Breaking News

Di Proses Pemilu Herman Jaya Harefa Lolos Pencalegan, Kok Surat Palsu Bisa Keluar dari Pengadilan?

Di Proses Pemilu Herman Jaya Harefa Lolos Pencalegan, Kok Surat Palsu Bisa Keluar dari Pengadilan? Di Proses Pemilu Herman Jaya Harefa Lolos Pencalegan, Kok Surat Palsu Bisa Keluar dari Pengadilan?

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gabungnya Wartawan Indonesia (DPC GWI) Kepulauan Nias, Loozaro Zebua mengungkapkan, kasus lainnya yang menjerat Herman Jaya Harefa adalah kasus pidana.

Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Nias telah memutuskan Herman Jaya Harefa sebagai terpidana. Kasus pidana itu adalah Nomor 165/Pid.B/2010/PN.GS tanggal 21 Desember 2010 atas nama Herman Jaya Harefa alias herman.

Loozaro Zebua mengungkapkan, Herman Jaya Harefa juga diduga melibatkan petinggi Pengadilan untuk mengeluarkan surat keterangan palsu, terkait status dirinya yang sudah pernah menjadi terpidana.

Dikatakan Lozaro, pertemuan dan percakapan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Mery Donna Tiur Pasaribu dengan Krisman Zebua, yang membahas adanya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana bagi Herman Jaya Harefa, dengan Nomor: 1264/SK/HK/VII/2018/PN.Gst, tanggal 12 Juli 2018, dipergunakan oleh Herman Jaya Harefa sebagai syarat pencalonannya sebagai anggota DPRD Kota Gunungsitoli.

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Mery Donna Tiur Pasaribu mengatakan, surat itu tidak pernah ditekennya. Dia juga memberikan contoh tandatangannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk membuktikan bahwa surat yang dipakai Herman Jaya Harefa itu bukanlah dari dirinya.

“Tanda tangan asli, tetapi cacat prosedur. Dilakukan oleh Pegawai kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Saya sudah memberikan teguran kepada pegawai tersebut. Dan teguran itu sudah kami sampaikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia,” tutur Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Mery Donna Tiur Pasaribu.

Loozaro menyayangkan sikap Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Mery Donna Tiur Pasaribu itu. Yang hanya menegur. Seharusnya, menurut Loozaro, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Mery Donna Tiur Pasaribu melaporkan Herman Jaya Harefa dan kaki tangannya, yang sudah memalsukan dan melakukan tindak pidana pemalsuan atas Surat tersebut.

“Peristiwa itu tidak seharusnya dibiarkan. Sebab, jika hanya begitu, maka tingkat kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada institusi peradilan, khususnya PN Gunungsitoli akan terus menurun,” ujar Loozaro.

Dia meminta Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Mery Donna Tiur Pasaribu segera mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana bagi Herman Jaya Harefa, dengan Nomor: 1264/SK/HK/VII/2018/PN.Gst, tanggal 12 Juli 2018 itu. “Karena telah cacat prosedur. Sebaiknya segera dicabut saja surat itu,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*