordinator Umum Komite Nasional Pembaruan Agraria Menuju Hari Tani Nasional, Dewi Kartika menegaskan, hingga akhir periode pemerintahan 2014-2019, realisasi Reforma Agraria tidak berhasil dijalankan.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ini menekankan, hak-hak petani atas tanah masih diabaikan. Janji redistribusi tanah 9 juta hektar, penyelesaian konflik agraria dan perbaikan ekonomi serta produksi petani dalam kerangka reforma agraria, tak kunjung diterima petani.

“Bahkan yang paling mengecewakan, agenda reforma agraria yang diperjuangkan 59 tahun oleh petani dan gerakan reforma agraria telah diselewengkan oleh pemerintah. Meski masukan dan kritik telah berulangkali disampaikan dan diingatkan dalam 5 tahun terakhir ini,” tuturnya.

Perempuan yang menjadi Koordinator Umum Hari Tani Nasional (HTN) 2019 ini menegaskan lagi, pemerintah tetap mempertontonkan kekeliruan atas reforma agraria tersebut kepada masyarakat luas. Lima tahun membiarkan krisis agraria yang dialami kaum tani Indonesia tidak diatasi secara serius.

Di banyak tempat, lanjut Dewi Kartika, tanah-tanah petani, wilayahwilayah adat, kampung nelayan, tanah garapan buruh tani, dan rakyat miskin lainnya diambil alih secara paksa, secara sepihak oleh pemerintah. Diambil secara paksa oleh perusahaan yang juga dilegitimasi oleh keputusan pemerintah.

“Bahkan, tetap menggunakan cara-cara lama. Melibatkan tentara dan polisi untuk merepresi dan menggusur tanah masyaraka. Dengan mengatasnamakan pembangunan atau proyek strategis nasional,” cetusnya.

Senada dengan Dewi, Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustina mengatakan, di tengah situasi krisis agraria saat ini, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertontonan kejar setoran, dengan mengesahkan sejumlah Undang-Undang yang anti-rakyat.

“Seolah belum genap penderitaan petani dan rakyat kecil, masih harus ditambah dengan pembahasan RUU Pertanahan,” terangnya.

Agustina menerangkan, berbulan-bulan pihaknya bersama serikat-serikat petani dan organisasi masyarakat adat telah menyampaikan masukan dan usulan pembatalan rencana pengesahan RUU Pertanahan.

Nyatanya, bukan RUU yang memastikan reforma agraria berjalan sesuai harapan rakyat, sehingga pemenuhan hak rakyat atas tanah dapat terwujud.

“Justru RUU Pertanahan mengatur cara negara mengamputasi hak konstitusi agraria petani dan setiap warga negara Indonesia,” jelas Agustina.

Dia menegaskan, tontonan kejar target RUU dan revisi UU yang anti rakyat juga dilakukan melalui UU MD3, UU KPK, UU SDA.

Beberapa hari ke depan DPR akan mengesahkan RUU KUHP, RUU Perkoperasian, RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan revisi UU Ketenagakerjaan dimana RUU.

“Revisi-revisi Undang-Undang tersebut sama sekali tidak memberikan keadilan untuk rakyat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad Nurruddin menyampaikan, dalam momentum Peringatan Hari Tani Nasional 2019 (HTN 2019), yang akan jatuh pada Hari Selasa, 24 September 2019, sebanyak 76 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar aksi turun ke jalan, yang difokuskan di Jakarta dan berbagai provinsi dan kabupaten.

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) ini  terdiri dari organisasi petani, organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan, organisasi buruh, organisasi perempuan, dan NGO.

“Kita mengajak kepada masyarakat Indonesia agar turut bergabung dalam Peringatan HTN 2019 yang akan dipusatkan di Jakarta dan di berbagai provinsi serta kabupaten,” ujar Nurruddin.

Dia menjelaskan, ribuan massa petani dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan perwakilan petani dari Bali, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan akan melakukan aksi peringatan HTN 2019 di Jakarta.

“Petani akan menyampaikan aspirasinya, sekaligus menagih janji pemerintah di dua titik, yakni Istana Negara dan Gedung MPR DPR RI,” ujarnya.

Selain puncak peringatan HTN di Jakarta, puluhan ribu petani bersama organisasi taninya dan jaringan masyarakat sipil lainnya juga akan memperingati HTN pada 23-24 September 2019.

Nurruddin mengatakan, KNPA akan melakukan peringatan HTN 2019 di sejumlah daerah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawaesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah.

Pada peringatan kali ini, lanjutnya, setidaknya ada 5 masalah pokok petani yang akan disampaikan. Masalah-masalah pokok petani itu juga akan digugat kepada Pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan DPR RI, lewat Ketua MPR dan DPR RI.

Pertama, macetnya pelaksanaan reforma agraria yang telah dimandatkan Konstitusi, TAP MPR No. IX/2001, UUPA 1960, termasuk Evaluasi Satu Tahun Perpres Reforma Agraria,” ujarnya.

Kedua, pengabaian penyelesaikan konflik agraria struktural di semua sektor. Tiga, perampasan tanah, penggusuran serta kriminalisasi yang masih dialami petani.

Empat, RUU Pertanahan yang berwatak liberal, sehingga tidak berpihak kepada petani, bahkan membahayakan petani dan rakyat kecil lainnya, termasuk masalah RUU dan revisi UU lainnya yang anti rakyat.

Lima, Kebijakan ekonomi, pertanian dan peraturan hukum yang pro-korporasi dan menyengsarakan rakyat.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nurhidayati yang juga bagian dari KNPA menyampaikan, semua pihak, terutama gerakan sosial lainnya, organisasi masyarakat sipil, masyarakat luas, dan kawan-kawan semua diajak untuk mendukung perjuangan petani, lewat peringatan HTN 2019.

“Mari kita ingatkan janji reforma agrarian. Dan memastikan pembatalan pengesahan RUU Pertanahan, karena akan merugikan petani, masyarakat adat, perempuan, dan seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) terdiri dari KPA, SPP, STI, SPM, P2B, BPRPI, SPB, SPM, FPPB, STIP, SETAM, HITAMBARA, STKS, LKM Liku Dengen, KSPPM, STT, STSP, PPC, AMAN, WALHI, API, KPBI, KSN, SPRI, IHCS, SPR, HUMA, JKPP, SP, KRKP, BRWA, KPRI, SW, IGJ, Sains, RMI, PUSAKA, Bina Desa, Tuk-Indonesia, FIELD, Lokataru, FPPI, FUTASI, SPSB, PPSS, PPJ, SPB, StaB, SneB, SPS, Jaka Tani, FARMACI, FPPMG, SEPETAK, FPMR, RTI, SPPQT, ORTAJA, FPPK, FPKKS, SEKTI, PPAB, SPL, SPGB, STS, KTSPB, PRS, Lembaga Adat Adati Totongano Wonua Kampo Hukaea-laea, Lembaga Adat Sarano Wonua,  FMTNW Angata, Forma Tani, APMMP, SNTP, STS, SPM, SEMPRO.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*