Breaking News

Datangi KWI, Masyarakat Adat Sihaporas Minta Gereja Segera Turun Tangan Membantu Warga

Datangi KWI, Masyarakat Adat Sihaporas Minta Gereja Segera Turun Tangan Membantu Warga. Pertemuan Pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) didampingi Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Indonesia (PP GMKI) dan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) dengan Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Pastor Aegidius Eko Aldilanto OCarm, di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (07/10/2019).

Masyarakat Adat Sihaporas, Kabupaten Simalungun berharap peran nyata gereja dan tokoh-tokoh gereja segera turun tangan membantu warga masyarakat yang mengalami perampasan hak, mengalami tindak kekerasan dan kriminalisasi.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Masyarakat Adat Sihaporas yang datang mengunjungi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (07/10/2019).

Masyarakat Adat Sihaporas yang mengalami perampasan tanah dan pemukulan atau tindak kekerasan oleh pihak PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) yang kini bernama PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) didampingi oleh Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) dan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI).

Pertemuan itu diterima oleh Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Pastor Aegidius Eko Aldilanto OCarm.

Mereka yang hadir dalam pertemuan adalah tetua dan Pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) yakni Ketua Umum Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas Judin Ambarita atau Ompu Sampe, bersama Wakil Ketua Umum Lamtoras Mangitua Ambarita bergelar Ompu Morris.

Juga, Ketua Panitia Pengembalian Tanah Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita, Eddy Hasryanto Ambarita, serta beberapa orang perantau asal Sihaporas.

Mereka didampingi Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Indonesia (PP GMKI) dan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), yakni Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMKRI Tomson S Silalahi, Ketua Lembaga Ekonomi Kreatif Pengurus Pusat PMKRI Halasan Simare-mare, Ketua Lembaga Pers Pengurus Pusat PMKRI Aturma Hutapea dan Ketua Bidang Pergerakan dan Pelayanan Pengurus Pusat GMKI (PP GMKI) EF Pranoto.

Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Pastor Aegidius Eko Aldilanto OCarm mengatakan, pihaknya akan merespon persoalan yang dialami oleh Masyarakat Adat Sihaporas.

“Kami banyak mendampingi masyarakat adat di berbagai tempat, seperti Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Umumnya masyarakat adat tidak berdaya menghadapi perusahan besar, kapital yang bukan saja banyak uang tetapi punya kuasa,” ujar Romo Eko, sapaan Pastor Aegidius Eko Aldilanto.

Persoalan yang banyak muncul, terjadi perpecahan di tengah komunitas sendiri, oleh karena berbeda kepentingan.

Lazimnya, lanjutnya, ada masyarakat yang ingin sungguh-sungguh memperjuangkan tanah ulayat dan adat-istiadat. Tetapi ada saja yang pro-kapitalis dengan berbagai alasan.

“Kita tidak bicara benar atau salah, tapi kita melawan kapitalis. Apalagi terkait uang. Uang perlu, tetapi jangan gara-gara uang, Tuhan pun dibohongi. Jangan gara-gara uang, kau korbankan saudaramu,” ujar Romo Eko.

Bagaimana pun, lanjutnya, hukum adat harus dipertahankan, walaupun perusahaan bergerak. Sebab, secara sosial-budaya, keberadaan masyarakat adat adalah fondasi keberagaman nusantara. Sehingga wajib dijaga dan dilestarikan.

“Dan masyarakat adat nusantara yang baik, akan menjadi benteng terhadap praktik kehidupan anti-toleransi yang marak saat ini,” ujar Romo Eko.

Atas kondisi dua pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras), yakni Jonny Ambarita yang merupakan Sekretaris dan Thomson Ambarita selaku bendahara, yang saat ini ditangkap dan ditahan oleh Polres Simalungun, atas peristiwa pemukulan oleh pihak PT TPL kepada warga Sihaporas di Buntu Pangaturan, Sihaporas Aek Batu, pada 16 September 2019 lalu, KWI akan membantu.

“Saya siap mensupport. Ini bukan masalah benar atau salah, ini menghadapi kapitalis. Kami akan berkoordinasi dengan KPKC di Medan Romo Hilarius Kemit,” ujarnya.

Dia mengaku segera berkoordinasi dengan Direktur Justice, Peace and Integrity of Creation/Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (JPIC-OFM Indonesia) Pastor Hilarius Kemit OFMCap.

