Data Tidak Akurat, Program Kartu Prakerja, BLT Dan Bansos Pemerintah Bermasalah

Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad: Data Tidak Akurat, Program Kartu Prakerja, BLT Dan Bansos Pemerintah Bermasalah.
Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad: Data Tidak Akurat, Program Kartu Prakerja, BLT Dan Bansos Pemerintah Bermasalah.

Ada persoalan serius dalam distribusi dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja, Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Sembako dan bantuan-bantuan lainnya yang disalurkan Pemerintah di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19) ini.

Terutama persoalan tidak tepat sasaran. Hal itu dikarenakan data yang dipergunakan untuk menyalurkan progam dan bantuan-bantuan itu banyak yang tidak sesuai.

Hal itu diungkapkan Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad melihat kian maraknya persoalan di masyarakat bawah.

Sebagai organisasi yang selama ini aktif melakukan advokasi dan pendampingan bagi warga miskin dan kurang mampu, Dika melihat beberapa Program Pemerintah seperti Peluncuran Kartu Pra Kerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial (Bansos) untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan keterpurukan perekonomian Indonesia di tengah ancaman pandemi Virus Corona harus segera diatasi terlebih dahulu.

“Ada persoalan serius dalam pelaksanaan program-program itu. Data yang digunakan tidak akurat. Pemerintah menentukan sepihak. Publik tidak dikasih ruang untuk menyusun data,” ungkap Dika Moehammad, Kamis (30/04/2020).

Menurutnya, Pemerintah tidak terbuka mengenai data sasaran penerima. Diperkirakan jumlah penerima tidak akan mampu meng-cover keluarga miskin yang terdampak Covid-19.

Keluhan lainnya, nilai atau manfaat bantuan tidak mencukupi untuk kebutuhan satu bulan. Bahkan, jika terjadi persoalan di lapangan, warga pun tak mengerti harus mengadukan kepada siapa.

“Tidak ada kejelasan kemana warga bisa mengadu dan mendapat solusi bila terjadi masalah dalam penyaluran,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, lanjutnya, SPRI sedang dan akan melakukan audit sosial. Mencari bukti warga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima dan mencari bukti terkait masalah saat penyaluran.

“Jika data mengacu pada basis data terpadu, kami perkirakan penerima BLT sedikit. Itu tidak mampu meng-cover jumlah rakyat miskin yang terdampak. Berdasar temuan SPRI, Basis Data Terpadu (BDT) masih mengandung masalah. Data tidak akurat,” bebernya.

Dia berkeyanikan, jika data tidak dibuka pada publik, dimungkinkan ada penyelewengan. “Kami di SPRI akan melibatkan diri untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap bantuan sosial,” lanjutnya.

Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Terhadap bantuan-bantuan ini, lanjut Dika, Pemerintah Pusat telah berjanji akan menambah jumlah penerima. PKH dari 9,2 Jutabertambah menjadi 10 Juta KPM, BPNT atau sembako, dari 15 Juta bertambah menjadi 20 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemerintah Pusat juga akan menyalurkan bantuan Kartu Prakerja dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga terdampak yang tidak tercatat sebagai penerima program PKH dan BPNT. Sementara Gubernur DKI Jakarta telah berjanji akan menyalurkan bantuan berupa paket Sembako dan uang tunai sebesar Rp 600 Ribu perbulan.

“Kita ajak warga sebagai penerima manfaat bantuan harus mengetahui dan mengawasi. Bagaimana cara pemerintah menentukan data calon penerima manfaat. Apakah cara menentukan data dilakukan secara terbuka melibatkan warga miskin? Kriteria calon penerima harus diumumkan terbuka. Apa saja manfaat dari setiap jenis bantuan yang harus diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat? Jangan sampai nilai bantuan berkurang karena perbuatan oknum,” jelasnya.

Kemudian, katanya, warga juga perlu mengetahui apakah pemerintah menyediakan pos pengaduan dan tim pengawas. Hal ini supaya warga miskin bisa dengan mudah melaporkan dan mendapat solusi apabila terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan.

Selanjutnya, memberikan dan membuka informasi mengenai program, tata cara mendapatkan program, mekanisme pengaduan dan penentuan data haruslah diketahui oleh warga miskin secara luas dan terbuka.

Sejauh ini, katanya lagi, warga harus secara aktif  atau pun mandiri, meningkatkan pengetahuannya mengenai hal apa saja yang harus diketahui terkait bantuan sosial itu.

Warga miskin harus aktif membuat pendataan mandiri. Pendataan mandiri ini bisa digunakan sebagai data pembanding untuk dilaporkan kepada Dinas Sosial, Gubernur, Menteri Sosial dan Presiden.

Dika menegaskan, Ketua RT dan atau Petugas Pendata di tingkat RT harus terbuka dan melibatkan warga ketika melakukan survei dan pencatatan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos.

“Demikian juga, hasil suvei dan pencatatan sebelum diserahkan kepada Lurah dan Dinas Sosial, semestinya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada warga di lingkungan RT. Bila tidak ada koreksi dan masukan, data tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Lurah dan Dinas Sosial,” tandas Dika.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan