Breaking News

Delapan Orang Dilaporkan Tewas, Senior GMKI Minta Badan Internasional Segera Turun Tangan

Terjadi Penembakan Brutal Dalam Aksi Massa ke Bawaslu

Terjadi Penembakan Brutal Dalam Aksi Massa ke Bawaslu, Delapan Orang Dilaporkan Tewas, Senior GMKI Minta Badan Internasional Diminta Segera Turun Tangan. Terjadi Penembakan Brutal Dalam Aksi Massa ke Bawaslu, Delapan Orang Dilaporkan Tewas, Senior GMKI Minta Badan Internasional Diminta Segera Turun Tangan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum bergerak sistematis dengan menggelar sejumlah penutupan jaringan internet untuk menutupi pengungkapan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diduga dilakukan aparatur negara kepada para peserta aksi yang melakukan protesnya di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta, pada Selasa hingga Rabu (21-22 Mei 2019).




Serangkaian penembakan yang dilakukan aparat, berujung pada tewasnya peserta aksi. Penembakan dan pemukulan brutal yang terjadi kepada para peserta aksi tidak boleh didiamkan. Aparat penegak hukum dan masyarakat dunia internasional harus melihat dan membongkar pelanggaran HAM yang terjadi.

Aktivis dari Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ivan Parapat mendesak seluruh elemen aparatur penegak hukum untuk bergerak melakukan pengusutan atas pelanggaran yang terjadi.

“Penembakan-penembakan brutal kepada peserta aksi itu harus diusut tuntas. Tidak ada cerita pembenaran yang harus dijadikan alasan untuk membunuhi warga negara Indonesia dalam aksi itu,” tutur Ivan Parapat, di Jakarta, Kamis (23/05/2019).




Skenario bahwa ada upaya sistematis mengusir dan menghentikan para demonstran yang menyampaikan aspirasinya sudah sangat nyata. Disampaikan Ivan Parapat, pihak aparat keamanan, bersama kaki tangannya, langsung menggelar konperensi-konperensi pers untuk memaksakan kebenaran versi mereka.

Bahkan pesan-pesan berantai pun marak terjadi dari versi-versi aparat, untuk menutupi kebenaran sesungguhnya.

Selain itu, jaringan internet dan media sosial ditutup, dengan alasan untuk menghindari potensi rusuh.

“Apa maksudnya jaringan internet diputus? Apa maksudnya pesan-pesan berantai disebar-sebarkan? Itu tidak boleh dibenarkan. Tindakan-tindakan seperti itu adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak-hak warga negara. Ini sudah seperti skenario yang sangat disengaja, harus diusut tuntas,” tuturnya.




Selain itu, Bawaslu yang merupakan institusi yang didemo agar melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas Pemilu 2019 tidak bertindak. Karena itu, Ivan Parapat juga mendesak agar Bawaslu segera diusut tuntas.

“Bawaslu tidak boleh berpangku tangan. Mereka jangan sampai menjadi bagian dari skenario pelanggaran. Apalagi aksi masyarakat yang terjadi masih dalam tahapan proses Pemilu, pasca Pemilu, maka Bawaslu harus bertanggung jawab,” tuturnya.

Ivan Parapat juga menyerukan agar Bandan HAM Internasional segera turun tangan melakukan pengusutan pelanggaran HAM berat itu. Soalnya, kalau mengharapkan aparat Indonesia, dan pemerintahan saat ini, sudah tidak fair.




“Enggak mungkin akan diusut oleh aparat yang di sini. Sebaiknya Badan PBB urusan HAM Internasional saja yang segera turun tangan melakukan pengusutan. Ini sudah kategori pelanggaran HAM berat,” ujarnya.

Sementara itu, Hermawan, salah seorang wartawan yang merupakan tetangga salah seorang korban penembakan yang meninggal dunia menegaskan, tetangganya yang masih anak usia sekolah kena tembak peluru tajam, dan menghembuskan nafas terakhir tanpa sempat mendapat pertolongan di rumah sakit.

“Sempat dibawa ke Rumah Sakit Tarakan, ditolak. Itu di bagian lambungnya, peluru tajam, kena tembak, mati. Tetangga saya persis,” tutur Hermawan.




Dia menyayangkan pernyataan sejumlah aparat keamanan yang menyebut para demonstran adalah massa bayaran dan suruhan atau yang memulai kerusuhan. “Bagaimana mau rusuh, wong ketakutan di perjalanan pulang ke rumah kok si anak tetangga saya itu kena tembak peluru tajam,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*