“Kebetulan tanggal 8 Oktober 2019, kami bertemu dengan Regio Sumatera di Bangka Belitung. Dan kami akan bahas. Saya akan bawa dokumen ini, berkas pengaduan Lamtoras, untuk kami bicarakan,” jelas Pastor Eko.

Pastor Eko menyemangati warga agar tetap semangat memperjuangkan hak-hak adat sekalipun menderita tersakiti.

“Kita harus sama-sama melawan kapitalisme jahat, melalui berbagai cara termasuk membangun kekompakan masyarakat, sampai membangun lembaga keuangan mikro (LKM). Banyak terjadi kegagalan masyarakat adat karena kurang kekompakan, karena uang. Jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Tangkap Si Pemukul Anak, Polisi Harus Lepaskan Warga

Pengurus Pusat PMKRI melalui Lembaga Ekonomi Kreatif Pengurus Pusat PMKRI Halasan Simare-mare mengecam aksi pemukulan oleh karyawan TPL terhadap anak kecil atau anak di bawah umur sebagai tindakan di luar batas dan tidak beradab.

Saat terjadi bentrokan pekerja PT TPL kontra masyarakat adat pada 16 September 2019 lalu, seorang anak, Mario Teguh Ambarita, usia 3 tahun 7 bulan, menjadi korban pemukulan.

Bagian belakang leher atau tengkuknya memerah kena pukulan pekerja PT TPL Bahara Subuea.

Menurut keterangan warga, saat itu, Bahara hendak memukul Marudut Ambarita. Marudut Ambarita adalah ayah Mario Teguh Ambarita, yang saat itu menggendong Mario. Namun Marudut mengelak, sehingga terkenalah tengkuk Mario, anaknya, yang berada di belakang badannya. Marudut membawa serta putranya ke perladangan, sebab istrinya, baru melahirkan adiknya Mario.

“Kami mendesak polisi segera mengambil langkah tegas terhadap oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji tersebut, karena telah memicu amarah masyarakat  hingga mengakibatkabn bentrok antar-masyrakat dan karyawan TPL. Sehingga mengakibatkan kedua belah pihak terluka,” ujar Halasan Simare-mare yang mengaku mengikuti pemberitaan media massa terkait kasus ini.

Halasan menambahkan, PMKRI juga meminta Kapolres Simalungun untuk objektif. Polres Simalungun harus professional. Polisi jangan menyebabkan situasi mencekam bagi masyarakat desa.

“Mendesak Kapolres Simalungun untuk segera membebaskan dua orang masyarakat Sihaporas karena pengkapan keduanya dan penahanan tidak melalui prosedur yang tepat,” ujar Halasan.

Ketua Bidang Pergerakan dan Pelayanan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), EF Pranoto mengatakan, ketika terjadi konflik soal tanah adat, pemerintah harus hadir untuk melindungi sumber kehidupan dan juga identitas rakyatnya.

“Jangan justru masyarakat yang memperjuangkan tanah adatnya dikriminalisasi oleh aparat kepolisian,” ujar Efran, sapaan EF Pranoto.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak aparat kepolisian segera membebaskan dua orang petani Sihaporas, yang saat ini dikurung.

“Dan kepada Presiden untuk serius mengurus soal tanah adat ini. Karena banyak mafia tanah yang memanfaatkan program reforma agrarian,” ujar Efran.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo tidak konsisten menyelesaikan berbagai persoalan agrarian hingga saat ini.

“Sebenarnya kita juga menyayangkan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan pidatonya terutama pasca-kemengan pilpres 2019, Jokowi  sama sekali tidak menyentil soal penyelesaian konflik agrarian,” ujar Efran, aktivis GMKI asal Bengkulu itu.

Sebelumnya, Kepala Humas PT Toba Pulp Lestari (TPL) Norma Patty Handini Hutajulu membenarkan terjadi bentrok antara karyawan dan personel Sekuriti PT Toba Pulp Lestari (TPL) kontra warga Masyarakat Desa Sihaporas di Compt B 553 PT TPL pada Senin, 16 September 2019.

“Benar bahwa warga Masyarakat Sihaporas sedang melakukan penanaman jagung di dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari,” tutur Norma Patty Handini Hutajulu.

Norma mengatakan, kejadian itu telah dilaporkan ke Polres Simalungun. Sementara itu, Bahara Sibuea yang menjadi korban, mendapat perawatan di Rumah Sakit Vita Insani (RSVI) Kota Pematangsiantar.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*