Demi Langgengkan Bisnis Pendidikan Dengan Sekolah Swasta, Terapkan PPDB Mendikbud Nadiem Makarim Dinilai Paksa Anak Murid Usia Muda ‘Nganggur’

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen: Demi Langgengkan Bisnis Pendidikan Dengan Sekolah Swasta, Terapkan PPDB Mendikbud Nadiem Makarim Dinilai Paksa Anak Murid Usia Muda ‘Nganggur’.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen: Demi Langgengkan Bisnis Pendidikan Dengan Sekolah Swasta, Terapkan PPDB Mendikbud Nadiem Makarim Dinilai Paksa Anak Murid Usia Muda ‘Nganggur’.

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim disebut memaksa anak-anak murid usia muda menganggur, lantaran lebih mengedepankan bisnis pendidikan yang dijalankannya dengan Sekolah Swasta. Pemaksaan itu dilakukan lewat kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen mengatakan, protes keras para orang tua murid di DKI Jakarta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait kisruh pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta tahun ajaran 2020.

Kisruh itu menunjukkan betapa dunia pendidikan di Indonesia kini sudah tidak berpihak kepada rakyat. Bisnis pendidikan menjadi hal yang utamadan  yang dikedepankan oleh Mendikbud Nadiem Makarim dan jajarannya, terutama bisnis pendidikan dengan sekolah-sekolah swasta.

“Dunia pendidikan kira kini kembali berduka karena aturan yang diterapkan Menteri Nadiem Makarim, kacau- balau. Dengan dipaksakannya zonasi usia, yang mana anak peserta didik usia tua lebih diutamakan dari usia muda untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri. Padahal, tidak sedikit anak murid usia muda yang bertempat tinggal lebih dekat dengan sekolahnya. Aneh bin ajaib! Ada apa?” ujar Samuel F Silaen, Selasa (30/06/2020).

Penerapan aturan zonasi, kata dia, sebetulnya baik. Supaya anak didik tidak kelelahan di perjalanan menuju sekolahanya. Sistem zonasi dibuat untuk mencegah tawuran anak di jalanan ketika pulang sekolah. Aturan zonasi tersebut berhasil menekan jumlah tawuran pasca diberlakukan aturan sistem zonasi.

Selain itu, menurut Silaen, zonasi itu juga dibuat dalam rangka menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh orang tua murid. Meski di DKI Jakarta moda transportasi digratiskan. Aturan PPDB di DKI Jakarta juga banyak menuai kontroversi sama halnya di daerah lain.

Anak didik yang berdekatan dengan sekolahnya bisa pergi dan pulang berjalan kaki. Artinya, si anak didik jadi sehat dengan berjalan kaki. Sebetulnya, lanjutnya, banyak keuntungan sistem zonasi bagi anak didik dan orang tua.

Namun, ketika dalam penerapannya kini, sistem zonasi itu dititik-beratkan pada persoalan usia, maka timbul protes.

“Seharusnya, jaraknyalah yang menjadi faktor utamanya. Jadi jangan dibalik, kalau dibalik jadi kacau,” ujar Samuel F Silaen.

Yang lebih kacau lagi, katanya, ketika anak didik sudah tamat SD menuju SMP, lalu berikutnya dari SMP menuju SMU, usia peserta didik jadi penghambat masuk sekolah negeri. Khususnya ke sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggal di anak didik tersebut.

“Pertanyaan saya, apa maksud yang tersembunyi sang menteri pendidikan Nadiem Makarim. Pak Menteri ini mendapatkan masukan atau bisikan dari siapa? Hingga aturan zonasi itu berubah jadi perkara soal usia tua muda yang jadi prioritas dan tolak ukurnya,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen: Demi Langgengkan Bisnis Pendidikan Dengan Sekolah Swasta, Terapkan PPDB Mendikbud Nadiem Makarim Dinilai Paksa Anak Murid Usia Muda ‘Nganggur’. – Foto: Meme aturan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tentang usia. (Net)
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen: Demi Langgengkan Bisnis Pendidikan Dengan Sekolah Swasta, Terapkan PPDB Mendikbud Nadiem Makarim Dinilai Paksa Anak Murid Usia Muda ‘Nganggur’. Foto: Meme aturan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tentang usia. (Net)

Masyarakat dibikin resah dan gelisah oleh aturan zonasi usia itu. “Anak didik usia muda terpaksa atau dipaksa nganggur oleh aturan Menteri Gojek ini, hingga harus menunggu usia cukup tua baru lanjut sekolah lagi. Orang tua peserta didik tidak mau anaknya masuk sekolah swasta karena tak mampu biayanya,” jelasnya.

Silaen juga mempertanyakan langkah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang tetap saja meneruskan aturan atau kebijakan soal usia tua muda itu.

“Anak usia muda tidak bisa melanjutkan sekolah karena alasan usia belum cukup lalu memberikan kepada usia tua meski jarak tinggalnya jauh. Apa yang melatarbelakangi aturan Kadisdik DKI jakarta itu?” imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan masalah zonasi berbasis Kelurahan dan usia ini belum terpecahkan. Penerapan PPDB berdasarkan usia tua muda masih dilakukan. Penerimaan peserta didik baru menuai polemik karena penggunaan umur untuk menentukan penerimaan siswa pada jalur zonasi.

Kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Gubernur DKI Jakarta di Balaikota Jakarta didemo warga, karena rakyat bingung akibat anak- anak mereka  tak diterima lanjut sekolah karena usia tak cukup umur.

“Banyak orang tua yang demo menuntut aturan zonasi umur atau usia diubah menjadi zonasi jarak. Pendidikan macet, masa depan bangsa terancam bubar,” tandas Silaen.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan