Breaking News

Dewas Belum Pro Aktif Lakukan Pengawasan Layanan BPJS Kesehatan

Masih Jam Kerja Kok Pelayanan BPJS Kesehatan di Faskes Sudah Tutup

Masih Jam Kerja Kok Pelayanan BPJS Kesehatan di Faskes Sudah Tutup, Dewas Belum Pro Aktif Lakukan Pengawasan. Masih Jam Kerja Kok Pelayanan BPJS Kesehatan di Faskes Sudah Tutup, Dewas Belum Pro Aktif Lakukan Pengawasan.

Maraknya Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang tutup di jam kerja, sehingga meniadakan pelayanan BPJS Kesehatan maupun rujukan di daerah, membuat kinerja Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Dewas BPJS Kesehatan) dipertanyakan.

Seharusnya, peran dan fungsi Dewas BPJS Kesehatan nyata melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Faskes yang tidak memberikan pelayanan BPJS Kesehatan.

Ketua Departemen Lobby Dan Humas Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Andy William Sinaga mengatakan, BPJS Kesehatan perlu melakukan reformasi total pelayanan. Mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Seharusnya BPJS Kesehatan memberikan pelayanan selama 24 jam setiap hari. Karena  penyakit kapan saja bisa menimpa setiap saat, tanpa melihat waktu dan tempat,” ujar Andy William Sinaga, Rabu (11/09/2019).

Lebih lanjut, Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) ini menegaskan, apalagi dalam waktu dekat akan ada rencana kenaikan iuran  BPJS Kesehatan, maka perlu sekali adanya peningkatan kualitas  pelayanan BPJS Kesehatan terhadap setiap peserta, terutama peserta mandiri atau bukan penerima upah (PBPU).

Dia menghimbau kepada setiap peserta BPJS Kesehatan agar juga aktif melaporkan ke Dewas BPJS apabila menemukan dan mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan yang buruk.

Seperti adanya antrian panjang peserta BPJS Kesehatan ketika akan diperiksa oleh dokter, serta tidak ada lagi antrian lama untuk mendapatkan layanan operasi.

“Bila ada temuan layanan buruk tersebut segera laporkan kepada Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.  Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dalam hal ini DJSN diharapkan juga harus konsisten melakukan pengawasan ke kantor-kantor  cabang BPJS Kesehatan berkaitan dengan layanannya agar kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan semakin meningkat,” tuturnya.

Andy William menegaskan, anggota Dewan Jaminan Sosial (DJSN) bersama-sama pemerintah, seharusnya lebih sering melakukan pengawasan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Terutama di tingkat faskes pertama, seperti klinik dan Puskesmas. Juga di  faskes kedua yakni rumah sakit, serta apotik apotik sebagai penyedia obat obatan.

Di Puskesmas Kartini sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Jalan Dahlia Pematangsiantar, pelayanan BPJS Kesehatan berhenti di jam operasional kerja. Kejadiannya, pada Senin, 9 September 2019, sejak sekitar Pukul 12.00 WIB sudah tidak melayani  peserta BPJS Kesehatan maupun layanan  rujukan.

Beberapa pegawai dan petugas Puskesmas Kartini mengatakan, layanan BPJS Kesehatan  maupun layanan rujukan sudah tutup pada jam 12.00 dan dipersilahkan untuk datang keesokan hari.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar, Corry Manurung mengatakan, layanan BPJS Kesehatan dan layanan rujukan tidak ada pembatasan waktu layanan. Sehingga, tidak boleh tutup pada jam 12 siang seperti itu.

“Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) sesuai dengan jam kerja,” tegasnya.

Puskesmas Kartini menolak memberikan layanan BPJS Kesehatan dan rujukan, karena sudah tutup pada jam operasional.

Ketika dikonfirmasi wartawan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dr Ronal Saragih belum memberikan tanggapan atas kondisi itu.(Apul Iskandar)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*