Dengan Undang-Undang Yang Baru Direvisi KPK Lebih Transparan dan Demokratis

Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus: Dengan Undang-Undang Yang Baru Direvisi KPK Lebih Transparan dan Demokratis. Pimpinan KPK Juga Baru, Sejak Dini Jika Ada Penyimpangan Harus Segera Dikoreksi.
Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus: Dengan Undang-Undang Yang Baru Direvisi KPK Lebih Transparan dan Demokratis. Pimpinan KPK Juga Baru, Sejak Dini Jika Ada Penyimpangan Harus Segera Dikoreksi.

Pimpinan KPK Juga Baru, Sejak Dini Jika Ada Penyimpangan Harus Segera Dikoreksi

Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap menyimpang harus dilakukan koreksi.

Langkah Revisi Undang Undang KPK, dianggap sebagai salah satu upaya untuk meluruskan kembali penyelenggaraan tugas dan wewenang lembaga anti rasuah itu.

Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus beranggapan, revisi UU KPK mesti jadi momentum bagi Ketua KPK yang baru Komjen Pol Firli Bahuri untuk melakukan koreksi total terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang selama ini menyimpang.

Lebih lanjut, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah usai diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tentang perubahan kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Undang-undang KPK versi revisi itu telah diundangkan pada 17 Oktober 2019.

Menurut Petrus Selestinus, itu artinya, selama 17 tahun KPK, Undang-Undangnya telah mengalami 2 kali revisi.

“Undang-Undang KPK kali ini harus menjadi momentum bagi Firli dan kawan-kawan untuk membuat KPK tampil lebih digdaya dan taat asas,” ujar Petrus Selestinus, Kamis (12/12/2019).

Menurut Advokat Peradi ini, keinginan agar KPK tampil lebih didgdaya dan taat asas dimaksudkan agar KPK rezim Firli dkk mampu mengefektifkan dan mengefisienkan tugas pemberantasan korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan.

“Yang mana selama 15 tahun usia KPK, hal itu gagal diwujudkan. Padahal, UU KPK memberikan 5 tugas dan kewenangan besar yaitu koordinasi, supervise, penyelidikan, penyidikan danpPenuntutan, pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Monitoring. Namun gagal diimplementasikan,” bebernya.

Selama ini, dari 5 tugas dasar itu, yang menonjol dilakukan hanya bidang penindakan, yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

“Sedangkan 4 bidang tugas lainnya nyaris tidak terdengar,” kata Petrus.

Menurut dia, meski terlihat mennjol, namun penindakan, yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu pun tidak sukses. Karena, banyak kasus besar mangkrak dan tidak tuntas oleh KPK. Seperti, kasus BLBI, Bank Century, E-KTP dan lain sebagainya.

“Belum lagi kasus-kasus besar yang mangkrak di Kepolisian dan Kejaksaan yang juga menjadi wewenang KPK untuk mengambilalih. Tetapi kenyataannya tidak pernah dilakukan,” ujar Petrus Selestinus.

Petrus mengatakan, kegagalan pencegahan dan pemberantasan korupsi selama 15 tahun perjalanan KPK tidak semata-mata karena ada titik lemah pada UU KPK. Tetapi juga pada persoalan kapasitas pimpinan KPK yang mudah diintervensi.

“Pimpinan KPK akhirnya melakukan praktek tebang pilih, dan memilih jalan pintas melakukan penindakan dengan cara OTT. Karena OTT tidak mudah diintervensi dan mendapat publikasi luas, tetapi OTT juga bisa diorder untuk target-target tertentu,” imbuhnya.

Persoalan kegagalan melaksanakan tugas di KPK, lanjutnya, dikarenakan tidak semua tugas, wewenang dan kekuasaan besar atau superbody yang diberikan oleh UU itu diimplementasikan.

Contoh, kewenangan dalam koordinasi dan supervisi yang memungkinkan KPK mengambilalih penyidikan atau penuntutan dari Polri atau Kejaksaan, namun KPK tidak pernah lakukan itu.

“Juga KPK tidak pernah menghasilkan konsep tentang sistim pemberantasan korupsi yang lebih baik, sesuai tugasnya di bidang monitor, pada pasal 9 UU KPK,” ungkap Petrus.

Petrus mengingatkan, tugas yang selama ini belum dilakukan secara serius oleh KPKJ yakni yang tertuang pada ketentuan pasal 14 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu tugas monitoring. Tugas ini seharusnya melakukan pengkajian terhadap system pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintahan.

“Dan memberi saran untuk melakukan perubahan sistem jika sistem yang ada berpotensi korupsi. Namun fungsi inipun tak terdengar,” ujarnya.

Selama ini, menurut Petrus, KPK justru terjebak pada tindakan-tindakan konvensional yang sama. Dan dikhawatirkan, hal itu juga terus terjadi pada Polri dan Kejaksaan. “Sehingga KPK kehilangan soperbody-nya, menjadi loyo dan gagal mengeksekusi kekuasaan yang digdaya itu,” ujarnya.

KPK Baru di Bawah Kepemimpinan Komjen Pol Firli Bahuri Harus Buktikan Lebih Baik Dari KPK Terdahulu

Petrus Selestinus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini menyampaikan, pasca revisi UU KPK, penampilan atau performa KPK baru harus berbeda. Sebab, saat ini sudah ada sebuah struktur baru di KPK yaitu Dewan Pengawas KPK (Dewas).

Dewas KPK memiliki kekuasaan dan kewenangan mengawasi dan ikut menentukan proses penindakan di KPK.

Dewas KPK juga memiliki kewenangan mencampuri adanya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) di KPK. Posisi KPK sendiri berada pada rumpun kekuasaan eksekutif. Pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Serta adanya tambahan asas dimana pada setiap tindakan KPK harus tetap menjunjung tinggi HAM di samping asas-asas lainnya,” jelasnya.

Revisi UU KPK itu telah memunculkan organ baru dengan status hukum baru. Di mana KPK menjadi lembaga yang berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Hal tersebut berimplikasi kepada hilangnya organ Penasehat KPK dan Pegawai KPK Non-ASN.

“Perubahan struktur dan status hukum KPK ini diharapkan agar kedigdayaan KPK terus bertambah. Dan harus berjalan dengan tetap menjunjung tinggi HAM dan asas-asas lainnya,” tegas Petrus.

Dengan perubahan itu pula, diingatkan Petrus Selestinus, mestinya pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu, KPK langsung mengumumkan siapa saja Pegawai KPK yang tidak lagi memenuhi syarat. Hal itu bersamaan dengan dihilangkannya Penasehat KPK.

Sayangnya, hal itu tidak pernah diumumkan sampai sekarang. Padahal, ketentuan itu harus diumumkan, termasuk Penyidik KPK yang kehilangan status dan wewenang sebagai akibat berlakunya UU KPK No. 19 Tahun 2019 ini.

“Beberapa Penyidik yang serta merta kehilangan legal standing untuk menjadi Penyidik tetapi diduga masih diberi peran menyidik. Ini melanggar ketentuan pasal 70C UU KPK hasil revisi,” katanya.

Oleh karena itu, Petrus Selestinus mengingatkan Firli Bahuri dkk bersama Dewas KPK, agar menjernihkan persoalan itu. Sebab, yang dilakukan penyidik itu menyangkut hasil penyidikan yang kelak akan diuji dalam persidangan.

Atau, kata dia, jika perlu, kinerja Agus Rahardjo dkk dilakukan audit forensik, guna memastikan seberapa banyak dan besar penyimpangan terjadi dan siapa saja korbannya.

“Kita hanya bisa memastikan terjadinya penyimpangan melalui lahirnya revisi UU KPK. Tetapi kita belum bisa memastikan berapa besar dan banyaknya penyimpangan dan siapa saja yang telah jadi korban pelaksanaan tugas pimpinan KPK yang menyimpang selama rezim Agus Rahardjo dkk,” ujarnya.

Dewas KPK Untuk Mengontrol Kekuasaan Yang Tanpa Batas

Dilahirkannya Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK), menurut Petrus Selestinus, adalah sebagai bukti bahwa selama 17 tahun berjalannya Undang-Undang KPK, keberadaaan institusi anti rasuah itu nyaris tanpa kontrol yang memadai.

Indenpendesi KPK selama ini juga sering dipertanyakan. Sehingga potensi atau dugaan terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan KPK cukup dirasakan oleh masyarakat, khsusnya Penyelenggara Negara, yang sering jadi target tebang pilih dalam penindakan di KPK.

Petrus mengatakan, sudah sangat banyak keluhan dari penyelenggara Negara dan masyarakat atas praktek tebang pilih dalam penindakan oleh KPK.

Dia melanjutkan, masyarakat pencari keadilan juga mengalami praktek kesewenang-wenangan KPK dalam menjerat pelaku atau pelaku lain.

“Dengan menciptakan posisi offside bagi pihak-pihak tertentu. Bahkan kesewenang-wenangan melepaskan pelaku lain dengan cara hanya menjadikannya saksi atau tidak diikutsertakan sebagai pelaku turut serta,” ujarnya.

Kabar mengenai adan ya praktik tawar menawar penerapan pasal-pasal mana yang mau digunakan terhadap pelaku tertentu, juga sudah santer di KPK.

“Hal itu juga sudah banyak diungkap dari jeritan mantan Napi KPK. Namun belum pernah dilakukan audit rorensik. Inilah yang harus dilakukan oleh Firli dkk dalam 100 hari pertama menjalankan tugasnya,” tantang Petrus Selestinus.

Bagi Petrus, kekuasaan dan kewenangan yang nyaris tanpa control. Apalagi dengan embel-embel Independen sebagai mahkota berlindungnya, maka banyak pihak yang terkait kasus korupsi sering diintimidasi oleh KPK.

“Termasuk, mengintimidasi saksi-saksi dengan narasi yang menyeramkan untuk diekspose ke media. Padahal, UU mewajibkan KPK untuk melindungi saksi. Karena Saksi memiliki peran besar dan menentukan dalam mengungkap sebuah kejahatan korupsi,” ungkapnya.

Dengan adanya Dewas KPK, dia berharap, KPK akan berjalan secara normal dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU KPK hasil revisi. Yaitu Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, Proporsional, dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia.

“Sehingga kekhawatiran banyak pihak bahwa KPK akan sewenang-wenang, arogan dan lain sebagainya itu, bisa diminimalisir,” ujar Petrus.

Perilaku Pimpinan KPK dan Pegawai KPK akan diawasi dan ditindak oleh Dewas KPK. Peran partisipasi publik berupa memberikan laporan atau melaporkan Pimpinan KPK dan Pegawai KPK kepada Dewas KPK juga bisa dilakukan manakala terjadi malpraktek atau perilaku menyimpang.

“Jadi semua sudah terbuka lebar. Apalagi KPK juga wajib membuka diri terhadap pelaksanaan fungsi Dewas KPK ini,” katanya.

Dengan dipilihnya Komjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru, masyarakat Indonesia dan dunia internasional ingin segera melihat warna baru KPK. Dengan tambahan kewenangan, kekuasaan untuk menunjang pelaksanaan 5 tugas besar KPK, yang selama ini stagnan dan diabaikan.

Menurut Petrus, revisi UU KPK justru memberi tambahan wewenang kepada KPK, agar pencari keadilan dan semua pihak yang terkait dengan KPK tidak dizolimi.

“KPK akan dengan leluasa melakukan tugas koordinasi, monitor, supervisi, pencegahan dan penindakan, sebagai langkah awal mengefisienkan dan mengefektifkan tugas dan wewenang Polri dan Kejaksaan di bidang Pemberantasan Korupsi yang masih stagnan,” tuturnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan