Di Rakernis Kejaksaan Agung, Jampidus Ngomongin Tangkapan Yang Besar-Besar

Di Rakernis Kejaksaan Agung, Jampidus Ngomongin Tangkapan Yang Besar-Besar.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) M Adi Toegarisman mengingatkan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk mencanangkan pemberantasan perkara kasus korupsi besar atau big fish.

“Dari Rakernis pokok mendasar fundamental pertama di Pidsus mencanangkan penanganan perkara korupsi yang berkualitas. Teknis penangan perkara dituntut kapabilitas, maksimal dan harus luar biasa,” kata Adi Togarisman kepada wartawan disela-sela acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pidsus tahun 2019, di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (27/02/2019).

Dia menekankan pemberantasan korupsi di masa mendatang harus tuntas mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi. Sehingga tidak meninggalkan sisa perkara.

“Kita mendorong penanganan perkara Pidsus itu big fish (perkara besar), kerugian Negara besar pelaku yang mempunyai nama dan itu harus tuntas mulai lid, dik, tut sampai eksekusi,” ujarnya.

Untuk Rakernis bidang Pidsus tahun 2019 yang berlangsung dua hari dengan bertemakan “Meneguhkan Komitmen Peningkatan Profesionalitas dan Integritas dalam Menjalankan Tupoksi Untuk Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Bebas Korupsi” di buka oleh Wakil Jaksa Agung Arminsyah mewakili Jaksa Agung HM Prasetyo.

Jaksa Agung sebagaimana disampaikan Arminsyah menegaskan Rakernis bidang Pidsus sebagai suatu bentuk komitmen, kesungguhan, kesiapan dan ikhtiar untuk melakukan Perbaikan, Pembenahan dan Penyempurnaan (P3) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat benar-benar mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya sekadar berkualitas tetapi juga mampu menghadirkan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pencari keadilan.

Korps Adhyaksa, kata Arminsyah telah menetapkan kebijakan pola penanganan perkara secara berkualitas sesuai dengan Surat JAM Pidsus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018, yang tidak sekadar memperbanyak kuantitas penanganan perkara semata melainkan menyasar pada kasus-kasus the big fish yang mengakibatkan kerugian Negara yang cukup besar.

“Melibatkan para pelaku intelektual termasuk penerima manfaat dari suatu kejahatan (beneficial ownership), baik yang dilakukan subjek hukum manusia maupun subjek hukum korporasi,” katanya.

Disamping itu, Dia juga menyampaikan apresiasi atas ditetapkannya bidang Tindak Pidana Khusus sebagai satuan kerja pelopor perubahan di lingkungan Kejaksaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Mengapresiasi jajaran jaksa pada pidana Khusus yang telah menerapkan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM,” ujarnya.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan