Ratusan massa yang tergabung dalam Minahasa Utara Connection (Minut Connection) mendatangi DPR RI, untuk mendesak Komisi III DPR melakukan tugasnya mengawasi dan mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo untuk serius mengusut kasus korupsi di daerah.
Koordinator Minut Connection Johansyah Noldy Awuy mengatakan, pengusutan dugaan kasus korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang, Minut, tidak akan pernah tuntas ditangani oleh jaksa.
Soalnya, sudah berkali-kali nama Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan disebut di dalam persidangan, dalam kesaksian-kesaksian, di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), di dalam rekaman, bahkan sudah diperintahkan berkali-kali untuk dipanggil dan diperiksa oleh Majelis Sidang, tidak kunjung dilakukan oleh jaksa.
Bahkan, menurut Johansyah Noldy, oknum jaksa dan oknum polisi yang menangani perkara ini turut menikmati hasil korupsi yang dilakukan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan beserta kroni-kroninya.
“Belum lagi, Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan yang tadinya adalah kader Partai Gerindra, setelah kasus ini merebak berpindah partai ke Partai Nasdem (Nasional Demokrat). Yang kami tahu, Jaksa Agung HM Prasetyo itu pun adalah kader Nasdem. Jadi sekarang Bupati Minut dengan Jaksa Agung sama-sama kader Nasdem,” tutur Johansyah Lody saat berorasi, di depan Gedung DPR, Senayan, Kamis (26/07/2018).
Kedekatan hubungan politik, lanjut dia, telah membuat penanganan kasus itu masuk angin, dan tidak pernah serius diusut. “Yang dibidik malah yang kecil-kecil. Ini sudah harus ditegaskan oleh Komisi III DPR kepada Jaksa Agung, supaya serius menetapkan Bupati Minut sebagai tersangka,” ujarnya.
Beberapa utusan demonstran diterima oleh Staf Komisi III, untuk menyampaikan aspirasinya di dalam ruangan Komisi. Mereka dijanjikan akan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak yang disebut merugikan keuangan negara hingga Rp 8 miliar itu.
Usai dari DPR, peserta aksi bergerak menuju Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam). Di depan Kemenkopolhukam, Johansyah Noldy meminta Menkopolhukam Wiranto melakukan pengawasan yang tegas akan persoalan yang dilaporkannya itu.
“Cabut hak politik Bupati Minut. Selain sudah pernah terbukti sebagai koruptor dalam kasus lain, Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan juga tidak kapok, malah terus-terusan melakukan korupsi,” ujarnya.
Dia pun meminta Wiranto mengebiri hak politik Bupati Minut, serta menekan tegas Jaksa Agung HM Prasetyo yang dianggapnya tidak serius menindak anakbuahnya yang tidak kunjung menetapkan Bupati Minut sebagai tersangka.
Di tempat ini, Jihansyah Noldy sempat pingsan saat menyampaikan aspirasinya. Namun, setelah siuman, dia bersama beberapa utusan demonstran diterima di dalam kantor Menkopolhukam.
“Tadi diterima Kepala bagian politik, dan berjanji akan menindaklanjuti laporan kita,” ujar Noldy setelah keluar dari kantor Kemenkopolhukam.
Selanjutnya, Lody dan kawan-kawannya mendatangi Kantor DPP Partai Nasdem di daerah Gondangdia, Jakarta Pusat. Tujuannya, meminta petinggi partai besutan pengusaha brewokan Surya Paloh itu agar menindaktegas kadernya yakni Vonnie Annneke Panambunan yang terlibat korupsi di Minut.
“Jangan lindungi koruptor. Partai Nasdem kiranya benar menunjukkan dirinya sebagai partai yang bersih dan anti korupsi, dengan mendesak pihak aparat hukum menetapkannya sebagai tersangka, serta tidak melindungi kader karbitan yang pidah partai ke Nasdem tersebut,” terang Noldy.
Noldy dan kawan-kawannya diterima bagian Pengaduan DPP Nasdem. “Mereka juga berjanji akan menindajlanjuti laporan kita,” tutur Noldy.
Sebelumnya, Noldy dan kawan-kawan juga sudah mendatangi Kejaksaan Agung. Sembari membawa bundelan dokumen berisi bukti dan fakta-fakta keterlibatan Vonni eAnneke Panambunan, Noldy mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo segera menindaktegas jaksa di wilayah serta segera menangkap bupati Minut.
“Bukan sekali dua kali ini kami mendatangi Kejaksaan Agung ini, sudah berkali-kali. Laporan sudah dimasukkan, aksi massa pun sudah digelar, bahkan setiap kali persidangan terkait kasus ini di Pengadilan Tipikor di Menado, saya tidak pernah absen. Sebanyak 27 kali persidangan itu saya ikuti, dan bukti-bukti serta fakta-fakta persidangan itu pun ada di dokumen ini,” tutur Noldy.
Dia menyampaikan, tidak ada alasan bagi jaksa untuk tidak segera menetapkan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dan sejumlah kroninya sebgai tersangka.
“Tetapkan mereka sebagai tersangka dan tahan. Proses hukum yang benar dong Pak Jaksa Agung. Anak buah Pak HM Prasetyo sebagai Jaksa di tempat kami yang terlibat ya harus ditindak tegas juga,” tutur Noldy.(JR)
