Demi Negara, Menteri Perhubungan Cabut Izin Lion Air

Cabut izin ground handling Lion Air.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak usah ragu untuk mencabut izin ground handling perusahaan penerbangan Lion Air. Alasannya, pencabutan itu untuk keamanan negara dan masyarakat.

Koordinator Kaukus Rakyat Konsumen Jasa Penerbangan (KRKJP) Martopo menyampaikan, jaminan sebuah Perusahaan Jasa Penerbangan memiliki kualitas dalam melayani penumpang pada tingkat keselamatan penerbangan, dimulai dari pelayanan yang dilakukan di darat. Jasa ini diberikan kepada konsumen dan maskapai penerbangan pengangkut yang dinamakan dengan ground handling.

“Kami katakana di sini, Menteri Perhubungan agar tidak ragu-ragu mencabut izin operasi penerbangan Lion Air, jika memang maskapai ini sudah tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan,” ujar Martopo, di Jakarta, Jumat (27/05/2016).

Menurut Martopo, tidak semua perusahaan penerbangan yang berjadwal maupun yang carter-an menangani sendiri jasa layanan di darat ( ground handling ) itu. Padahal, proses ini merupakan pelayanan yang wajib dilakukan kepada konsumen penerbangan, mulai dari proses keberangkatan pesawat dari proses passenger check in, baggage handling, cargo handling, passenger handling serta proses kedatangan pesawat di airport tujuan.

Karena itu, di dalam industri jasa penerbangan, banyak maskapai yang mengunakan jasa ground handling dari perusahaan yang khusus bergerak di jasa ground handling .

“Dan pemberian izin operasi jasa ground handling di setiap airport di seluruh dunia dikeluarkan oleh regulator penerbangan di negara masing masing. Dan itu memiliki standard yang sama didunia, serta tunduk pada peraturan Civil Aviation safety Regulation yang disusun oleh ICAO,” ujar Martopo.

Dia menyampaikan, sejak Selasa (17/5/2016), Lion Air mendapat sanksi oleh Kementerian Perhubungan, yakni sanksi pembekuan ground handling atau jasa layanan darat. Sanksi itu diberikan, karena standar pelayanan ground handling yang dikelola oleh Lion Air sangat buruk.

“Selain buruk, Lion Air juga sangat banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan penerbangan,” ujarnya.

Menurut dia, kesalahan fatal Lion Air dalam menangani penumpang bukan hanya akan membahayakan nyawa penumpang itu sendiri, tetapi juga sudah membahayakan negara.

“Bagaimana tidak, dengan menurunkan penumpang dari penerbangan luar negeri pada terminal domestik yang tidak dilengkapi fasilitas CIQ (Custom, Immigration and Quarantine) itu kan membahayakan negara,” ujar Martopo.

Dia mengatakan, bisa saja di antara penumpang yang berasal dari luar negeri itu sedang terjangkiti penyakit epidemic yang bisa menyebar ke masyarakat. Dan dalam proses hand baggage penumpang, bisa saja ada narkoba yang jumlahnya ratusan kilogram, atau bahkan bisa saja dari antara penumpang itu ternyata merupakan agen-agen intelijen asing atau bahkan jaringan terorisme.

“Itu sangat berbahaya bagi negara kita, dan sangat berbahaya bagi kemanan masyarakat kita,” ujarnya.

Karena hal itu tidak dilakukan oleh Lion Air, maka Kaukus Rakyat Konsumen Penguna Jasa Penerbangan mendukung penuh kebijakan Menhub untuk segera mencabut izin Ground Handling Lion Air. “Sekali lagi, itu sangat membahayakan negara dan masyrakat,” ujar Martopo.

Dia juga menyampaikan, agar pihak Lion Air tidak perlu membuat pelaporan kepolisi terkait dicabutnya Izin Ground Handlingnya oleh Dephub, karena dicabutnya izin ground handling tidak lantas membuat perusahaan swasta itu kiamat.

