Delapan Advokat Gugat RUU HIP di PN Jakpus, DPR dan Presiden Diminta Hadir

Delapan Advokat Gugat RUU HIP di PN Jakpus, DPR dan Presiden Diminta Hadir. – Foto: Ketua Tim Penggugat RUU HIP, Alamsyah Hanafiah, di di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya No 24, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). (Ist)
Delapan Advokat Gugat RUU HIP di PN Jakpus, DPR dan Presiden Diminta Hadir. – Foto: Ketua Tim Penggugat RUU HIP, Alamsyah Hanafiah, di di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya No 24, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). (Ist)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Republik Indonesia diminta hadir dalam sidang gugatan Class Action Rancangan Undang- Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU- HIP) yang dilakukan oleh delapan orang Advokat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Dalam gugatan Class Action tersebut, para penggugat menggugat DPR RI, Presiden RI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan juga Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP).

Alamsyah Hanafiah yang menjadi Ketua Tim Penggugat RUU-HIP tersebut meminta para tergugat untuk hadir dalam persidangan selanjutnya dan memastikan bahwa RUU-HIP telah dibatalkan.

“Harapan saya semua yang tergugat itu hadir. Dan silakan nyatakan di persidangan bahwa rancangan undang-undang ini penetapannya sudah kami batalkan, dan kami kubur dalam-dalam. Sampai kiamat pun tak akan kami ajukan lagi,” ujar Alamsyah di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya No 24, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020).

Alamsyah menegaskan, DPR dan Presiden Republik Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam mengubah Idiologi Pancasila.

“Presiden tidak bisa mengubah dasar negara, DPR tidak bisa mengubah dasar negara, apalagi Fraksi PDIP, apalagi Badan Pembinaan Idiologi Pancasila,” ujarnya.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, lanjutnya, ada Idiologi Pancasila di dalamnya.

Menurutnya, akan menjadi sangat kacau balau bentuk dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika mencoba mengubah Pancasila.

“Bayangkan di belakang Hakim tadi ada lambang Burung Garuda, mau diubah itu, apa jadinya republik kita? Pancasila ada di pembukaan, di mukadimah. Jadi kesimpulannya, bahwa Pancasila tidak boleh diutak-atik,” tandasnya.

Alamsyah juga mengingatkan agar Pancasila tidak digunakan untuk kepentingan politik oleh sekelompok orang atau golongan tertentu.

“Jangan Pancasila dibawa bepolitik. Jangan Dasar Negara dibawa berpolitik, kepentingan kelompok kepentingan golongan,” pungkasnya.

Sebelumnya, delapan orang Advokat melakukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan class action itu terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang akan diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) pada tanggal 6 Juli 2020.

Kedelapan Advokad tersebut adalah Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H., Soraya , S.H. M.H., R. Ardi Wira Kusumah, S.H., Muhajir, S.H., M.H., Ratih Puspa Nursanti, S.H., Rido Octa Primariza, S.H., Iwan Hardiansyah, S.H., Mahbub Shahapi, S.H.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan