Datangi Istana Negara, Perwakilan Warga Pintubosi Laporkan Ketidaktransparan Pengelolaan Dana Desa dan Lambannya Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Toba Kepada Presiden Jokowi

Datangi Istana Negara, Perwakilan Warga Pintubosi Laporkan Ketidaktransparan Pengelolaan Dana Desa dan Lambannya Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Toba Kepada Presiden Jokowi

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
705
0
Foto: Perwakilan Masyarakat Desa Pintubosi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dengan didampingi oleh LBH SERINDO, Tua Pangaribuan dan Ricardo F Pangaribuan telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jakarta, pada Rabu, 13 September 2023.(Dok)Foto: Perwakilan Masyarakat Desa Pintubosi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dengan didampingi oleh LBH SERINDO, Tua Pangaribuan dan Ricardo F Pangaribuan telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jakarta, pada Rabu, 13 September 2023.(Dok)

Sejumlah perwakilan Masyarakat Desa Pintubosi, dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dengan didampingi oleh LBH SERINDO, telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Pengaduan tersebut disampaikan secara langsung kepada KSP pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023.

Ricardo F Pangaribuan, perwakilan dari LBH SERINDO, mengkonfirmasi adanya surat pengaduan tersebut.

“Kami melaksanakan tindakan ini atas permintaan warga yang kami wakili. Masyarakat telah merasa frustrasi dengan perilaku aparat desa yang dianggap tidak transparan dalam menjalankan Pemerintahan Desa, serta laporan yang tidak jelas terkait pengelolaan dana yang diserahkan oleh Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),” tutur Ricardo, dalam siaran pers yang diterima, Jumat (15/09/2023).

Sementara itu, Tua Pangaribuan, salah satu perwakilan dari Desa Pintubosi yang hadir selama penyampaian pengaduan, mengkonfirmasi pernyataan hal sama.

“Kami sebagai warga Pintubosi telah berulang kali meminta laporan pengelolaan dana BUMDES, namun tidak pernah mendapatkannya. Bahkan, laporan dari BUMDES sendiri juga tidak kunjung tersedia. Ini membuat kami curiga terhadap ketidaktransparanan pengelolaan dana desa,” tutur Tua, yang sehari-hari bekerja sebagai peternak.

Selain itu, dalam pengaduan mereka, masyarakat Desa Pintubosi juga menyoroti kelambatan inspektorat dalam melakukan pemeriksaan laporan desa.

Pemeriksaan yang lambat ini telah menjadi perhatian utama, karena hal tersebut telah berkontribusi pada ketidakjelasan terkait pengelolaan dana desa.

Tua Pangaribuan juga berharap agar Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, agar dapat merespon dan menyediakan waktu untuk bertemu dengan mereka.

“Kami berharap agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, dan pengelolaan pemerintahan desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat menjadi lebih transparan. Semua ini demi mewujudkan visi ‘Indonesia Maju’ yang kita cita-citakan,” ujarnya.(RED)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Bakal Segera Diadili di Kursi Pesakitan, Ketua Yayasan Sekolah Pendeta Indonesia Timur Prof Dr Marthen Napang Dijebloskan Ke Rutan Salemba

Ketua Badan Pengurus Yayasan Sekolah Tinggi Filsafat dan