“Dan, Lion Air juga tidak perlulah kebakaran jenggot atau protes ke DPR. Sebab, ingat ya, aturan keselamatan penerbangan itu sudah baku dan menjadi kewajiban yang harus dipatuhi Lion Air. Dan, Lion Air masih bisa kok beroperasi melayani penumpang dengan mengunakan jasa Kontraktor Ground Handling di setiap airport, tanpa harus mengurangi layanan pada konsumen jasa penerbangan yang mengunakan Lion Air,” ujar Martopo.

Dia menyampaikan, pemilik Lion Air yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta masih petinggi di Partai kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak perlu panik.

“Dia tak perlulah menarik-narik masalah dibekukannya izin itu ke arena politik, apalagi mengunakan kekuasaan sebagai anggota Wantimpres untuk menekan Menteri Perhubungan. Tak perlulah itu,” pungkas Martopo.

Sebelumnya, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-Hatta, Herson mengatakan, izin maskapai Lion Air akan dicabut, jika tidak ada perubahan berupa perbaikan layanan terhadap penumpang.

“Kalau Lion tidak bisa membenahi pelayanan dan manajemennya, izinnya bisa dicabut sama Pak Menhub,” kata dia di Tangerang, Selasa (24/5/2016).

Menurut dia, hal itu dilakukan karena pihak Lion Grup sering mengabaikan peringatan bahkan teguran dari Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-Hatta. Padahal, selain ada peringatan dan teguran, pihak otoritas bandara juga memberikan beberapa rekomendasi agar layanan Lion Grup dapat lebih baik lagi, namun tidak digubris dan ditanggapi dengan baik.

“Sudah ada peringatan dari kita kalau mereka harus bekerja sesuai prosedur. Tetapi, dalam pelaksanaannya tidak dilakukan,” ujar Herson.

Contohnya, lanjut dia, kesalahan prosedur yang masih dilakoni Lion Grup adalah alat komunikasi petugas ground handling, yakni menggunakan ponsel pribadi masing-masing petugas. Otoritas Bandar Udara sudah memberikan rekomendasi bahwa petugas harus memakai handy talky (ht) supaya komunikasi di lapangan berjalan lancar, tetapi Lion Air masih saja memakai ponsel dengan pulsa dari biaya pribadi.

“Itu salah satu kelemahan operasional ground handling mereka. Belum ada alat komunikasi yang tersentral atau connect satu sama lain, masih pakai ponsel, dari satu ke satu orang saja,” kata dia.

Tudingan Lion Air kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suprasetyo yang dinilai menyalahgunakan wewenangnya dalam memberi sanksi pembekuan rute baru PT Lion Mentari Airlines selama enam bulan adalah salah alamat.

“Ya seharusnya ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), bukan ke Bareskrim, itu keliru,” kata Herson.

Laporan terhadap Suprasetyo dibuat pada Senin (16/5/2016). Selang sehari setelahnya, Selasa (17/5/2016), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub mengeluarkan keputusan tentang pembekuan izin ground handling hingga waktu yang belum ditentukan.

Herson mengungkapkan, ada tahapan yang menjadi ranah tanggung jawab jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya, dan Kementerian Perhubungan pada umumnya.

Sebagai bagian dari Ditjen Perhubungan Udara, Otoritas Bandar Udara memiliki wewenang untuk memberikan peringatan terhadap segala bentuk pelanggaran maupun kesalahan prosedur dari pemangku kepentingan kegiatan penerbangan, salah satunya maskapai.

Sedangkan Ditjen Perhubungan Udara memiliki wewenang untuk menjatuhkan pembekuan terhadap kegiatan sebuah maskapai, baik pembekuan rute hingga pembekuan kegiatan lainnya. Wewenang yang paling tinggi, yakni pencabutan izin maskapai, hanya dimiliki oleh Menteri Perhubungan, dalam hal ini Ignasius Jonan.

“Kami memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian. Ini kan Lion lapor Pak Dirjen seolah-olah mereka enggak ada apa-apa, langsung dapat sanksi pembekuan,” ujarnya.

Pemberian saksi kepada Lion Air menurut Herson sudah sesuai. Salah satu kesalahan yang mencolok adalah soal penumpang Lion Air JT 161 Singapura-Jakarta yang lolos dari pemeriksaan imigrasi dan bea cukai lantaran salah turun terminal. Seharusnya terminal internasional, tetapi diturunkan ke terminal domestik.(JR-1)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan