Breaking News

Datangi Kementerian Dalam Negeri, BEM Se-DKI Jakarta Desak Anies Diusut

Datangi Kementerian Dalam Negeri, BEM Se-DKI Jakarta Desak Anies Diusut.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-DKI Jakarta kembali mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Massa aksi mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Koemolo agar segera melakukan pemeriksaan dan tindakan untuk mengusut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandi Salahuddin Uno, atas persoalan pemberhentian atau pemecatan empat orang Walikota di Jakarta tanpa melalui prosedur.

Koordinator Aksi BEM-Se-DKI Jakarta, Septino menyerukan,  pemecatan yang dilakukan Gubernur Anies salah dan sangat tidak beradab.

“Pemecatan yang dilakukan oleh Anies sangatlah salah, karena dilakukan oleh Anies hanya melalui pesan singkat via whatshapp. Cara-cara yang dilakukan Anies itu sangatlah tidak tepat, dan tidak menunjukan kewibawaan seorang Gubernur DKI Jakarta,” tutur Septino, ketika menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kemdagri, Selasa (07/08/2018).

Empat walikota yang dicopot Anies yakni Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede, dan Walikota Jakarta Barat Anas Efendi.

Atas persoalan itu, BEM Se-DKI Jakarta pun mendesak Mendagri segera memroses laporan terkait pencopotan tersebut.

“Meminta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Koemolo untuk segera menindaklanjuti laporan atas tindakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menyalahi aturan dalam melakukan Pemberhentian terhadap Aparat Sipil Negara yakni 4 Walikota,” ujarnya.

Mendagri juga diminta agar memberikan tekanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan Hak Interplasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Anies-Sandi.

“Kami meminta Mendagri juga segera memecat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam kebijakan yang dilakukannya itu,” pungkas Septino.

Kabid Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri Handayani Ningrum bersama Biro Hukum Kemendagri Chandra dan staf menerima perwakilan pendemo.

Donny, salah seorang perwakilan BEM Se-DKI Jakarta menyampaikan, pihaknya memastikan agar Kemendagri memaanggil dan mengusut Anies-Sandi dalam persoalan ASN itu.

“Kami meminta, apabila Anies terbukti bersalah, maka harus ditindak tegas. Kami juga meminta jangan hanya menyurati Anies atau hanya tindakan administratif, tetapi harus dipecat, kalau memang terbukti,” ujar Donny.

Kabid Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri Handayani Ningrum mengatakan, pihak Kemendagri akan memroses laporan mahasiswa itu. “Ya akan diproses, dan kalau terbukti ya akan ditindak,” ujar Handayani Ningrum.

Sementara itu, Biro Hukum Kemendagri Chandra menyampaikan, dalam waktu dekat akan memanggil Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengusut persoalan Anies-Sandi itu.

“Besok kita akan memanggil pihak BKN dan Kemenpan untuk menyikapi kasus DKI Jakarta ini,” ujarnya.

Chandra juga mengatakan, sampai saat ini pihaknya tengah menangani tidak kurang dari 133 laporan pengaduan di Biro Hukum Kemendagri, termasuk laporan terkait DKI Jakarta. “Jadi ya besok, Rabu 8 Agustus 2018, kami akan bertemu dulu dengan BKN dan pihak Kemenpan,” ujar Chandra.

Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai pemutasian 16 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyalahi aturan.

Berdasarkan penyelidikan KASN, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutasikan 16 anak buahnya justru menabrak sejumlah aturan mendasar.

Komisioner KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Made Suwandi mengatakan, pengelolaan pejabat di lingkungan Pemprov DKI merupakan hak Anies Baswedan. Namun, Anies harus memenuhi persyaratan sebelum melakukan mutasi itu.

“Mutasi dan rotasi itu kewenangan pejabat gubernur. Namun, kewenangan mengangkat dan mutasi diatur dalam Undang-undang,” kata Made, Senin (30/7/2018).

Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri itu menjelaskan, sesuai aturan maka promosi jabatan harus melewati seleksi terbuka. Selain itu, setiap prosesnya juga harus melibatkan KASN sebagai lembaga pengawas. “Semua itu tidak dilakukan,” ujar Made.

Lebih lanjut Made mengatakan, pejabat yang akan dimutasi paling tidak sudah dua tahun menjabat. Sedangkan beberapa ASN yang dimutasi Anies, kata Made, tergolong baru di jabatan masing-masing.

Made menambahkan, Anies juga memberhentikan empat pejabat yang belum memasuki waktu pensiun. Selain itu, semua pejabat tinggi pratama di Pemprov DKI yang dimutasi tidak tahu kesalahannya karena tidak pernah ada berita acara pemeriksaan (BAP) tentang pelanggarannya.

“Pemberhentian pejabat, boleh. Syaratnya, karena kesalahan berat. Di sana diatur seorang PNS kinerja di bawah 25 persen, maka harus ada perjanjian kinerja,” ujarnya.

Ketua KASN Sofian Effendi mengeluarkan surat berisi empat rekomendasi kepada Anies Baswedan. KASN menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1.000 Tahun 2018 bertanggal 8 Juni 2018 dan keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 yang memuat pencopotan 16 pejabat dan penunjukan pengganti mereka telah melanggar aturan.

Isi rekomendasinya adalah meminta Anies mengembalikan pejabat yang dinon-jobkan ke jabatan semula. KASN juga meminta Anies menyerahkan bukti baru terkait pelanggaran yang dilakukan pejabat yang dinon-jobkan dalam kurun waktu 30 hari.

KASN merekomendasikan kepada Anies untuk memberikan kesempatan selama enam bulan kepada para pejabat yang dinon-jobkan untuk memperbaiki kinerja. Hasil penilaiannya harus dibuat secara tertulis dalam bentuk berita acara penilaian.

Apabila Anies tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN, maka hal itu sama saja melanggar Pasal 78 juncto Pasal 61,67 dan 76 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*