Datangi KPK Dengan Aksi Ritual Adat Gondang Batak, Aliansi Gerak Tutup TPL Adukan Dugaan Korupsi Pajak Perusahaan Milik Sukanto Tanoto di Toba

Datangi KPK Dengan Aksi Ritual Adat Gondang Batak, Aliansi Gerak Tutup TPL Adukan Dugaan Korupsi Pajak Perusahaan Milik Sukanto Tanoto di Toba

- in DAERAH, DUNIA, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
197
0
Datangi KPK Dengan Aksi Ritual Adat Gondang Batak, Aliansi Gerak Tutup TPL Adukan Dugaan Korupsi Pajak Perusahaan Milik Sukanto Tanoto di Toba. - Foto: Aksi Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/11/2021).(Ist)Datangi KPK Dengan Aksi Ritual Adat Gondang Batak, Aliansi Gerak Tutup TPL Adukan Dugaan Korupsi Pajak Perusahaan Milik Sukanto Tanoto di Toba. - Foto: Aksi Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/11/2021).(Ist)

Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. 

Mereka melakukan audiensi untuk  mengadukan beberapa persoalan terkait sektor kehutanan dan tata kelola perijinan yang melibatkan perusahaan bubur kertas milik taipan Sukanto Tanoto itu, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/11/2021). 

Turut hadir Masyarakat Adat yang datang dari Bonapasogit, Sumatera Utara. Mereka menggelar aksi bentang spanduk dan Ritual Adat dengan Gondang Batak, di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. 

 Juru bicara Aliansi Gerak Tutup TPL, Hengky Manalu menyampaikan, aksi ini dilakukan sebagai dukungan dan meminta KPK untuk terlibat dalam pengawasan Negara dalam sektor perijinan kehutanan, yang selama ini telah melanggar hak masyarakat adat di kawasan Danau Toba. 

Perwakilan yang diterima oleh KPK sebanyak 5 orang. Mereka juga menyerahkan buku dokumen yang berisi pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) selama kurun waktu 30 tahun lebih di Kawasan Danau Toba (KDT). 

Hengky Manalu juga menyampaikan beberapa poin tuntutan peserta aksi. Pertama, mendesak KPK untuk mengusut dugaan manipulasi pajak yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), yang berpotensi merugikan Keuangan Negara. 

Dua, meminta dan mendesak KPK untuk ikut terlibat dalam penyelesaian konflik agraria yang diakibatkan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL). Seperti pengrusakan lingkungan, perampasan Wilayah Adat, kekerasan dan kriminalisasi Masyarakat Adat di Tano Batak. 

Ketiga, meminta KPK melakukan pengawasan terhadap kinerja Negara dalam hal pemenuhan janji Jokowi soal pengembalian Tanah Adat. 

Keempat, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merevisi konsesi Toba Pulp Lestari (TPL) yang tumpang tindih dengan Wilayah Adat dari Masyarakat Adat. 

Peserta aksi diterima oleh dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang menerima pengaduan mereka adalah Plt Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Institusi KPK, Ihsan Fahmi, serta Torkis Sidebang dan Defina dari Bidang Pengaduan Masyarakat KPK. 

Dalam pertemuan mereka juga disampaikan beberapa hal soal dugaan tindak pidana korupsi di sektor tata kelola kehutanan dan perijinan. 

“Termasuk bukti-bukti dokumen pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) diserahkan oleh perwakilan Aliansi Gerak Tutup TPL,” ujar Hengky Manalu. 

Kemudian, lanjutnya, pihak KPK berkomitmen akan segera menindaklanjuti pengaduan tersebut.  

“KPK yang akan dibantu oleh Koordinator dan Supervisi Wilayah Sumatera berjanji akan menindaklanjuti laporan kita,” tandas Hengky Manalu.(J-RO) 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You may also like

Listyo Sigit Didesak Minta Maaf Kepada Orang Batak

“Tak Perlu Diapresiasi Berlebihan, Memang Itu Sudah Tugas