Di Papua, Negara Melalui BIN, TNI-Polri dan Milisi Bentukannya di KKB Adalah Teroris Sebenarnya, Pater Bernardus Bofitwos Baru: Jadi, Jangan Asal Nuduh Orang Papua Sesuka Hati, OPM Bukan Teroris

Di Papua, Negara Melalui BIN, TNI-Polri dan Milisi Bentukannya di KKB Adalah Teroris Sebenarnya, Pater Bernardus Bofitwos Baru: Jadi, Jangan Asal Nuduh Orang Papua Sesuka Hati, OPM Bukan Teroris

- in DAERAH, DUNIA, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK
20
0
Di Papua, Negara Melalui BIN, TNI-Polri dan Milisi Bentukannya di KKB Adalah Teroris Sebenarnya, Pater Bernardus Bofitwos Baru: Jadi, Jangan Asal Nuduh Orang Papua Sesuka Hati, OPM Bukan Teroris. - Foto: Pulau Papua.(Net)Di Papua, Negara Melalui BIN, TNI-Polri dan Milisi Bentukannya di KKB Adalah Teroris Sebenarnya, Pater Bernardus Bofitwos Baru: Jadi, Jangan Asal Nuduh Orang Papua Sesuka Hati, OPM Bukan Teroris. - Foto: Pulau Papua.(Net)

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bukanlah teroris. 

Hal itu ditegaskan Direktur Sekretariat KeadilanPerdamaiandan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Ordo Santo Augustinus (OSA), Sorong-Papua Barat, Pater Bernardus Bofitwos Baru, OSA meresponi adanya labelisasi teroris kepada sebagian orang Papua, terutama kepada kelompok yang disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. 

Menurut Pater Bernardus Bofitwos Baru, agar tidak terjebak pada labelisasi terorisme yang disematkan oleh Pemerintah Pusat dan aparaturnyaada baiknya mengulas pengertian dan kedudukan terorisme itu sendiri. 

Bernardus Bofitwos Baru mengatakan, berbagai media masa nasional dan lokal, baik cetak, online maupun TV dan radio, santer memberitakan upaya Negara melalui Badan Intelijen Negara (BIN) memasukkan KKB dan TPN-OPM sebagai organisasi teroris. 

“Tujuan utama kampanye media ini adalah upaya mendiskreditkan dan menuduh sejumlah kelompok perjuangan kemerdekaan Papua, khususnya TPNPB-OPM sebagai teroris,” ujar Pater Bernardus Bofitwos Baru dalam penjelasannya, yang diterima redaksi, Senin (03/05/2021). 

Selain upaya mendiskreditkan dan menuduh, lanjutnya, ada pula upaya melegitimasi operasi militer dan intelijen terhadap para pejuang kemerdekaan Papua yang ada saat ini, khususnya TPNPB-OPM. 

“Ada sejumlah pertanyaan hakiki tentang apa itu terorisme? Apa cara yang digunakan para teroris untuk meraih tujuannya? Apakah tepat kalau kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) disebut kelompok terorisme?” sebutnya. 

Bernardus menuturkan, terorisme adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan di atas pesawat atau sering disebut dengan kejahatan terhadap kemanusiaan  melalui dunia penerbangan (Konvensi Tokyo, 1963). 

Atau kejahatan pembajakan pesawat udara (Konvensi Hague, 1970), atau juga didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan terhadap penerbangan sipil (Konvensi Montreal, 1971). 

Terorisme juga berarti kejahatan yang dilakukan oleh kaum teroris, menggunakan bom atau senjata kimia. Maka terorisme adalah sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, yang mengancam atau berakibat negatif terhadap hak atas hidup (the right to life),  kebebasan (liberty), keamanan seseorang atau sekelompok orang (security of person or group), yang mempunyai implikasi luas bagi keamanan dan perdamaian global. 

Jadi, disimpulkan bahwa terdapat berbagai bentuk definisi terorisme, namun ada dua aspek mendasar yang melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang yang melakukan  aksi teror, yaitu, pertama, cara bertindak dengan menggunakan cara-cara kekerasan (violence) untuk mencapai tujuannya, dan kedua,  kelompok sasarannya adalah semua lapisan masyarakat, tanpa pembedaan. 

