Desak Jaksa Agung Buktikan Berantas Mafia di Tubuh Kejaksaan, Masyarakat Karo Minta Burhanuddin Copot Kajari Karo dan ‘Kaki Tangannya’

Desak Jaksa Agung Buktikan Berantas Mafia di Tubuh Kejaksaan, Masyarakat Karo Minta Burhanuddin Copot Kajari Karo dan ‘Kaki Tangannya’

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
26
0
Desak Jaksa Agung Buktikan Berantas Mafia di Tubuh Kejaksaan, Masyarakat Karo Minta Burhanuddin Copot Kajari Karo dan ‘Kaki Tangannya’. – Foto: Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Karo yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Untuk Kemakmuran Karo (Gemuk Karo), di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada 21 Juli 2022 lalu.(Dok)Desak Jaksa Agung Buktikan Berantas Mafia di Tubuh Kejaksaan, Masyarakat Karo Minta Burhanuddin Copot Kajari Karo dan ‘Kaki Tangannya’. – Foto: Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Karo yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Untuk Kemakmuran Karo (Gemuk Karo), di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada 21 Juli 2022 lalu.(Dok)

Masyarakat Batak Karo di Sumatera Utara (Sumut) mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr Sanitiar Burhanuddin untuk segera mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Karo (Kajari Tanah Karo) beserta kaki tangannya, karena diduga terlibat mafia proyek dan mafia hukum.

Tuntutan Masyarakat Batak Karo yang disampaikan Gerakan Masyarakat Untuk Kemakmuran Karo (Gemuk Karo) itu telah disampaikan juga dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada 21 Juli 2022 lalu.

Namun, hingga kini, Jaksa Agung Burhanuddin seperti tidak mendengar dan tidak mau tahu dengan persoalan kebobrokan di dalam institusi yang dipimpinnya sendiri.

Riswan Karo-Karo, salah seorang juru bicara Gerakan Masyarakat Untuk Kemakmuran Karo (Gemuk Karo) menyebut, semua data dan informasi terkait adanya dugaan praktik mafia proyek dan mafia hukum yang berujung pada dugaan pemerasan yang dilakukan oknum-oknum Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanah Karo (Kejari Karo) kepada masyarakat dan Dinas-Dinas Pemerintahan Kabupaten Karo, sudah diserahkan kepada bagian Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan Agung, pada 21 Juli 2022 lalu.

Akan tetapi, lanjutnya, sampai kini, tidak terlihat ada upaya Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin untuk mengambil tindakan tegas terhadap para anak buahnya, yang terus menerus masih melanggengkan praktik dugaan pemerasan dan mafia di Kejaksaan Negeri Karo.

“Kami menagih janji Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Burhanuddin untuk menindak tegas oknum-oknum Jaksa yang melakukan dugaan pemerasan, dan yang melakukan praktik mafia proyek dan mafia hukum,” tutur Riswan dalam keterangan pers, Rabu (03/08/2022).

Jika tidak mampu atau bersengaja tidak menggubris laporan beserta bukti-bukti yang sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung, katanya, maka jangan salahkan jika Masyarakat Karo akan bertindak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Riswan juga mengatakan, janji Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin harus dibuktikan, dengan pembersihan Institusi Adhyaksa dari perilaku korup dan mafia hukum.

“Karena itu, kami juga mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia agar segera mencopot Kajari Karo serta memproses kroni-kroni anak main dari Kajari Karo itu,” ujarnya.

Jika tidak diproses, lanjutnya, maka semua seruan-seruan dan perintah-perintah Jaksa Agung Republik Indonesia kepada bawahannya hanyalah omong kosong belaka alias bulshit.

“Jika Kajari Kabupaten Karo tidak segera dicopot, maka kami memastikan Masyarakat Karo akan memaksa dan menuntut Jaksa Agung untuk segera mundur,” terangnya.

Desak Jaksa Agung Buktikan Berantas Mafia di Tubuh Kejaksaan, Masyarakat Karo Minta Burhanuddin Copot Kajari Karo dan ‘Kaki Tangannya’. – Foto: Utusan Pengunjuk rasa Masyarakat Karo yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Untuk Kemakmuran Karo (Gemuk Karo), diterima Bagian Pengaduan Kejaksaan Agung, di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada 21 Juli 2022 lalu.(Dok)
Desak Jaksa Agung Buktikan Berantas Mafia di Tubuh Kejaksaan, Masyarakat Karo Minta Burhanuddin Copot Kajari Karo dan ‘Kaki Tangannya’. – Foto: Utusan Pengunjuk rasa Masyarakat Karo yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Untuk Kemakmuran Karo (Gemuk Karo), diterima Bagian Pengaduan Kejaksaan Agung, di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada 21 Juli 2022 lalu.(Dok)

Riswan mengungkapkan, sehubungan dengan Perintah dan Memorandum Jaksa Agung Republik Indonesia No.B-67/A/SUJA/03/2022 tertanggal 9 Maret 2022, dan Surat Jaksa Agung Muda Intelijen No.B-364/D/Ds.2/03/2022 tertanggal 15 Maret 2022 perihal Larangan Intervensi dan/atau Campur Tangan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian/Lembaga/Instansi, Pemerintah Daerah, Provinsi/Kabupaten/ Kota dan BUMN/BUMD.

Maka untuk menindaklanjuti Memorandum Jaksa Agung itu, dan berdasarkan informasi yang diterima oleh Gerakan Masyarakat Untuk Kemakmuran Karo (Gemuk Karo), bahwa setiap Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang melakukan kegiatan di kantornya  masing-masing dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Karo untuk dikasuskan.

“Selanjutnya, setelah dimintai keterangan maka terjadi negosiasi untuk penyelesaian masalah. Yakni dengan dimintai sejumlah uang, melalui cara mengutus oknum kepercayaan Kajari. Ketika negosiasi sesuai dengan kemauannya maka kasus akan di tutup. Sedangkan bagi Dinas yang tidak menyetor dan tidak mematuhi hal tersebut, maka akan terus diproses dan ditingkatkan kasusnya. Sehingga pada saat ini seluruh Kepala Dinas merasa ketakutan untuk bekerja,” beber Riswan Karo-Karo.

Berdasarkan pengaduan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, lanjutnya, telah merasa resah dan tidak berani mengerjakan proyek.

“Karena kerap dipanggil oknum Jaksa. Sehingga diharapkan Bidang Pengawasan Kejati Sumut dan Kejagung Republik Indonesia segera turun ke Kabupaten Karo untuk melakukan investigasi,” sebutnya.

Jika benar terbukti ada oknum Jaksa yang meminta  proyek dan setoran sesuai pengaduan OPD tersebut, lanjut dia lagi, Gerakan Masyarakat Untuk Kemakmuran Karo (Gemuk Karo) berharap kepada Bidang Pengawasan Kejati Sumut dan Kejagung Republik Indonesia untuk menindak tegas oknum tersebut sesuai aturan yang berlaku.

“Jangan biarkan pembangunan di Daerah Kabupaten Karo mandek karena ketakutan para OPD  yang diduga karena terus dipanggil oleh oknum Jaksa,” katanya.

Maka atas dasar informasi itu, tambah dia, Gerakan Masyarakat untuk Kemakmuran Karo (Gemuk Karo) menganggap perlu semua ini untuk diusut tuntas sampai ke akar-akarnya.

“Karena dari rangkaian kejadian itu, kami melihat dapat berdampak buruk bagi Pembangunan di Tanah Karo Simalem. Karena tidak akan ada yang berani menganggarkan anggaran untuk pembangunan jalan, drainase, pengadaan bibit, pupuk dan obat-obatan, yang peruntukannya untuk Rakyat Bumi Turang sudah terhambat. Dan kami anggap sangat merugikan Masyarakat Kabupaten Karo,” tandasnya.(RLS)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You may also like

Listyo Sigit Didesak Minta Maaf Kepada Orang Batak

“Tak Perlu Diapresiasi Berlebihan, Memang Itu Sudah Tugas