Breaking News

Dewan Buruh Nasional Tolak Revisi Undang Undang Ketenagakerjaan

Presiden Jokowi Juga Diminta Sehatkan Dulu BPJS Kesehatan

Dewan Buruh Nasional Tolak Revisi Undang Undang Ketenagakerjaan, Presiden Jokowi Juga Diminta Sehatkan Dulu BPJS Kesehatan. Dewan Buruh Nasional Tolak Revisi Undang Undang Ketenagakerjaan, Presiden Jokowi Juga Diminta Sehatkan Dulu BPJS Kesehatan.

Sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Dewan Buruh Nasional menyatakan menolak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, para organisasi buruh yang terdiri dari (K)Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ‘92 (FSBSI’92) itu menyatakan, BPJS Kesehatan sedang mengalami sakit parah.

Karena itu, Presiden Joko Widodo diminta segera menyehatkan BPJS Kesehatan dengan segera. Setelah sehat, barulah bisa bicara kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ketua Umum DPP SBSI, Prof Dr Muchtar Pakpahan menyampaikan, mereka yang tergabung dalam Dewan Buruh Nasional itu mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang rencana Revisi UU No 13 Tahun 2003.

“Kami, Serikat-Serikat Pekerja dan Buruh Nasional melakukan pertemuan pada hari Rabu, 4 September 2019 di sekretariat DPP (K)SBSI. Pertemuan dihadiri (K)SBSI, PPMI, FSBSI92 dan yang menyatakan menyetujui yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), sepakat membentuk Dewan Buruh Nasional Revisi UUD Nomor 13 Tahun 2003,” tutur Muchtar Pakpahan, dalam rilisnya, Jumat (06/09/2019).

Muchtar Pakpahan mengatakan, ada 2 topik yang dibicarakan. Pertama, Pernyatan Presiden RI mengenai revisi Undang-undang No. 13 tahun 2003, paling lambat akhir Desember tahun 2019, untuk menaikkan investasi khususnya padat karya. Dan kedua, terkait rencana Pemerintah menaikkan iuran BPJS sampai 100%.

“Sehubungan dengan 2 hal tersebut, kami ingin bertemu, mengajukan audiensi dengan Bapak Presiden. Kami ingin mendengarkan secara langsung, apakah revisi itu dimaksudkan hanya untuk mendatangkan investasi padat karya? Dan bagaimana hubungannya dengan perbaikan hidup buruh yang diatur dalam pasal 27 dan 28 UUD 1945?” ujar Muchtar Pakpahan.

Muhammad Fabil dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) juga menegaskan, Dewan Buruh Nasional menyatakan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan tanpa didahului kebijakan penyehatan BPJS Kesehatan terlebih dahulu.

“Dan kami meminta pemerintah melibatkan serikat-serikat buruh sebagai stake holders dalam Tim Penyehatan BPJS Kesehatan,” ujar Muhammad Fabil.

Sedangkan, Gunawan dari Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ’92 (FSBSI’92), meminta tenggat waktu kepada Presiden Joko Widodo, untuk membahas persoalan-persoalan krusial yang dialami buruh itu.

“Sekali lagi, kami memohon Bapak Presiden berkenan menerima serikat-serikat pekerja dan serikat-serikat buruh beraudiensi  pada waktu dan tempat yang Presiden tentukan. Tetapi selambat-lambatnya tanggal 25 September 2019,” ujar Gunawan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*