Desak Perlakuan Yang Adil Bagi Tenaga Kerja Lokal Di Tengah Wabah Covid-19, OKP Cipayung Halmahera Selatan Gelar Aksi Tolak Tenaga Kerja Asing

Jurubicara OKP Cipayung Halmahera Selatan, Leonar Hana Salaudin, yang juga Ketua DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Halmahera Selatan (GAMKI Halsel): Desak Perlakuan Yang Adil Bagi Tenaga Kerja Lokal Di Tengah Wabah Covid-19, OKP Cipayung Halmahera Selatan Gelar Aksi Tolak Tenaga Kerja Asing.
Jurubicara OKP Cipayung Halmahera Selatan, Leonar Hana Salaudin, yang juga Ketua DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Halmahera Selatan (GAMKI Halsel): Desak Perlakuan Yang Adil Bagi Tenaga Kerja Lokal Di Tengah Wabah Covid-19, OKP Cipayung Halmahera Selatan Gelar Aksi Tolak Tenaga Kerja Asing.

Sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang menyatakan dirinya sebagai OKP Cipayung Halmahera Selatan (OKP Cipayung Halsel) menggelar aksi unjuk rasa menolak kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah mereka.

Jurubicara Aksi OKP Cipayung Halmahera Selatan, Leonar Hana Salaudin menuturkan, aksi mereka telah dilakukan berkali-kali. Meminta perlakuan yang adil bagi Tenaga Kerja Lokal dan menolak kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dia mengatakan, wabah Virus Corona (Covid-19 ) sudah menjadi pandemi dunia. Bahkan di Indonesia hingga kini sudah menyebabkan ratusan kematian warga.

Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai Negara darurat Covid-19, maka pemerintah dengan resmi mengeluarkan larangan atau transit bagi Warga Negara Asing (WNA).

Aturan tersebut termuat dalam peraturan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI.

Tetapi ada dalam poin 6 pasal 3 ayat 2 aturan Kemenkumham tersebut, memberikan kewenangan kepada orang asing, dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Peraturan tersebut berlaku sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan waktu yang tidak di tentukan.

Larangan tersebut bertujuan memutuskan mata rantai Covid-19 atau Virus Corona yang saat ini sedang mengalami peningkatan penyebaran di Indonesia.

Untuk tujuan itu, Pemerintah Indonesia pun melakukan berbagi cara untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Mulai menjaga jarak fisik atau physical distancing dan anjuran lainnya.

Pada tanggal, 13 April 2020 terjadi aksi unjuk rasa di site Harita atau areal pertambangan PT Halmahera Persada Lygend (HPAL). Unjuk rasa dilakukan tenaga kerja lokal (TKL) dan dihadapi oleh pihak tenaga pengamanan atau Sekuriti Perusahaan.

Leo Salaudin mengungkapkan, unjuk rasa itu dikarenakan adanya keresahan atas perlakuan yang tidak adil yang dialami para pekerja lokal.

“Tenaga Kerja Lokal disuruh mengisolasi diri, dengan alasan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Sementara, tiba-tiba masuk Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 46 orang ketika para Tenaga Kerja Lokal diisolasi. Tentu saja hal itu menimbulkan kepanikan kepada para tenaga kerja lokal. Maka terjadi aksi protes. Bahkan hingga terjadi  aksi saling lempar batu dan baku baku pukul, seperti video yang viral di medsos,” ungkap Leo Salaudin, dalam keterangannya, Kamis (23/04/2020).

Atas peristiwa aksi itu, sejumlah putra wilayah Kawasi, Halmahera Selatan, yang merupakan aktivis di sejumlah OKP, yakni di GMKI, HMI, GMNI dan GAMKI, turun ke wilayah Kawasi.

Dengan mengusung OKP Cipayung Halmahera Selatan yang terdiri dari GMKI, HMI, GMNI dan GAMKI, para aktivis tiba di Desa Kawasi, Halmahera Selatan pada tanggal 15 April 2020.

Leonar Hana Salaudin yang juga Ketua DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Halmahera Selatan (GAMKI Halsel) melanjutkan, pada keesokan harinya, 16 April 2020, OKP Cipayung Halsel melakukan aksi unjuk rasa kepada pihak perusahan PT Halmahera Persada Lygend ( HPAL). Dengan massa aksi OKP Cipayung Halsel sebanyak 12 orang,  serta di ikuti Warga Kawasi kurang lebih 50 orang.

Tuntutan para peserta aksi adalah agar  para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk di masa pandemi Covid-19 itu dikembalikan ke negara asalnya.

“Juga meminta pihak perusahan segera membuat aturan untuk mempekerjakan kembali para pekerja lokal seperti biasanya, tanpa harus isolasi diri. Dan, OKP Cipayung Halsel juga mendesak kepada Pemerintah Desa Kawasi untuk segera membentuk Tim Satgas Penangan Virus Corona (Covid-19),” jelas Leo Salaudin.

Aksi pertama OKP Cipayung Halsel pada  16 April 2020 itu diakhiri dengan hearing bersama, antara OKP Cipayung Halsel, Masyarakat dan pihak PTHalmahera Persada Lygend (HPAL). Hearing juga dihadiri unsure Pemerintah Daerah yakni Asisten Satu, Staf Khusus Pemerintahan, Wakapolres, Dandim, Kapolsek Obi, Danramil Obi dan Pemdes Kawasi.

“Perdebatan yang begitu panjang dan tidak menghasil kesepakatan satupun. Akhirnya OKP Cipayung Halsel dan Masyarakat keluar meninggalkan ruangan hearing,” ujar Leo Salaudin.

Pada Jumat, 17 April 2020, OKP Cipayung Halsel kembali berdiskusi dan memutuskan tidak ada aksi kedua. OKP Cipayung Halsel mencoba berkoordinasi dengan Pihak Perusahan agar dilaksanakan hearing kembali. Dengan harapan, kiranya tuntutan OKP Cipayung Halsel dapat diterima oleh Pihak Perusahan demi kepentingan tenaga kerja lokal itu sendiri.

Hearing kedua digelar. Hearing ini dihadiri OKP Cipayung Halsel yakni Samsul Muhammad Ketua Umum HMI Cabang Bacan, Leonar Hana Salaudin Ketua DPC GAMKI Halsel, Jefrison Pureng Ketua GMKI Bacan dan Sumitro H Komdan selaku Sekretaris Cabang GMNI Bacan, beserta kawan-kawan OKP lainnya.

Hearing dilakukan dengan pihak PT Halmahera Persada Lygend ( HPAL), yang disaksikan langsung keterwakian Pemda Halsel Asisten satu, Staf Khusus Pemeritahan, Kapolres Halsel, Dandim 1509, Wakapolres, Kapolsek Obi, Danramil Obi dan Sekretaris Jendral Asosiasi Pertambangan Indonesia sebagai Moderator.

Hearing kedua ini berlangsung kurang lebih 3 jam dengan perdebatan yang begitu hangat antara OKP Cipayung Halsel dengan Pihak PT Halamhera Persada Lygend (HPAL).

Dari pertemuan itu, pihak perusahan siap mengambil kesimpulan dan melaksanakan beberapa kesepakatan dengan OKP Cipayung Halsel, yakni, pihak PT Halmahera Persada Lygend (HPAL) memberi ijin kepada semua tenaga kerja lokal dapat mengunjungi kjeluarganya dalam kebutuhan urusan keluarga yang sesuai dengan protocol yang berlaku di areal pertambangan.

Kemudian, pihak PT Halmahera Persada Lygend ( HPAL) akan melaksanakan peninjauan kembali dengan aturan kerja dengan melihaat kondisi perkembangan covid-19 atau virus corona.

“Hasil-hasil kesepakatan itu ditegaskan kembali oleh pihak Perusahan melalui penjelasan visual. Usai hearing, OKP Cipayung Halsel kembali ke desa Kawasi untuk bertemu warga dan menyampaikan hasil hearing tersebut,” tutur Leo.

Dari penjelasan pihak perusahaan, lanjutnya, perusahaan akan meninjau keputusan yang telah dibuat untuk karyawan non residence dapat mengunjungi keluarganya di Desa Kawasi yaitu setiap 2 minggu untuk dapat off 1 hari. Dan, peninjauan keputusan tersebut dapat dilakukan setiap saat, tergantung perkembangan Pandemik Covid-19 di Maluku Utara, khususnya Halmahera Selatan, dan lebih khusus lagi Desa Kawasi, Kecamatan Obi.

Leo Salaudin merinci putusan bersama yang telah dibuat bersama pihak PT Halamhera Persada Lygend (HPAL). Pertama, setiap pekerja yang kembali ke site, harus menjalankan seluruh Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah demi mencegah penyebaran virus Corona, termasuk menjalankan Rapid Test yang disediakan perusahaan.

Dua, pembatasan keluar masuk site Harita diberlakukan sebagai implementasi protokol pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19), juga dilakukan demi kebaikan seluruh pekerja dan keluarganya.

Tiga, Perusahaan akan berkonsultasi secara terus menerus dengan Satgas Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Halmahera Selatan. Kegiatan konsultasi itu dilakukan sebelum mengambil keputusan pembukaan pembatasan atau bahkan meningkatkan pembatasan lebih ketat dengan menutup penuh keluar masuk site Harita.

Bagi karyawan yang memutuskan keluar di luar hari off yang disepakati, maka dipersilakan keluar dari site atau dirumahkan. Dan, dapat masuk kembali sesuai ketentuan protokol yang sudah di tetapkan.

“Kemudian, perusahaan juga berkomitmen untuk mengijinkan, khususnya karyawan yang ingin mengunjungi keluarga cotohnya suami, istri atau anak sakit, atau kepentingan lainnya yang bersifat mendesak,” ujar Leo.

Pada Jumat 17 April 2020, sekitar pukul 17.00 WIT, OKP Cipayung Halsel kembali ke Labuha dengan pengawalan pihak kepolisian dan TNI.

Atas nama OKP Cipayung Halsel berharap tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan isu ini demi kepentingan pribadi. “Tujuan yang kami suarakan adalah murni misi kemanusian yang dilakukan OKP Cipayung Halsel, yang terdiri dari HMI, GMKI, GMNI, dan GAMKI,” tandas Leonar Hana Salaudin.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan