Breaking News

Datangi Istana, Jaringan Aktivis Mahasiswa Dukung Jokowi Revisi UU Untuk Perkuat KPK

Datangi Istana, Jaringan Aktivis Mahasiswa Dukung Jokowi Revisi UU Untuk Perkuat KPK. Datangi Istana, Jaringan Aktivis Mahasiswa Dukung Jokowi Revisi UU Untuk Perkuat KPK.

Ratusan pengunjukrasa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Mahasiswa (JAM) menggelar aksi mendukung Presiden Joko Widodo untuk melakukan Revisi Undang Undang KPK.

Para pengunjuk rasa yang menggelar aksinya di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (11/09/2019) itu meminta Presiden memastikan, revisi Undang Undang itu menguatkan posisi KPK nantinya.

Koordinator Aksi, Mahmud Tamher atau yang akrab disapa Gopal menyampaikan, Jaringan Aktivis Mahasiswa melihat perlunya perbaikan KPK sebagai pemberantas korupsi.

Aksi tersebut, katanya, sebagai bentuk dukungan mahasiswa terhadap pemerintah, agar segera mempercepat proses revisi yang saat ini tengah digodok di DPR.

“Jadi kami dari Jaringan Aktivis Mahasiswa ini mendukung pemerintah melakukan Revisi UU KPK. Hal ini wajib dilakukan demi perbaikan lembaga itu,” ujar Gopal.

Menurutnya, revisi atau perubahan terhadap suatu undang-undang adalah realita yang biasa terjadi. Proses legislasi seperti itu pun merupakan hal yang lumrah di republik ini.

Namun, pro dan kontra terhadap rencana tersebut menyedot perhatian publik. Karena adanya propaganda dan narasi yang berlebihan dari sebagian masyarakat.

“Terlebih propaganda dan narasi itu semakin dibumbui oleh pernyataan dari salah satu petinggi KPK. Padahal petinggi itu pun terpilih melalui lembaga legislatif,” ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, pro kontra juga semakin tidak kondusif dengan adanya sambutan dari para pegawai KPK. Mereka yang membuat gerakan-gerakan yang tidak sepatutnya di lakukan. Sebab, gerakan mereka itu bukanlah bagian dari tugas dan fungsi pegawai KPK.

“Kami mengutuk keras agenda dan kerja-kerja para pegawai KPK, yang turut mengomentari dan melakukan politisasi terhadap adanya rencana pemerintah merevisi UU KPK,” tegas Gopal.

Dia menambahkan, opini yang terbangun di publik dengan adanya Dewan Pengawas KPK akan melemahkan lembaga antirasuah itu, merupakan hal sangat aneh. Pasalnya, lembaga penegak hukum lainnya, seperti Polri, Kejaksaan dan Kehakiman memiliki lembaga pengawas tersendiri. Tetapi biasa aja sampai saat ini.

“Bagaimana dengan lembaga lain seperti Polri dengan Kompolnas, Kehakiman dengan Komisi Yudisial, apakah Polri lemah? Apakah kehakiman hancur? Kan tidak. Dan ini semakin membuktikan bahwa penolakan terhadap revisi tersebut adalah bentuk kepongahan dan keangkuhan KPK saat ini,”  ungkapnya.

Selain itu, JAM juga mengecam keras aksi provokasi yang disertai narasi kebencian yang dilontarkan oleh para petinggi negara terhadap pemerintah.

“Intinya, kami ingin menegaskan bahwa revisi UU KPK harus terus berlanjut dan dilakukan,” pungkas Gopal.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*