Di Era Gubernur Anies Ini Penggusuran Nelayan Masih Terus Terjadi, Amuk Bahari Tolak RZWP3K Jakarta

Di Era Gubernur Anies Ini Penggusuran Nelayan Masih Terus Terjadi, Amuk Bahari Tolak RZWP3K Jakarta.
Di Era Gubernur Anies Ini Penggusuran Nelayan Masih Terus Terjadi, Amuk Bahari Tolak RZWP3K Jakarta.

Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan Bahari (Amuk Bahari) menyatakan menolak penerbitan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Perda RZWP3K) Provinsi DKI Jakarta.

Alasannya, sampai kini, proses penggusuran terhadap nelayan masih terus berlanjut. Juga, proses perampasan hak hidup nelayan dan perempuan nelayan tidak kunjung berhenti.

Rio, salah seorang juru bicara dari Nelayan Muara Angke menyatakan, proyek pembangunan break water di Muara Angke harus dihentikan.

Dia menegaskan, proyek itu tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). “Dan kini wilayah itu tidak diperuntukkan bagi kepentingan nelayan kecil,” tutur Rio, dalam siaran pers bersama Amuk Bahari, Selasa (06/08/2019).

Menurut dia, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta, beserta dinas-dinas terkait, harus segera menghentikan pembangunan dermaga. Sebab, pembangunan yang sedang berlangsung sangat mengganggu aktivitas nelayan.

“Terutama menganggu untuk bongkar muat hasil tangkapan kerang hijau dan semakin menyulitkan nelayan untuk menambatkan perahu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke (KNT Muara Angke) Iwan Carmidi mendesak, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta dan dinas-dinas terkait untuk tidak melanjutkan pembahasan Perda RZWP3K DKI Jakarta.

“Masyarakat Muara Angke menolak rencana penggusuran. Menolak direlokasi ke rumah susun di Pengasinan,” ujar Iwan Carmidi.

Koordinator Masyarakat Untuk Kedaulatan Bahari (Amuk Bahari) Fikerman Saragih menegaskan, penolakan terhadap RZWP3K DKI Jakarta itu dikarenakan tidak memberikan pengakuan atas ruang hidup nelayan tradisional dan masyarakat pesisir di Provinsi DKI.

“Khususnya di Muara Angke, Dadap dan Kamal Muara,” ujar Fikerman.

Tuntutan Aliansi itu pun sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat, yaitu kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beserta Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin.

Tuntutan yang sama, lanjut Fikerman, juga sudah dilayangkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gubernur DKI Jakarta, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Kelutan Perikanan (Dinas KPKP) DKI Jakarta.

“Batalkan Ranperda RZWP3K Provinsi DKI Jakarta. Negara harus mengakui ruang hidup nelayan tradisional dan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Lebih lanjut, aktivis nelayan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) ini, sejauh ini pihak KKP melalui Peraturan Menteri No. 23/PERMEN-KP/2016, aktif mendorong Perda RZWP3K.

Namun, hasilnya ada 13 provinsi lainnya yang masih membahas dan mendiskusikan Rancangan Perda Zonasi ini.

“Baik Perda yang telah disahkan, maupun Perda yang tengah dibahas di sejumlah provinsi, terbukti menciptakan permasalahan bagi masyarakat,” ujar Fikerman.

Permasalahan yang terjadi yakni perampasan ruang hidup untuk masyarakat pesisir dan melegalkan pembangunan ekstraktif di wilayah laut, seperti reklamasi dan pembangunan tanggul pantai atau laut.

Dia menyampaikan, jelang Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengutarakan rencana untuk melakukan upacara di Pulau D, Teluk Jakarta.

Pulau D merupakan salah satu dari empat pulau yang tidak dibatalkan oleh Gubernur Anies Baswedan, menyusul Pemprov DKI Jakarta menerbitkan 1000 IMB di Pulau D yang tidak memiliki alas hukum.

Menurut Fikerman, nelayan dan Perempuan Nelayan melihat, terbitnya 1000 IMB di Pulau D adalah pelecehan bagi konstitusi masyarakat bahari yang berada di Teluk Jakarta dan sudah tinggal dari generasi ke generasi.

“Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta berniat untuk merelokasi masyarakat dan nelayan Muara Angke ke rumah susun di Pengasinan. Itu akan membuat nelayan dan perempuan nelayan semakin jauh dari sumber penghidupannya,” tuturnya.

Hal ini senada dengan kebijakan yang ada di dalam Ranperda RZWP3K DKI Jakarta yang tidak mengalokasikan pemukiman nelayan di wilayah pesisir Muara Angke.

Lebih dari 25 ribu nelayan di DKI Jakarta terancam digusur. Hal ini, juga karena di dalam Ranperda RZWP3K DKI Jakarta tidak mengakui dan memberikan alokasi ruang bagi pemukiman nelayan.

“Mirisnya, Ranperda RZWP3K DKI Jakarta mengalokasikan pemukiman non-nelayan seluas 70 hektar di wilayah Penjaringan, khususnya di kawasan elit Pantai Mutiara,” terang Fikerman.

Pada saat yang sama, pemukiman nelayan di Kamal Muara dialokasikan untuk Kawasan Industri maritim.

Perda Zonasi DKI Jakarta akan menjadi menjadi alat legitimasi untuk proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Lebih jauh, Muara Angke yang asalnya kawasan pemukiman nelayan akan dijadikan kawasan pelabuhan. Di wilayah itu juga akan dibangun break water, dan pembangunan dermaga baru Kali Adem banyak meresahkan dan mengganggu aktivitas nelayan.

“Dampak dari pembangunan dermaga baru tersebut adalah terganggu serta semakin sulitnya nelayan beraktivitas untuk bongkar muat kerang hasil tangkapan,” ujarnya.

Berkaca dari kondisi-kondisi itulah, Amuk Bahari menuntut PemerintahPusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mendengarkan tuntutan mereka.

Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan Bahari (Amuk Bahari) sendiri terdiri dari gabungan organisasi sosial yakni Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jakarta (Walhi Jakarta),  Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Indonesian Center for Environmental Law (Icel), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Komunitas Nelayan Tradisional Dadap, Komunitas Nelayan Tradisional Kamal Muara, Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke, Forum Peduli Pulau Pari, Forest Watch Indonesia (FWI), Solidaritas Perempuan Jabodetabek, Paguyuban Nelayan Bayah, Gerak Lawan, Koalisi Rakyat untuk hak atas Air (KRuHA), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Komite Nasional Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)  dan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Banten (LBH-Rakyat Banten).(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan