Desak DPR Masukkan Kembali RUU PKS Sebagai Prolegnas Prioritas, Aktivis Gelar Aksi Selasaan

Desak DPR Masukkan Kembali RUU PKS Sebagai Prolegnas Prioritas, Aktivis Gelar Aksi Selasaan.
Desak DPR Masukkan Kembali RUU PKS Sebagai Prolegnas Prioritas, Aktivis Gelar Aksi Selasaan.

Sejumlah aktivis HAM bersama Gerak Perempuan menggelar Aksi Selasaan  di depan Gedung DPR, Senayan. Aksi ini untuk mendesak DPR memasukkan kembali Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas Prioritas) Tahun 2020.

Aksi Selasaan ini perdana dilakukan pada Selasa (07/07/2020). Selanjutnya, aksi yang sama akan dilakukan setiap Hari Selasa, sampai RUU PKS masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.

Anto Simanjuntak, salah seorang aktivis Pejuang HAM yang menggelar Aksi Selasaan itu menyampaikan, DPR RI harus memasukkan kembali RUU itu sebagai program prioritas DPR periode ini.

“Pada hari ini Selasa 7 Juli 2020, kita bersama Gerak Perempuan mengadakan aksi di depan Gedung DPR untuk mendukung pengesahan RUU PKS. Ini aksi perdana selasa-an,” tutur Anto Judianto Simanjuntak, Rabu (08/07/2020).

Aksi ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yaitu jaga jarak, pakai masker karena saat ini masih dalam situasi wabah virus Corona.

Dia mengatakan, DPR RI telah mencabut RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Itu sangat menyakitkan rakyat, menyakitkan bagi korban.

“Sebab faktanya banyak korban kekerasan seksual, sehingga dibutuhkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan seksual, dan juga untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual,” katanya.

Desak DPR Masukkan Kembali RUU PKS Sebagai Prolegnas Prioritas, Aktivis Gelar Aksi Selasaan.
Desak DPR Masukkan Kembali RUU PKS Sebagai Prolegnas Prioritas, Aktivis Gelar Aksi Selasaan.

Dia menegaskan, tidak masuk akal pencabutan RUU PKS dari Prolegnas prioritas  2020 dengan alasan sulit. “Sulit bagaimana? Sulit atau DPR tidak perduli terhadap rakyat? Tidak perduli terhadap penderitaan korban kekerasan seksual ?” ucap Anto.

Dia mencontohkan, untuk membahas RUU Minerba sampai pengesahan mudah. Membahas Omnibus law mudah, padahal faktanya UU Minerba dan Omnibus Law itu merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan.

“Aksi ini untuk menuntut DPR agar RUU PKS dimasukkan kembali ke Prolegnas priorita 2020. Setelah itu diharapkan DPR RI membahas RUU PKS ini dan mensahkannya. Aksi di depan DPR RI ini akan terus dilakukan setiap hari Selasa sampai RUU PKS ini disahkan,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan