Breaking News

Di Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo, PMKRI Waspadai Penghancuran KPK dan Pembungkaman Demokrasi

Di Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo, PMKRI Waspadai Penghancuran KPK dan Pembungkaman Demokrasi. Di Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo, PMKRI Waspadai Penghancuran KPK dan Pembungkaman Demokrasi.

Mahasiswa dan masyarakat Indonesia diingatkan agar waspada dengan pola-pola orde baru yang berupaya menghancurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu anak kandung Gerakan Reformasi 1998.

Jika KPK sudah dilemahkan untuk dihancurkan, maka kehidupan berdemokrasi yang taat hukum pun akan sangat terancam.

Ketua Presidium Gerakan Kemasyarakatan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Germas PP PMKRI) Yohanes Paulus A Zani Namang menyampaikan, pelemahan KPK sebagai langkah awal pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan.

“Kami mengecam segala bentuk tindakan penguasa yang dengan sengaja membunuh kebebasan setiap warga negara dalam ruang-ruang demokratis,” tutur Yohanes Paulus, dalam siaran persnya, Sabtu (21/09/2019).

Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia secara demokratis, telah gagal menunjukan kehendak politiknya dalam upaya penguatan demokrasi dan semangat pemberantasan korupsi di Republik Indonesia.

Bahkan, lanjut Yohanes Paulus, Presiden Joko Widodo tidak berpihak kepada Rakyat Indonesia, terutama setelah menyetujui revisi UU yang sangat berpotensi melemahkan KPK dan semangat demokratisasi. Presiden Joko Widodo kehilangan legitimasinya sebagai seorang presiden di hadapan kepentingan partai politik

“Meminta kepada presiden Joko Widodo untuk membatalkan Revisi UU yang sudah disepakti itu dengan mengeluarkan Perppu terkait.

Dijelaskan dia, pelemahan pemberantasan korupsi itu pun sudah dilakukan lewat undang-undang lainnya yang direvisi.

Dia menyebut, pada Revisi KUHP pasal 604 tentang Tindak Pidana Korupsi, mengurangi masa hukuman pelaku kroupsi menjadi minimal 2 tahun dari semula 4 tahun.

Kemudian, revisi UU Pemasyarakatan pasal 10 tentang Hak Narapidana yang menyebutkan pemberian remisi setelah ada rekomendasi KPK dihapuskan dan diganti dengan pemberian remisi tanpa harus melalui rekomendasi KPK.

Selain itu, revisi UU No 30 tentang KPK sangat berpotensi melemahkan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi di antaranya revisi pasal 46 yang akan membuat KPK kehilangan fungsi sebagai lembaga extraordinary.

“Karena menggunakan aturan yang sama dengan penegak hukum lainnya,” ujar Yohanes Paulus.

Kemudian, revisi pasal 21 menyebabkan Pimpinan KPK kehilangan kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penggeledahan, surat perintah penuntutan, dan surat perintah penangkapan.

Serta, revisi pasal 37b tentang Dewan Pengawas, berpotensi menghambat kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Dan, revisi pasal 37 E yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sedangkan pembungkaman demokrasi, lanjut Yohanes Paulus, terlihat dalam revisi KUHP pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Yang bisa dipenjara paling lama 4 tahun 6 bulan, pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah dapat dipenjara 4 tahun, pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa dapat dipenjara paling lama 4 tahun.

Selanjutnya, ada juga pasal 262 tentang penyiaran berita bohong diancam penjara paling lama 6 tahun, pasal 263 tentang penyiaran berita tidak pasti atau tidak lengkap bakal dipenjara paling lama 2 tahun.

Masih ada pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau Lembaga negara bakal dipenjara paling lama 2 tahun, dan pasal 440 tentang pencemaran orang mati bakal dipenjara selama 9 bulan.

Menurut Yohanes Paulus, dalam sebulan terakhir, Indonesia dikejutkan oleh sikap pemerintah dan DPR yang bergandengan tangan melemahkan semangat pemberantasan korupsi.

Tidak hanya itu, juga tidak ada political will dari penguasa untuk melakukan penguatan terhadap demokrasi.

“Yang terjadi adalah sebaliknya, negara justru membentengi diri dari kritik rakyatnya dengan melakukan revisi beberapa Undang-Undang untuk tujuan itu,” katanya.

Selama kekuasaan Orde Baru, menurut dia lagi, korupsi dan pembelengguan kebebasan setiap warga negara menjadi dua penyakit laten yang memiskinkan bangsa dan negara ini.

Reformasi justru menjadi pintu gerbang bagi bangsa Indonesia keluar dari cengkraman Orde Baru itu, membawa negeri ini kepada alam demokratis yang, idealnya, bebas dari korupsi dan bebas untuk mengeritik kekuasaan yang berpotensi sewenang-wenang.

Namun, usaha untuk benar-benar hidup dalam alam demokratis itu menemui jalan buntu di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Jokowi, pemimpin yang bukan dari elit lama, dipilih karena kedekatannya dengan rakyat, justru menjadi pemimpin yang ingin mengubur demokrasi.

“Jokowi berpretensi menghadirkan bengisnya Orde Baru yang antikritik dan korup itu ke tengah-tengah bangsa Indonesia saat ini. Bisa kita lihat juga bagaimana pemerintah dan DPR, di ujung masa kerjanya, melakukan upaya-upaya serba cepat melemahkan semangat demokrasi,” ujar Yohanes Paulus.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*