Kawasan Timur Indonesia (KTI) mesti menjadi prioritas pemerintah untuk menggenjot produksi perikanan. Sebab, wilayah itu memiliki hasil laut yang melimpah ruah.
Sehingga, nelayan dan masyarakat pesisir, maupun pulau-pulaunya, mestinya sejahtera. Tidak harus mengalami keterpurukan perekonomian lagi.
Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Siswaryudi Heru, melihat potensi perikanan yang selama ini belum dimaksimalkan di bagian Timur Indonesia itu.
Siswaryudi Heru mengatakan, langkah pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin nantinya, memprioritaskan kawasan itu untuk produksi ikan di Tanah Air.
“Nelayan dan masyarakat kita di sana akan bersemangat. Sebab kesejahteraan mereka sesungguhnya mudah diraih. Di depan mata sendiri. Ibarat kata, wilayah itu renyah untuk pengembangan perekonomian di sektor perikanan. Tentu harus berdampak bagus juga untuk kesejahteraan nelayannya, dan masyarakatnya,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Minggu (15/09/2019).
Lebih lanjut, Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini mengatakan, paling tidak, kondisi yang selama ini menyebut empat provinsi di Ujung Timur Indonesia itu miskin dan tertinggal, akan bisa dibalikkan. Menjadi sejahtera dan kaya raya.
“Wilayah ujung Timur Indonesia menjadi prioritas pengembangan sektor perikanan oleh pemerintah. Sudahi kondisi bahwa ujung timur Indonesia daerah tertinggal dan miskin. Kondisi yang begitu janganlah ada lagi nantinya,” ujarnya.
Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memaparkan, dari data Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), yang dirilis Jumat (13/9/2019), pemerintah telah membuat kerangka pembangunan untuk lima tahun ke depan di daerah timur. Itu untuk menggenjot perekonomian beberapa kawasan ekonomi prioritas akan dikembangkan di Maluku dan Papua.
Siswaryudi mengatakan juga, sebagai wilayah kepulauan, daerah timur akan mengembangkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Setidaknya ada empat wilayah di empat provinsi timur yang akan dikembangkan jadi WPP.
Pertama di Teluk Tolo dan Laut Banda di Provinsi Maluku. Tahun ini, kawasan ini punya potensi produksi ikan sebesar 7.889.000 ton, hingga kini sudah memproduksi 8.120.000 ton.
Kemudian, di Maluku Utara, wilayah Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau. Potensinya, 12.425.000 ton ikan dan sudah memproduksi 8.702.000 ton.
Yang kedua, tersebar di laut Papua mulai dari Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor, dengan potensi 26.376.000 ton, sampai sekarang produksinya 1.539.000 ton ikan.
Masih di laut sekitar Papua, ada juga wilayah Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, produksinya sampai sekarang 865.000 ton dari potensinya 10.547.000 ton.
“Potensi itulah salah satu prioritas, untuk produksi perikanan nasional. Untuk pembangunan di kawasan itu. Untuk mempercepat kesejahteraan nelayan dan masyarakat kita di wilayah Timur Indonesia,” ujar Siswaryudi Heru.(JR)