“Maka, pengertian terorisme merujuk kepada situasi atau kondisi tertentu yang menyebabkan kerugian, baik materiil maupun non materiil termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang tak dapat dikurangi dalam waktu dan kondisi apa pun,” terangnya. 

Lebih lanjutefek domino kejahatan ini juga akan memberikan ancaman pada stabilitas dan keamananbaik nasional maupun internasional. 

Dalam upaya mempertahankan eksistensinyamenurut Bernardus, para teroris lazimnya menggunakan cara-cara  kekerasan (violence methods) untuk mencapai tujuannya. 

Kelompok teroris tidak biasa menggunakan cara lainapa lagi cara-cara damai (peaceful actionuntuk meraih tujuannya. 

Mereka lebih cenderung menggunakan cara-cara kekerasankejahatan untuk mencapai tujuannya. Cara-cara kekerasan ini diarahkan kepada kelompok sipil atau rakyat banyak, yang tidak bersalah. 

Bernardus melanjutkanberdasarkan definisi dan pengertian terorisme itudapat dikatakan bahwa berbagai Kelompok Perjuangan Papua Merdeka, termasuk TPNPB-OPM pada hakikatnya, tidak dikategorikan sebagai kelompok terorisme. 

“Mengapa? Ada empat faktor yang mengindikasikan, bahwa TPNPB-OPM tidak dikategorikan ke dalam kelompok terorisme,” imbuhnya. 

Keempat faktor tersebut adalah, satu, faktor orientasi politik. TPNPB-OPM adalah sebuah organisasi politik yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, lepas dari NKRI. 

Karena itu, kelompok ini, tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang diarahkan kepada masyarakat sipil demi mencapai tujuannya. 

“Kalau pun ada, hal itu adalah rekayasa pihak militer sendiri untuk mendiskreditkan TPNPB-OPM,” katanya. 

Misalnya, lanjut Bernardus, peristiwa rekayasa pembunuhan di lokasi pertambangan Timika oleh Anthonius Wamang pada tanggal 31 Agustus 2002, rekayasa perang antara suku di Timika, beberapa tahun lalu di Arso, dibentuk kelompok TPNPB-OPM buatan yang dipelihara oleh militer. 

Demikian juga penembakan di Nduga pada tanggal 02 Desember 2018. Peristiwa di Nduga ini masih menyimpan sejumlah misteri di balik motif penembakan 31 pekerja jalan trans Papua tersebut. 

“Kejadian ini sangat ironis dengan kenyataan sebenarnya, yang dialami oleh masyarakat di Papua selama ini,” katanya. 

Banyak orang-orang luar Papua (amberi) dari Maluku, Manado, Jawa, Toraja, Flores, Batak, dan yang lainnya, yang sudah puluhan tahun bekerja dan hidup di wilayah pedalaman Papua dengan aman, damai dan sejahtera. 

“Mereka tidak dilihat sebagai musuh oleh TPNPB-OPM, malahan mereka dijadikan kawan atau sobat mereka,” tuturnya.  

Bagi TPNPB-OPM, lanjutnya lagi, lawan mereka adalah pihak militer. Operasi militer Indonesia terhadap kelompok ini, selalu memakan korban jiwa dari masyarakat sipil. 

Karena TNI Polri menggunakan siasat operasi sapu bersih, tanpa membedakan mana TPNPB-OPM, mana masyarakat biasa. 

Oleh sebab itu, ratusan bahkan ribuan nyawa, baik bayi, anak-anak, perempuan maupun orang-orang tua melayang di moncong senjata militer Indonesia. 

Sejak diadakan Operasi Militer  pada tahun 1962  hingga saat ini, lanjut Bernardus, telah memakan ribuan nyawa orang Papua. 

Oleh karena itu, tersimpan di benak setiap orang Papua, sejumlah pengalaman sejarah memoria passionis atau ingatan penderitaan yang tak terlupakan, yang diwariskan turun-temurun kepada anak cucunya. 

Dua, faktor misi. Misi TPNPB-OPM adalah mengusung misi politik yaitu memperjuangkan pembebasan bagi bangsa West Papua dari penindasan, ketidakadilan, diskriminasi, penipuan dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) secara sewenang-wenang oleh Pemerintah Indonesia dan para investornya, yang selalu di-backing oleh kekuatan militer. 

Ribuan hektar hutan yang merupakan hak milik masyarakat adat, dieksploitasi secara illegal, maupun secara kolusi, nepotisme, sehingga menyebabkan deforestasi yang luas. 

Misalnya, lanjut Bernardus, kasus perusahaan Medco yang membabat habis 169.000 hektar hutan di Kecamatan Animha dan Kaptel di Kabupaten Merauke untuk kepentingan perkebunan pohon Akasia dan eucalyptus. 

Konsesi ini dikenal dengan projek raksasa, kerja sama Pemerintah dengan pihak pengusaha (investor), yang disebut Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). 

Demikian juga dengan pembabatan ribuan hektar hutan untuk proyek kelapa sawit di berbagai Kabupaten di seluruh daratan Papua. 

Misalnya, di Kabupaten Teluk Wandama  sebesar 8.937,39 hektar, di Kabupaten Fak-Fak seluas 25.286,00 hektarKabupaten Maybrat seluas 24.897,17 hektar, dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Tiga, faktor kedudukan. Kedudukan TPNPB-OPM adalah bentuk resistensi perlawanan orang Papua terhadap Pemerintah Indonesia, yang dari sejak semula merebut wilayah Papua secara sepihak, melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang cacat hukum, dan didukung dengan pressure kekuatan militernya. 

Sebagaimana diketahui, sejak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945, Tanah Papua atau yang disebut oleh pemerintah kolonial Belanda Nederlands Nieuw Guniea, masih merupakan wilayah kekuasaan Pemerintah Belanda. 

Atas situasi politik dunia saat itu, khususnya kebangkitan nasionalisme bangsa-bangsa Asia-Afrika, yang diawalinya dengan perang melawan para penjajah untuk mendirikan sebuah Negara yang merdeka, otonom dan berdaulat. 

Kesadaran atas  situasi politik  yang demikian mendorong Pemerintah Belanda memberikan peluang politik kepada rakyat Papua Barat melalui pemilihan Dewan Nieuw Guinea (Nieuw Guinea Raad), tepatnya pada bulan November 1960. 

Dewan Nieuw Guinea adalah sebuah badan perwakilan rakyat yang memiliki fungsi-fungsi legislatif minus hak budget atau anggaran. 

Pemilihan anggota dewan ini berlangsung pada tanggal 18-25 Februari 1961. Dan pada tanggal 5 April 1961 dibentuknya Dewan Rakyat Nieuw Guinea yang beranggotakan 28 orang. 

“Berdasarkan realitas politik pemerintah Belanda yang demikian terhadap orang Papua, semakin memotivasi Soekarno yang telah melepaskan diri dari genggaman penjajah Belanda, menyusun suatu move politik yang bertujuan merebut tanah Papua Barat menjadi wilayah NKRI,” ungkapnya. 

Maka pada tanggal 11 Desember 1961, Presiden Soekarno menginstruksikan kepada Kepala Staf Gabungan untuk segera membentuk Dewan Pertahanan Keamanan (Depertan) yang bertugas untuk merumuskan cara yang paling tepat untuk mengintegrasikan seluruh potensi nasional agar merebut Tanah Papua Barat. 

Akhirnya, Depertan inilah yang memegang kendali Komando Tertinggi (Koti), yang telah mengambil keputusan yang dikenal dengan nama Tri Komando Rakyat (Trikora) di lapangan Alun-Alun Utara Yogyakarta, pada tanggal 19 Desember 1961. 

“Diawali dengan Trikora inilah, kemudian susul-menyusul mobilisasi kekuatan militer untuk berperang melawan Belanda dan juga Rakyat Papua,” ungkapnya. 

Menurut Bernardus, terdapat sejumlah operasi militer Indonesia yang diarahkan untuk menghancurkan kekuatan militer Belanda dan pergerakan politik Orang Papua. 

Keadaan ini memaksa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyikapinya. Maka terlahirlah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa  No. 1752 (XVII), tertanggal 21 September 1962, tentang pembentukan Badan Pelaksana Administrasi Pemerintahan PBB sementara di tanah Papua Barat atau United Nations Temporary Executive Administration (UNTEA). 

Badan ini diserahi  tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan sementara di bawah pengawasan PBB dan menyiapkan jalannya Penentuan Pendapat Rayat (Pepera) atau  Act of Free Choice bagi rakyat Papua Barat.  

Namun kenyataannya, UNTEA tidak mempunyai kekuasaan politik untuk melaksanakan  Pepera. Sebab UNTEA telah menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. 

Utusan khusus PBB yang diserahi tugas untuk mengatur jalannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tersebut adalah Dr Fernando Ortis Sanz, Duta Besar Bolivia untuk PBB. 

“Tetapi kenyataannya Ortis Sanz tidak melaksanakan persiapan secara maksimal. Karena itu, pelaksanaan Pepera ini sepenuhnya diserahkan kepada otoritas Indonesia. Sedangkan perwakilan PBB hanya bertindak sebagai penasihat,” tutur Bernardus. 

Sesuai dengan ketentuan PBB yang bersifat internasional, menetapkan bahwa Penentuan Pendapat Rakyat ini harus diikuti oleh semua orang dewasa, baik pria maupun wanita, menggunakan sistem One Man One Vote (satu orang satu suara) sebagai kebebasan hak pilihnya. 

Tetapi Pemerintah Indonesia tidak menginginkan sistim one man one vote iniPemerintah lebih memilih Pepera (Act of Free Choice) dilaksanakan melalui sistem Many Men One Vote (banyak orang satu suara). 

Menurut merekacara ini lebih sesuai dengan sistem musyawarah yang dianut oleh budaya Indonesia. Suara-suara pemilihan yang dikumpulkan diperoleh dari suara kepala-kepala suku yang mengatasnamakan kelompoknyakarena diintimidasiditerordisuap dan ditakut-takui oleh pihak militer,” bebernya. 

Setelah melalui perdebatan yang sengit di antara kelompok yang pro dan kontra terhadap sahnya Pepera inimaka diputuskan melalui mekanisme voting. 

Voting ini tidak memenuhi 2/3 % suara dari para anggota yang hadirMaka sidang menyepakati bahwa Pepera (Act of Free Choiceharus diulangiNamun Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik menolak dengan alasan tidak ada dana. 

Penolakan ini menghasilkan Nota Diplomatik, yang dimuat dalam resolusi PBB No. 2504 (XXIV) yang mencatat hasil Pepera (Act of Free Choice) tersebut. 

Isi Nota Diplomatik ini yakni, PBB hanya mencacat bahwa pernah diadakan semacam pemilu di Irian Barat atau di bekas wilayah Hindia Belanda. 

“Melalui proses ini, dilihat bahwa orang Papua tidak menjadi subjek sejarah demi masa depannya, melainkan dijadikan objek sejarah oleh Bangsa Indonesia dan kroninya demi kepentingan politik ekonominya,” jelasnya. 

Empat, faktor status.  TPNPB-OPM adalah kelompok berstatus militer. TPNPB-OPM bukan kelompok radikal yang berlandaskan ideologi radikalisme, melainkan kelompok perjuangan untuk menegakkan hak dan martabat orang Papua. 

Karena itumereka melakukan aksi-aksinya dengan menggunakan strategi dan cara militermereka tidak menggunakan strategi dan cara teroris. 

Kelompok sasaran mereka adalah militerbukan sipil (masyarakat biasa). Sedangkan kelompok teroris lazimnya menggunakan strategi dan cara kekerasanterorbom bunuh diri, penyanderaandan lain-lain. 

Kelompok sasarannya adalah semua lapisan masyarakatMenurut Bernardus, TPNPB-OPM tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasanmenyerang semua lapisan masyarakat di Papua atau di wilayah lain di Indonesia ini. 

TPNPB-OPM tidak pernah melakukan bom dan teror di kota-kota di Papua, mau pun di Jawa, Sulawesi, atau di Sumateraatau yang lainnya 

TPNPB-OPM tidak pernah membajak pesawat dari berbagai jenis maskapai penerbangan dan kapal laut, yang membawa ribuan penumpang dari luar Papua,  yang setiap hari masuk ke Papua, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. 

Makasolusi utamanya (main solution) adalah Pemerintah Republik Indonesia harus menjawab tuntutan Orang Papua. 

“Apa tuntutannyaTuntutannya adalah Pemerintah Republik Indonesia harus berdialog dengan Orang Papua tentang pelurusan sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI. Dan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikannya,“ terangnya. 

Jadi, solusinya bukanlah menggunakan pendekatan militer dan intelijen atau pendekatan pembunuhan. Dan bukan pula melalui solusi pembangunan jalan-jalan atau Trans Papua, gedung raksasabandara-bandara besardan lain-lain. 

Karena pendekatan pembangunan  infrastruktur tidak akan menyelesaikan persoalan orang Papua secara menyeluruh,” imbuh Bernardus. 

KemudianBernardus melanjutkanperlu dipertanyakanapakah TPNPB-OPM yang menyamakan dirinya KKB? Siapa yang memberi label KKB? Bukankah itu pihak BIN dan TNI-Polri yang memberi nama KKB? Apakah KKB itu TPNPB-OPM? 

“Dari pengamatan sayakelompok KBB adalah kelompok milisi bentukan BIN, yang dilatih khususdifasilitasi dan dipersenjatai oleh BIN dan TN Polri,” ungkap Bernardus. 

Tujuan utama KKB adalah mengatasnamakan diri TPN-OPM melakukan kekerasan, agar menyeret TPNPB-OPM ke ranah kekerasansehingga dapat digiring ke dalam kelompok teroris. 

Melalui kesaksian masyarakat di lapangan bahwa kelompok KKB adalah kelompok milisi buatan BIN dan TNI Polribukan TPNPB-OPM,” ungkapnya lagi. 

Pembentukan kelompok milisi KKB adalah upaya Negara melalui BIN dan TNI Polri untuk menjatuhkan perjuangan murni TPNPB-OPM. 

Selain secara kasat mata dapat diamati bahwa pihak BIN dan TNI Polri tidak mampu lagi menghadapi perjuangan TPN-OPM. 

“Dan juga ketidakmampuan Negara menyelesaikan konflik politik berkepanjangan di tanah Papua,” ujarnya. 

Bernardus melanjutkanupaya Pemerintah memberikan label teroris kepada TPN-OPM dapat dilihat sebagai ketidakmampuan Pemerintah menjawab tuntutan Orang Papua untuk menyelesaikan konflik politik di Papua melalui jalan dialog atau perundingan damai. 

Cara memberi label teroris kepada TPNPB-OPM adalah cara penyelesaian yang tidak mencerminkan kebijakan politik bermartabat dari para Pemimpin Negara ini, mulai dari Presiden, para pemimpin politikpetinggi TNI Polri dan lain-lain. 

Dikatakan Bernardusdengan cara rekayasapembentukan kelompok milisi atau KBB yang difasilitasi dan diberi kemudahan dengan mengatasnamakan TPNPB-OPM, melakukan kekerasan kepada masyarakat sipil adalah cara yang tidak bermartabat dan tidak berperikemanusiaan. 

Prinsip perikemanusiaan atau HAM, konflik tidak dapat diselesaikan dengan konflik tetapi diselesaikan melalui dialog atau perundingan damai,” ujarnya. 

Sehinggadipertanyakan mengapa Pemerintah takut melakukan dialog atau perundingan damai dengan Orang Papua agar konflik ini diakhiri? 

Orang Papua terus menyerukan kepada Pemerintah agar berdialog dengan Orang Papua, supaya menemukan solusi bermartabat menyelesaikan konflik ini. Tetapi Pemerintah Pusat tidak mau mendengarkan dan malah mengabaikannya saja. 

Dengan demikianmenurut Bernardus, yang sesungguhnya teroris adalah Negara sendirimelalui tindakan brutal para aparatnya terutama TNI Polri, yang telah membunuh masyarakat sipil Papua, dari anak-anakibu-ibukaum muda, hingga tokoh-tokoh politiknya. 

Bukan TPNPB-OPM yang terorismelainkan KKB-lah yang terorisKelompok Kriminal Bersenjata atau KBB itu siapakalau bukan milisi bentukan BIN dan TNI Polri. Kalau begitu siapa yang terorisBerarti BIN, TNI Polri yang justru teroris,” tandas Pater Bernardus Bofitwos Baru, OSA.(J-RO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Setelah Labelisasi Terorisme KKB, Masyarakat Papua Semakin Dirundung Ketakutan

Telah dibaca: 4 Masyarakat Papua mengalami ketakutan yang